Ekspor-Impor Terpukul Corona, Pemerintah Diminta Perkuat Pasar Dalam Negeri

JAKARTA - Penyebaran virus corona di beberapa negara berdampak negatif terhadap ekspor-impor di Indonesia. Agar tidak berdampak lebih besar ke ekonomi, Ketua Komisi VI DPR, Faisol Reza, meminta pemerintah harus memperkuat pasar dalam negeri.

Ia menilai saat ini adalah langkah yang tepat bagi pemerintah untuk memperkuat pasar domestik. "Saya kira virus corona akan cukup lama mempengaruhi ekonomi Indonesia. Dan kita memiliki persoalan di ekspor-impor. Tapi kami di Komisi VI menilai ini peluang bagi pasar dalam negeri untuk mengisi kekosongan dari barang impor," ujar Faisol Reza saat diskusi bertema Kesiapan perdagangan Indonesia Menghadapi Wabah Virus Corona di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Faisol pun mengajak para pengusaha nasional untuk memanfaatkan kesempatan ini dalam memegang pasar dalam negeri, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Tentunya kita mengharapkan ada langkah-langkah konkret dari pemerintah, terutama untuk mendukung industri dalam negeri," pintanya.

Menurut Faisol, selama ini langkah pemerintah dalam menangani masalah ekspor-impor yang terpukul akibat wabah corona belum maksimal. Sambung dia, belum ada langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk mengambil penindakan, khususnya terkait perdagangan di sektor impor maupun ekspor.

Ia pun mencontohkan industri tekstil, yang terpukul akibat maraknya produk tekstil China ke Indonesia, yang mencapai 70% dari pangsa pasar. Akibatnya, kata Faisol, di akhir 2019, ada sembilan pengusaha tekstil yang gulung tikar. Sehingga pengusaha tekstil domestik merasa pemerintah tidak berpihak kepada mereka.

Tapi setelah ada virus corona, industri tekstil juga menurun karena terancamnya ketersediaan bahan baku. Untuk itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dalam menyiapkan subtitusi bahan baku sekaligus menjadikan industri tekstil dalam negeri bisa mengisi kebutuhan dalam negeri.

Faisol pun menyambut baik sinyal dari Presiden Joko Widodo yang akan melakukan relaksasi atau kelenturan regulasi yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. "Kita tahu bahwa aturan impor, persyaratan untuk impor tidak seperti yang kita bayangkan. Oleh karena itu, permintaan Pak Jokowi bahwa Kemendag, Kemenperin, dan Kemenko Perekonomian untuk menyederhanakan peraturan, kalau perlu menghapus peraturan yang tidak masuk akal, sangat kita sambut," paparnya.