Sri Mulyani Bersiap Defisit APBN 2020 Akan Melebar ke 2,5 Persen

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperkirakan, defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 berpotensi melebar ke angka 2,5% atau hanya selisih 0,5% dari batas defisit 3% dari PDB. Nilai ini jauh di atas target defisit APBN 2020 yang ditetapkan pada batas 1,76% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Tadi kan saya udah bilang (range pelebaran defisit) 2 hingga 2,5%. Kita akan lihat dinamika harga minyak, dinamika pelemahan perekonomian artinya sumber penerimaan perpajakan kita akan terlihat dan dinamikan dari indikator lain seperti produksi minyak kita, kemudian nilai tukar ini kan semua bergerak jadi pasti kita akan lihat," ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Senin (9/3/2020).

Sambung dia menerangkan, pelebaran defisit ini erjadi karena adanya dinamika pelemahan ekonomi seperti wabah virus Corona atau COVID-19. Di samping itu ada peran gejolak harga minyak yang baru-baru ini terjadi karena Rusia dan Arab Saudi gagal mencapai kesepakatan tentang pemangkasan produksi minyak sebagai upaya menopang harga selama ini.

Selain itu terang dia, permintaan yang rendah menekan harga komoditas termasuk ekspor Indonesia. Hal menimbulkan implikasi terhadap penerimaan negara, misalnya dari sektor minyak dan gas bumi. Penghimpunan pajak dari sektor-sektor lainnya pun terganggu karena penyesuaian kinerja di dunia usaha, akibat COVID-19.

"Nanti mengenai postur APBN 2020 harus laporkan ke DPR dalam laporan semester, disitu nanti akan terlihat apa yang disebut postur 2020 itu bergeraknya seperti apa. Yang saya sampaikan tadi itu masih indikasi sangat awal apa yang terjadi pada dua bulan pertama ini dengan perubahan yang sangat banyak pada kejadian akibat virus corona," paparnya.

Mantan Direktur Bank Dunia itu menambahkan, saat ini tengah menyusun kebijakan fiskal dalam membuat stimulus ekonomi. Hal ini dilakukan untuk mencegah perekonomian jatuh lebih dalam. "Yang sekarang kita fokuskan adalah bagaimana memformulasikan kebijakan stimulus yang tepat dengan perubahan yang begitu cepat, itu yang kita fokuskan," tegas Menkeu.