Pemerintah Siapkan Opsi Diskon PPN dan PPh Impor dalam Proposal Dagang ke AS

Senin, 07 April 2025 - 20:51 WIB
loading...
A A A
“Pemeriksaan sekarang waktunya dipangkas hampir separuh. Untuk restitusi juga dipercepat agar pengusaha bisa mendapat layanan yang lebih transparan dan adil. Ini reformasi yang juga ditunggu oleh pelaku usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa langkah-langkah ini bukan hanya merespons dinamika perdagangan dengan AS, tetapi juga bagian dari agenda reformasi struktural dalam sistem perdagangan dan perpajakan nasional. “Kita memang belum komit apa-apa, tapi ini menjadi momentum untuk meluncurkan berbagai reformasi sekaligus,” pungkas Anggito.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menambahkan, pemerintah belum melakukan perubahan terhadap postur fiskal nasional pasca wacana pengenaan tarif dari AS. Namun demikian, pemerintah tetap bersiap menghadapi segala kemungkinan dalam dinamika perdagangan global yang saat ini bergerak sangat cepat.

“Belum ada pengumuman (dari AS), tapi tentu kita tetap kelola kondisi ini dengan hati-hati. Dinamika sangat tinggi, dan yang ingin kita fokuskan sekarang adalah merespon dengan taktis,” kata Febrio.

Ia menyebut bahwa tim ekonomi pemerintah saat ini telah bekerja secara intensif menyiapkan materi negosiasi, yang akan dibawa oleh Menko Perekonomian dalam pertemuan dengan mitra Amerika Serikat. “Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, tim sudah sangat intens menyiapkan dan kita siap untuk negosiasi,” ujarnya.

Terkait kemungkinan jenis insentif fiskal atau penurunan pajak terhadap barang-barang asal AS, Febrio enggan berspekulasi. “Saya nggak spekulasi, tapi menunya sudah kita siapkan. Masa mau negosiasi kita bocorin? Kamu agennya siapa sih? Hahaha,” ungkap Febrio.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Tarif Trump 18% Mengancam...
Tarif Trump 18% Mengancam Komoditas Unggulan Nasional, RI Rayu AS Minta Pengecualian
Buntut Dugaan Kerja...
Buntut Dugaan Kerja Paksa, Indonesia Terancam Digetok Tarif Baru dari AS
BPS: Neraca Dagang RI...
BPS: Neraca Dagang RI Januari-April 2026 Surplus USD5,64 Miliar
China Komitmen Borong...
China Komitmen Borong Produk Pertanian AS Senilai Rp301 Triliun hingga 2028
Demi Gencatan Dagang...
Demi Gencatan Dagang Berlanjut, China Beri Sinyal Terima Kenaikan Tarif AS
Bea Cukai Respons Munculnya...
Bea Cukai Respons Munculnya Nama Dirjen Djaka Budi Utama dalam Dakwaan Kasus Suap Impor
Kasus Bea Cukai, KPK...
Kasus Bea Cukai, KPK Periksa 20 Petinggi Forwarder
Prabowo Ngelus Dada...
Prabowo Ngelus Dada Tahu Borok Pengelolaan Ekspor Impor RI
ART RI-AS Dinilai Tidak...
ART RI-AS Dinilai Tidak Mencerminkan Prinsip Timbal Balik, Indonesia Tanggung Beban Lebih Besar
Rekomendasi
Polemik Voters Munas...
Polemik Voters Munas HIPMI Mengemuka: BPD DOB Pertanyakan Dasar Pengurangan Hak Suara
Kasus Mega Korupsi BGN...
Kasus Mega Korupsi BGN dan Kitas-Kitap
Mungkinkah Turki Serius...
Mungkinkah Turki Serius Hidupkan Kembali Kekuasaan Kekaisaran Ottoman untuk Membebaskan Yerusalem?
Berita Terkini
Tarif Trump 18% Mengancam...
Tarif Trump 18% Mengancam Komoditas Unggulan Nasional, RI Rayu AS Minta Pengecualian
Pertamax Naik Rp3.950...
Pertamax Naik Rp3.950 Jadi Rp16.250/Liter, Ini Daftar Lengkap Harga BBM di SPBU Pertamina
Harga BBM Pertamax Cs...
Harga BBM Pertamax Cs Resmi Naik per Rabu 10 Juni 2026, Pertalite dan Solar Subsidi Tetap
BI Rate Naik Demi Menahan...
BI Rate Naik Demi Menahan Tekanan Rupiah dan Capital Outflow
Dirut Perkebunan Nusantara...
Dirut Perkebunan Nusantara III Dorong Pemuda Jadi Motor Transformasi Perkebunan
Ekonom: Kebijakan BI...
Ekonom: Kebijakan BI dan Pemerintah Memperkuat Rupiah Sudah Tepat
Infografis
AS Kerahkan 15.000 Prajurit...
AS Kerahkan 15.000 Prajurit dan 100 Jet Tempur Amankan Selat Hormuz
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved