Cegah Banjir Produk Impor, Asosiasi Baja RI Minta Pemerintah Perbaiki Regulasi

Jum'at, 11 April 2025 - 19:57 WIB
loading...
Cegah Banjir Produk...
The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) atau Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia mengaku tidak membutuhkan insentif pemerintah, setelah Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif resiprokal. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) atau Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia mengaku tidak membutuhkan insentif pemerintah, setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan tarif resiprokal untuk negara mitra.

Director Government Relations & Business Policy Committee IISIA, Fedaus mengatakan, industri baja dalam negeri belum membutuhkan insentif pemerintah, sekalipun tarif resiprokal berpotensi menekan kinerja industri baja nasional .

Menurutnya, yang dibutuhkan pelaku usaha adalah perbaikan regulasi yang mampu melindungi produk baja lokal dan mencegah impor baja secara berlebihan. Baca Juga: Awasi Efek Lanjutan Tarif AS, Baja Impor Bisa Membanjiri Pasar RI

“Sebenarnya, kami tidak memerlukan insentif yang berlebihan. Bahwa ini momentum yang baik untuk pemerintah dalam hal ini membuat sebuah terobosan bahwa bagaimana cara mencegah impor (baja),” ujar Fedaus saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

“Oleh sebab itu, kami sebenarnya hanya mengharapkan agar momentum ini bisa digunakan dengan memperbaiki regulasi-regulasi yang mengarah kepada memberikan perlindungan terhadap industri baja di dalam negeri,” paparnya.

Senada, Chairman IISIA, M Akbar Djohan menjelaskan, sekalipun industri baja dalam negeri tidak terdampak langsung kebijakan proteksionisme perdagangan AS, lantaran pasar ekspor baja ke Paman Sam masih kecil.

Namun, tarif resiprokal justru membuat produk baja dari China dan negara lainnya bisa membanjiri Indonesia karena pengalihan pasar dari AS. Akbar menilai, kondisi ini membuat produk baja lokal kalah saing, sehingga berdampak pada kinerja perusahaan.

Saat ini kapasitas produksi baja nasional ada di kisaran 20 juta ton per tahun. Sementara, produk baja China di angka 1,2 miliar ton per tahun.

“Mengenai potensi banjirnya produk China, baja dari Cina. Kalau kita bilang ini tsunami (banjir impor baja). Dengan kondisi terakhir, produksi baja China itu sudah mencapai hampir 1,2 miliar ton per tahun,” beber dia.

Baca Juga: Produksi Baja Nasional Kejar 27 Juta Ton, Kemenperin Berharap ke ISSEI 2025

“Kapasitas produksi kita tidak lebih dari 20 juta ton per tahun. Artinya, dampak daripada tarif yang dikeluarkan oleh Presiden US memang tidak berdampak langsung pada kita. Tetapi yang kita harus antisipasi adalah pagarnya bagaimana produk-produk yang harusnya dari overseas ke US ini pasti mencari pasar yang perlindungannya terhadap produk dalam negeri,” jelas Akbar.

(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Buntut Dugaan Kerja...
Buntut Dugaan Kerja Paksa, Indonesia Terancam Digetok Tarif Baru dari AS
Dari Banten untuk Indonesia:...
Dari Banten untuk Indonesia: Krakatau Steel dan Hebei Perkuat Ekosistem Baja Nasional
KRAS Ambil Bagian dalam...
KRAS Ambil Bagian dalam Hilirisasi Nasional Fase 2: Perkuat Kedaulatan Industri Baja Nasional
Perkuat Masa Depan Industri...
Perkuat Masa Depan Industri Baja Nasional, Danantara Bersama DPR Kawal Kinerja KRAS
KRAS Reborn: Jurus Baru...
KRAS Reborn: Jurus Baru Krakatau Steel Tinggalkan Masa Sulit, Incar Pendapatan Rp26,8 T
Purbaya Bongkar Skandal...
Purbaya Bongkar Skandal Pajak Perusahaan Baja China Rp500 Miliar: Pejabat Kita Tak Bisa Disogok
Kesepakatan Tarif RI–AS,...
Kesepakatan Tarif RI–AS, Bagaimana Nasib Aturan Label Halal?
Jelang Kesepakatan Tarif...
Jelang Kesepakatan Tarif Impor Perluas Peluang Indonesia di Pasar AS
Raker Penyelamatan Industri...
Raker Penyelamatan Industri Baja Nasional Ditunda
Rekomendasi
Israel Sebut Mojtaba...
Israel Sebut Mojtaba Jadi Target Pembunuhan, Iran Marah Besar!
Fuad Hasan Mangkir dari...
Fuad Hasan Mangkir dari Panggilan Penyidik, KPK: Sedang di Luar Negeri
ASEAN Diminta Jaga Sentralitas...
ASEAN Diminta Jaga Sentralitas di Tengah Tarik-Menarik Kepentingan Laut China Selatan
Berita Terkini
RSM Indonesia Umumkan...
RSM Indonesia Umumkan Bergabungnya Mahendra Siregar sebagai Senior Advisor
Gratis! Kemnaker Buka...
Gratis! Kemnaker Buka Pendaftaran Sertifikasi Kompetensi untuk Lulusan Magang Nasional
B50 Dimulai 1 Juli,...
B50 Dimulai 1 Juli, Mampukah Jadi Solusi Ketahanan Energi Tanpa Mengorbankan Petani Sawit?
Nobu Bank Hadirkan Soundbox...
Nobu Bank Hadirkan Soundbox QRIS Gratis dan MDR 0% bagi Pedagang Pasar Sukawati
Pajak JHT Diminta Hapus,...
Pajak JHT Diminta Hapus, Begini Tanggapan Resmi DJP
PLN EPI Bangun Ekosistem...
PLN EPI Bangun Ekosistem Bioenergi Perkuat Ketahanan Energi Nasional
Infografis
Cegah Penyebaran Omicron,...
Cegah Penyebaran Omicron, RI Tutup Pintu bagi WNA dari 14 Negara
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved