Pecah Telor, Intip 2 Proyek Hunian di IKN lewat Skema Pembiayaan Pemerintah-Swasta
Senin, 09 Juni 2025 - 10:23 WIB
loading...
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengumumkan, ada 2 proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) yang pecah telur atau siap dieksekusi pada kuartal II 2025. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) , Basuki Hadimuljono mengumumkan, ada 2 proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) yang pecah telur atau siap dieksekusi pada kuartal II 2025. Basuki menjelaskan, kedua proyek itu adalah Pembangunan 8 Tower Hunian ASN oleh PT Nindya Karya di WP 1A, mencakup 288 unit hunian bertipe 190 m².
Selain itu ada pembangunan 109 Unit Rumah Tapak oleh PT Intiland di WP 1B dan 1C, dengan tipe bangunan 390 m². Proyek tersebut merupakan KPBU unsolicited sektor hunian, seiring tuntasnya proses mendapat persetujuan Availability Payment (AP) dan penjaminan pemerintah dari Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menekankan, bahwa skema KPBU di IKN bukan hanya untuk mempercepat pembangunan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik jangka panjang. Baca Juga: KPBU dalam Dinamika Pembiayaan Pembangunan
"Proses due diligence yang kami terapkan melibatkan banyak pihak dari swasta, Kementerian terkait, hingga auditor intern pemerintah untuk menjamin good governance. Transparansi dan tata kelola yang baik adalah fondasi utama dalam semua tahapan investasi," ujarnya dalam keterangan resmi.
Selain itu ada pembangunan 109 Unit Rumah Tapak oleh PT Intiland di WP 1B dan 1C, dengan tipe bangunan 390 m². Proyek tersebut merupakan KPBU unsolicited sektor hunian, seiring tuntasnya proses mendapat persetujuan Availability Payment (AP) dan penjaminan pemerintah dari Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menekankan, bahwa skema KPBU di IKN bukan hanya untuk mempercepat pembangunan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik jangka panjang. Baca Juga: KPBU dalam Dinamika Pembiayaan Pembangunan
"Proses due diligence yang kami terapkan melibatkan banyak pihak dari swasta, Kementerian terkait, hingga auditor intern pemerintah untuk menjamin good governance. Transparansi dan tata kelola yang baik adalah fondasi utama dalam semua tahapan investasi," ujarnya dalam keterangan resmi.
Lihat Juga :
