Bahlil Bicara Soal Misteri Kapal JKW dan Dewi Iriana di Tambang Nikel Raja Ampat
Selasa, 10 Juni 2025 - 15:34 WIB
loading...
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah tudingan keterlibatan Jokowi dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia juga membantah keberadaan kapal pengangkut nikel yang disebut-sebut menggunakan nama "JKW-Dewi Iriana" berkaitan dengan Jokowi dan Iriana.
"Gak ada itu. Gimana bisa? Izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi," ujar Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6).
Baca Juga: 4 Izin Tambang di Raja Ampat Resmi Dicabut, Bahlil Ungkap Daftarnya
Pemerintah, lanjut Bahlil, telah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat. Semua izin tersebut, kata dia, diterbitkan jauh sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden.
"IUP-nya keluar tahun 2004 dan 2006, masih di masa ketika kewenangan pemberian izin tambang ada di pemerintah daerah," kata Bahlil.
Ia juga menegaskan, salah satu perusahaan tambang di wilayah itu, yakni PT Gag Nikel (GAGN) telah memiliki kontrak karya (KK) sejak era Orde Baru.
"PT GAGN sudah ada sejak tahun 1972. Kontrak karyanya dari tahun 1998, sebelum era reformasi. Jadi tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi sama sekali," katanya.
Sebelumnya, isu dugaan keterlibatan Jokowi mencuat setelah beredar foto-foto kapal pengangkut nikel yang menggunakan nama "JKW Mahakam" dan "Dewi Iriana".
Baca Juga: Prabowo Perintahkan 4 Izin Usaha Tambang di Raja Ampat Dicabut
Kapal-kapal tersebut disebut-sebut beroperasi di sekitar Pulau Gag, lokasi tambang nikel yang dikelola oleh PT GAGN. Kemiripan nama kapal dengan inisial mantan Presiden Jokowi dan mantan Ibu Negara Iriana memicu spekulasi publik di media sosial. Sejumlah pihak bahkan menuduh adanya keterlibatan keluarga presiden dalam bisnis nikel di kawasan konservasi tersebut.
Menanggapi itu, Bahlil meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi tanpa dasar. Ia menekankan pentingnya verifikasi data sebelum menyebarkan informasi ke ruang publik.
"Kalau mau menyampaikan sesuatu, apalagi tudingan, harus berdasarkan fakta. Jangan mencemari nama baik orang dengan spekulasi yang tidak berdasar," tegas Bahlil.
Ia juga memastikan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap perizinan tambang di kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi, termasuk Raja Ampat. "Kami tetap berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan menertibkan perizinan tambang yang bermasalah," ujarnya.
"Gak ada itu. Gimana bisa? Izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi," ujar Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6).
Baca Juga: 4 Izin Tambang di Raja Ampat Resmi Dicabut, Bahlil Ungkap Daftarnya
Pemerintah, lanjut Bahlil, telah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat. Semua izin tersebut, kata dia, diterbitkan jauh sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden.
"IUP-nya keluar tahun 2004 dan 2006, masih di masa ketika kewenangan pemberian izin tambang ada di pemerintah daerah," kata Bahlil.
Ia juga menegaskan, salah satu perusahaan tambang di wilayah itu, yakni PT Gag Nikel (GAGN) telah memiliki kontrak karya (KK) sejak era Orde Baru.
"PT GAGN sudah ada sejak tahun 1972. Kontrak karyanya dari tahun 1998, sebelum era reformasi. Jadi tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi sama sekali," katanya.
Sebelumnya, isu dugaan keterlibatan Jokowi mencuat setelah beredar foto-foto kapal pengangkut nikel yang menggunakan nama "JKW Mahakam" dan "Dewi Iriana".
Baca Juga: Prabowo Perintahkan 4 Izin Usaha Tambang di Raja Ampat Dicabut
Kapal-kapal tersebut disebut-sebut beroperasi di sekitar Pulau Gag, lokasi tambang nikel yang dikelola oleh PT GAGN. Kemiripan nama kapal dengan inisial mantan Presiden Jokowi dan mantan Ibu Negara Iriana memicu spekulasi publik di media sosial. Sejumlah pihak bahkan menuduh adanya keterlibatan keluarga presiden dalam bisnis nikel di kawasan konservasi tersebut.
Menanggapi itu, Bahlil meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi tanpa dasar. Ia menekankan pentingnya verifikasi data sebelum menyebarkan informasi ke ruang publik.
"Kalau mau menyampaikan sesuatu, apalagi tudingan, harus berdasarkan fakta. Jangan mencemari nama baik orang dengan spekulasi yang tidak berdasar," tegas Bahlil.
Ia juga memastikan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap perizinan tambang di kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi, termasuk Raja Ampat. "Kami tetap berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan menertibkan perizinan tambang yang bermasalah," ujarnya.
(nng)
Lihat Juga :
