PNM Dipercaya Terbitkan Orange Bond di Indonesia
Jum'at, 04 Juli 2025 - 20:58 WIB
loading...
Foto: Doc. Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pada pertengahan 2024, pemerintah bersama Impact Investment Exchange (IIX) memperkenalkan instrumen surat utang berbentuk obligasi oranye atau orange bonds yakni instrumen investasi yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan program-program Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek kesetaraan gender.
Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Yanuar Nugroho mengatakan terdapat kesenjangan pendanaan program terkait SDGs mencapai Rp24.000 triliun. Oleh karenanya, diperlukan sumber pendanaan yang lebih kreatif.
"Orange bonds diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan dengan menyediakan modal untuk proyek-proyek yang fokusnya pada sustainable dan gender equality," kata dia, dalam media briefing, di Jakarta.
Selain jadi sumber pendanaan, kata dia, orange bonds juga diharapkan mampu mempromosikan inklusi sosial ekonomi dengan memberikan akses keuangan lebih besar kepada perempuan dan kelompok yang terpinggir atau marjinal. Sehingga, pihak swasta didorong mengadopsi obligasi ini.
"Kami memang aspirasinya 2025, berharap bisa punya partner dengan private sektor jadi kita bisa mobilisasi untuk inklusi. Tapi ini harus kolektif, kami tidak memaksakan, tergantung kesiapan,” ucap Yanuar.
Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Yanuar Nugroho mengatakan terdapat kesenjangan pendanaan program terkait SDGs mencapai Rp24.000 triliun. Oleh karenanya, diperlukan sumber pendanaan yang lebih kreatif.
"Orange bonds diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan dengan menyediakan modal untuk proyek-proyek yang fokusnya pada sustainable dan gender equality," kata dia, dalam media briefing, di Jakarta.
Selain jadi sumber pendanaan, kata dia, orange bonds juga diharapkan mampu mempromosikan inklusi sosial ekonomi dengan memberikan akses keuangan lebih besar kepada perempuan dan kelompok yang terpinggir atau marjinal. Sehingga, pihak swasta didorong mengadopsi obligasi ini.
"Kami memang aspirasinya 2025, berharap bisa punya partner dengan private sektor jadi kita bisa mobilisasi untuk inklusi. Tapi ini harus kolektif, kami tidak memaksakan, tergantung kesiapan,” ucap Yanuar.
Lihat Juga :
