Badan Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp16,13 Triliun untuk Tahun 2026
Selasa, 08 Juli 2025 - 19:50 WIB
loading...
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengajukan, penambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun untuk Tahun Anggaran 2026. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengajukan, penambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun untuk Tahun Anggaran 2026. Basuki menjelaskan, tambahan anggaran ini diperlukan untuk melanjutkan pembangunan fisik dan pengembangan ekosistem IKN Tahap II, termasuk kantor dan hunian lembaga legislatif dan yudikatif.
Menurutnya, pagu indikatif anggaran OIKN untuk tahun 2026 yang tertuang dalam surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-356/MK.02/2025 dan B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 tertanggal 15 Mei 2025 adalah sebesar Rp5,05 triliun. Namun, kebutuhan riil dinilai jauh lebih besar, sehingga diajukan tambahan anggaran.
"Tambahan Rp16,13 triliun itu telah kami sampaikan secara resmi ke Ibu Menteri Keuangan melalui surat Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025," ujarnya dalam Raker Bersama Komisi II DPR RI, Selasa (8/7/2025).
Lebih lanjut, Basuki mengatakan dengan pengajuan tambahan anggaran tersebut, maka kebutuhan anggaran OIKN tahun 2026 akan menjadi Rp21,1 triliun. Baca Juga: Badan Otorita Ungkap Temuan Masih Adanya Pungli Masuk IKN
Dari total pagu indikatif 2026 sebesar Rp5,05 triliun, Basuki merinci bahwa sebesar Rp423 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan 574 CPNS baru. Total pegawai Otorita saat ini mencapai 1.170 orang dan seluruhnya telah berada di kawasan IKN.
Selanjutnya Rp158 miliar digunakan untuk belanja operasional dan Rp4,48 triliun dialokasikan untuk belanja non-operasional, terutama pembangunan fisik lanjutan yang dilakukan Otorita IKN pada 2025 serta pengelolaan aset yang telah diterima dari Kementerian PUPR dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
"Anggaran tambahan ini krusial untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan bagi investor yang akan masuk ke WP2 dan WP3, serta mempercepat pembangunan ekosistem lembaga negara di IKN," kata Basuki.
Pada kesempatan itu, Basuki sekaligus melaporkan pada tahun 2025 pekerjaan fisik di IKN dilakukan oleh tiga lembaga: Kementerian PUPR menyelesaikan proyek-proyek multiyears seperti jalan tol, masjid negara, istana wakil presiden, dan infrastruktur jalan.
Lalu Kementerian PKP menyelesaikan 47 tower hunian ASN; sementara OIKN memulai proyek-proyek baru yang ditenderkan langsung oleh Otorita, termasuk jalan di KIPP 1A, 1B, dan 1C. Baca Juga: IKN Masuk Tahap 2, Kepala Otorita: Pembangunan Jauh Lebih Besar
Basuki menambahkan bahwa total kebutuhan anggaran OIKN untuk pembangunan IKN hingga tahun 2028 adalah Rp48,8 triliun. Khusus untuk tahun 2025, kebutuhan anggaran mencapai Rp14,4 triliun karena sudah mulai melakukan lelang proyek.
Menurutnya, pagu indikatif anggaran OIKN untuk tahun 2026 yang tertuang dalam surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-356/MK.02/2025 dan B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 tertanggal 15 Mei 2025 adalah sebesar Rp5,05 triliun. Namun, kebutuhan riil dinilai jauh lebih besar, sehingga diajukan tambahan anggaran.
"Tambahan Rp16,13 triliun itu telah kami sampaikan secara resmi ke Ibu Menteri Keuangan melalui surat Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025," ujarnya dalam Raker Bersama Komisi II DPR RI, Selasa (8/7/2025).
Lebih lanjut, Basuki mengatakan dengan pengajuan tambahan anggaran tersebut, maka kebutuhan anggaran OIKN tahun 2026 akan menjadi Rp21,1 triliun. Baca Juga: Badan Otorita Ungkap Temuan Masih Adanya Pungli Masuk IKN
Dari total pagu indikatif 2026 sebesar Rp5,05 triliun, Basuki merinci bahwa sebesar Rp423 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan 574 CPNS baru. Total pegawai Otorita saat ini mencapai 1.170 orang dan seluruhnya telah berada di kawasan IKN.
Selanjutnya Rp158 miliar digunakan untuk belanja operasional dan Rp4,48 triliun dialokasikan untuk belanja non-operasional, terutama pembangunan fisik lanjutan yang dilakukan Otorita IKN pada 2025 serta pengelolaan aset yang telah diterima dari Kementerian PUPR dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
"Anggaran tambahan ini krusial untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan bagi investor yang akan masuk ke WP2 dan WP3, serta mempercepat pembangunan ekosistem lembaga negara di IKN," kata Basuki.
Pada kesempatan itu, Basuki sekaligus melaporkan pada tahun 2025 pekerjaan fisik di IKN dilakukan oleh tiga lembaga: Kementerian PUPR menyelesaikan proyek-proyek multiyears seperti jalan tol, masjid negara, istana wakil presiden, dan infrastruktur jalan.
Lalu Kementerian PKP menyelesaikan 47 tower hunian ASN; sementara OIKN memulai proyek-proyek baru yang ditenderkan langsung oleh Otorita, termasuk jalan di KIPP 1A, 1B, dan 1C. Baca Juga: IKN Masuk Tahap 2, Kepala Otorita: Pembangunan Jauh Lebih Besar
Basuki menambahkan bahwa total kebutuhan anggaran OIKN untuk pembangunan IKN hingga tahun 2028 adalah Rp48,8 triliun. Khusus untuk tahun 2025, kebutuhan anggaran mencapai Rp14,4 triliun karena sudah mulai melakukan lelang proyek.
(akr)
Lihat Juga :
