Pegadaian Sukses Tingkatkan Kualitas Jurnalisme Lewat Uji Kompetensi Nasional
Sabtu, 19 Juli 2025 - 20:28 WIB
loading...
A
A
A
Dalam pembukaan UKW Bandung pada Mei lalu, Busyro Muqoddas, Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, yang juga mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyampaikan pesan kuat tentang urgensi menjaga etika jurnalistik. "Profesi wartawan bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan nurani. Jika disusupi kepentingan politik atau ekonomi, maka yang lahir bukan informasi, tetapi manipulasi. UKW adalah ruang sakral untuk mengembalikan roh profesi ini kepada akar etikanya," tegas Busyro.
Ia juga menyoroti peran Pegadaian dalam mendorong tata kelola yang akuntabel, serta pentingnya pers sebagai penjaga moral publik. "Jangan sampai perusahaan publik hanya sibuk membangun citra tanpa memperkuat sistem pengawasan. Wartawan yang kompeten dan beretika adalah bagian dari sistem pertahanan moral bangsa," tambah Busyro.
Direktur Eksekutif LPDS, Kristanto Hartadi, menyampaikan apresiasi atas dukungan nyata PT Pegadaian dalam menyelenggarakan UKW secara berkelanjutan. "Pegadaian menargetkan pelaksanaan UKW di 12 wilayah dan mendukung sertifikasi lebih dari 200 wartawan selama tahun 2025. Komitmen ini menunjukkan bahwa Pegadaian memahami pentingnya pers yang sehat sebagai syarat utama bagi masyarakat yang punya akses dan kendali atas informasi," ujar Kristanto Hartadi.
UKW ini diikuti puluhan jurnalis dari berbagai media nasional dan lokal, yang mengikuti ujian pada jenjang muda, madya, dan utama. Materi uji mencakup manajemen redaksi, peliputan multiplatform, hingga tantangan etika jurnalistik di era teknologi dan kecerdasan buatan (AI), dengan penguji tersertifikasi dari LPDS dan Dewan Pers.
Melalui program ini, PT Pegadaian menegaskan komitmennya terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDGs 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Tangguh) melalui penguatan kapasitas insan pers. Inisiatif ini secara langsung mendukung budaya anti-korupsi dan transparansi di ruang publik, serta diharapkan menjadi inspirasi bagi BUMN lainnya untuk berkolaborasi dalam memperkuat pilar demokrasi melalui pers yang profesional dan berintegritas. Program ini menunjukkan bahwa PT Pegadaian tidak hanya fokus pada aspek bisnis, tetapi juga turut mendorong tata kelola informasi publik yang adil, inklusif, dan demokratis.
Ia juga menyoroti peran Pegadaian dalam mendorong tata kelola yang akuntabel, serta pentingnya pers sebagai penjaga moral publik. "Jangan sampai perusahaan publik hanya sibuk membangun citra tanpa memperkuat sistem pengawasan. Wartawan yang kompeten dan beretika adalah bagian dari sistem pertahanan moral bangsa," tambah Busyro.
Direktur Eksekutif LPDS, Kristanto Hartadi, menyampaikan apresiasi atas dukungan nyata PT Pegadaian dalam menyelenggarakan UKW secara berkelanjutan. "Pegadaian menargetkan pelaksanaan UKW di 12 wilayah dan mendukung sertifikasi lebih dari 200 wartawan selama tahun 2025. Komitmen ini menunjukkan bahwa Pegadaian memahami pentingnya pers yang sehat sebagai syarat utama bagi masyarakat yang punya akses dan kendali atas informasi," ujar Kristanto Hartadi.
UKW ini diikuti puluhan jurnalis dari berbagai media nasional dan lokal, yang mengikuti ujian pada jenjang muda, madya, dan utama. Materi uji mencakup manajemen redaksi, peliputan multiplatform, hingga tantangan etika jurnalistik di era teknologi dan kecerdasan buatan (AI), dengan penguji tersertifikasi dari LPDS dan Dewan Pers.
Melalui program ini, PT Pegadaian menegaskan komitmennya terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDGs 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Tangguh) melalui penguatan kapasitas insan pers. Inisiatif ini secara langsung mendukung budaya anti-korupsi dan transparansi di ruang publik, serta diharapkan menjadi inspirasi bagi BUMN lainnya untuk berkolaborasi dalam memperkuat pilar demokrasi melalui pers yang profesional dan berintegritas. Program ini menunjukkan bahwa PT Pegadaian tidak hanya fokus pada aspek bisnis, tetapi juga turut mendorong tata kelola informasi publik yang adil, inklusif, dan demokratis.
(aik)
Lihat Juga :
