Pakar Sebut Logistik Indonesia Butuh Sistem Regulasi Jelas dan Terintegrasi

Pahlevi juga menyoroti, masalah keterbatasan visi dan investor. Pemerintah masih terfokus pada lini pertama (investor besar), sementara pelaku usaha di lini tiga dan empat penyedia jasa dan aset seringkali terjepit kebijakan yang tidak jelas.

"Dampaknya, lini kelima yaitu sektor perbankan, ikut terdampak karena kredit macet dan menurunnya minat pinjaman usaha," ucap Levi.

Lebih jauh, Levi menilai pemerintah seharusnya membuat acuan tarif dan biaya operasional berdasarkan jarak, bahan bakar, dan moda transportasi. “Misalnya, dari Jakarta ke Bandung 140 km, harus ada patokan harga per kilometer, termasuk hitungan subsidi solar. Kalau harga diatur, pajak akan seimbang dengan subsidi,” jelasnya.

Kondisi logistik yang tidak terintegrasi juga membuat investor enggan. Banyak perusahaan besar memilih membangun layanan logistik sendiri seperti Shopee Express karena tidak percaya barangnya sampai tepat waktu. Padahal, kata Pahlevi, kolaborasi antar kompetitor bisa menjadi solusi melalui sistem tarif tunggal dan pendaftaran armada yang transparan.

Levi mendorong, adanya Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang mampu mengoordinasikan semua sektor logistik di bawah satu payung. “Kalau sistemnya terintegrasi, biaya bisa ditekan, efisiensi meningkat, dan investor akan lebih percaya,” ujarnya.