Sri Mulyani Siapkan Stimulus Rp10,8 Triliun Pacu Ekonomi Kuartal III
Selasa, 05 Agustus 2025 - 20:58 WIB
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan mengucurkan stimulus fiskal sebesar Rp10,8 triliun pada kuartal III-2025. Langkah ini diambil untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tantangan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa stimulus tersebut merupakan bagian dari serangkaian kebijakan terintegrasi yang bertujuan menstabilkan perekonomian. Ia berharap suntikan dana ini akan memberikan dorongan positif, khususnya setelah kuartal sebelumnya, untuk menjaga momentum pertumbuhan hingga akhir tahun.
"Untuk triwulan ketiga, kita akan terus masih ada Rp10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana. Kita harapkan juga akan memberikan momentum pada bulan Juli yang baru saja kita lewati, dan nanti di bulan Agustus ini diharapkan momentumnya tetap terjaga," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Selasa (5/8).
Baca Juga: BPS: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12% di Kuartal II 2025
Menurut dia, percepatan belanja pemerintah menjadi salah satu pendorong utama optimisme ekonomi. Sejumlah program prioritas telah disiapkan untuk segera dieksekusi dalam beberapa bulan mendatang.
Di sektor pendidikan, pemerintah menargetkan pembangunan hampir 200 Sekolah Rakyat. Proyek ini akan dimulai pada bulan September setelah melalui proses rehabilitasi dan renovasi yang tengah berlangsung sejak Juli dan Agustus.
Tak hanya itu, sektor perumahan juga menjadi fokus melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah menargetkan program ini dapat mencapai 220.000 unit di kuartal ketiga dan total 350.000 unit hingga akhir tahun.
Untuk menjaga stabilitas harga pangan, Bulog telah mendapat alokasi dana sebesar Rp16,6 triliun untuk stabilisasi harga beras dan Rp5 triliun untuk harga jagung. Selain itu, deregulasi pupuk juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani.
Stimulus ini melengkapi paket bantuan sebelumnya, seperti penebalan bantuan sosial senilai Rp11,9 triliun dan bantuan subsidi upah sebesar Rp10,72 triliun yang telah digulirkan. Pemerintah juga berupaya memperbaiki iklim investasi dan melindungi industri dalam negeri.
Sri Mulyani menyebut, instrumen Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) akan digunakan jika diperlukan untuk melindungi sektor manufaktur dari persaingan yang tidak sehat. Di bidang perpajakan dan bea cukai, pemerintah menyederhanakan administrasi untuk penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
Baca Juga: Airlangga Beberkan Alasan Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5,12%
Percepatan penetapan tarif perlindungan dari 40 hari menjadi 14 hari juga dilakukan untuk menjamin kelancaran arus barang dan menekan biaya logistik. "Percepatan penetapan tarif perlindungan itu dalam rangka kita mengintegrasikan sistem pengawasan melalui Ceisa Bea Cukai dengan Kementerian Perdagangan, untuk menjamin kelancaran arus barang dan menekan biaya logistik," jelasnya.
Menjelang akhir tahun, pemerintah juga menyiapkan stimulus tambahan untuk periode liburan Natal dan Tahun Baru. Selain itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan terus didorong penyalurannya dengan target Rp287,8 triliun pada semester kedua.
Selain itu, stimulus Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah komersial senilai hingga Rp2 miliar akan dilanjutkan hingga akhir tahun, ditargetkan dinikmati oleh 32.000 unit rumah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa stimulus tersebut merupakan bagian dari serangkaian kebijakan terintegrasi yang bertujuan menstabilkan perekonomian. Ia berharap suntikan dana ini akan memberikan dorongan positif, khususnya setelah kuartal sebelumnya, untuk menjaga momentum pertumbuhan hingga akhir tahun.
"Untuk triwulan ketiga, kita akan terus masih ada Rp10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana. Kita harapkan juga akan memberikan momentum pada bulan Juli yang baru saja kita lewati, dan nanti di bulan Agustus ini diharapkan momentumnya tetap terjaga," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Selasa (5/8).
Baca Juga: BPS: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12% di Kuartal II 2025
Menurut dia, percepatan belanja pemerintah menjadi salah satu pendorong utama optimisme ekonomi. Sejumlah program prioritas telah disiapkan untuk segera dieksekusi dalam beberapa bulan mendatang.
Di sektor pendidikan, pemerintah menargetkan pembangunan hampir 200 Sekolah Rakyat. Proyek ini akan dimulai pada bulan September setelah melalui proses rehabilitasi dan renovasi yang tengah berlangsung sejak Juli dan Agustus.
Tak hanya itu, sektor perumahan juga menjadi fokus melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah menargetkan program ini dapat mencapai 220.000 unit di kuartal ketiga dan total 350.000 unit hingga akhir tahun.
Untuk menjaga stabilitas harga pangan, Bulog telah mendapat alokasi dana sebesar Rp16,6 triliun untuk stabilisasi harga beras dan Rp5 triliun untuk harga jagung. Selain itu, deregulasi pupuk juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani.
Stimulus ini melengkapi paket bantuan sebelumnya, seperti penebalan bantuan sosial senilai Rp11,9 triliun dan bantuan subsidi upah sebesar Rp10,72 triliun yang telah digulirkan. Pemerintah juga berupaya memperbaiki iklim investasi dan melindungi industri dalam negeri.
Sri Mulyani menyebut, instrumen Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) akan digunakan jika diperlukan untuk melindungi sektor manufaktur dari persaingan yang tidak sehat. Di bidang perpajakan dan bea cukai, pemerintah menyederhanakan administrasi untuk penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
Baca Juga: Airlangga Beberkan Alasan Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5,12%
Percepatan penetapan tarif perlindungan dari 40 hari menjadi 14 hari juga dilakukan untuk menjamin kelancaran arus barang dan menekan biaya logistik. "Percepatan penetapan tarif perlindungan itu dalam rangka kita mengintegrasikan sistem pengawasan melalui Ceisa Bea Cukai dengan Kementerian Perdagangan, untuk menjamin kelancaran arus barang dan menekan biaya logistik," jelasnya.
Menjelang akhir tahun, pemerintah juga menyiapkan stimulus tambahan untuk periode liburan Natal dan Tahun Baru. Selain itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan terus didorong penyalurannya dengan target Rp287,8 triliun pada semester kedua.
Selain itu, stimulus Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah komersial senilai hingga Rp2 miliar akan dilanjutkan hingga akhir tahun, ditargetkan dinikmati oleh 32.000 unit rumah.
(nng)
Lihat Juga :
