Beras Mahal dan Langka di Tengah Klaim Surplus 3,5 Juta Ton, Ombudsman: Sudah Genting
Minggu, 10 Agustus 2025 - 20:55 WIB
loading...
Ombudsman RI meminta pemerintah mengambil aksi nyata dalam menanggapi fenomena kelangkaan dan kenaikan harga beras di tengah klaim surplus yang kerap didengungkan belakang ini. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ombudsman RI meminta pemerintah mengambil aksi nyata dalam menanggapi fenomena kelangkaan dan kenaikan harga beras di tengah klaim surplus yang kerap didengungkan belakang ini. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika berharap agar pemerintah segera mencari shortcut atau jalan pintas sebagai solusi dari masalah ini, mengingat situasinya sendiri sudah sangat genting.
"Saya sendiri melihat ini sudah genting. Sudah perlunya shortcut untuk mengatasi kelangkaan beras," kata Yeka dalam keterangan resminya.
"Karena jika masalah beras betul-betul tak tertangani, maka akan berdampak kepada isu-isu lainnya," lanjutnya.
Baca Juga: Cadangan Beras 3,97 Juta Ton, Kepala Bapanas: Stok Banyak, Tak Usah Khawatir
Yeka menyarankan agar pemerintah melepas cadangan beras yang dimiliki Bulog ke pasaran. Ia juga meminta pemerintah menunda aturan yang melarang pelaku usaha menyerap beras Bulog dari impor tahun lalu.
"Ombudsman menilai jalan pintas ke depan ini harapannya Bapanas turun untuk menunda peraturan badan soal mutu label beras," katanya.
Selain itu, Yeka menilai pemerintah juga perlu memantau terkait harga beras di pasar tradisional dan pasar moderen. Menurutnya, pemerintah perlu mencabut harga eceran tertinggi (HET) untuk neras premium.
"Saya sendiri melihat ini sudah genting. Sudah perlunya shortcut untuk mengatasi kelangkaan beras," kata Yeka dalam keterangan resminya.
"Karena jika masalah beras betul-betul tak tertangani, maka akan berdampak kepada isu-isu lainnya," lanjutnya.
Baca Juga: Cadangan Beras 3,97 Juta Ton, Kepala Bapanas: Stok Banyak, Tak Usah Khawatir
Yeka menyarankan agar pemerintah melepas cadangan beras yang dimiliki Bulog ke pasaran. Ia juga meminta pemerintah menunda aturan yang melarang pelaku usaha menyerap beras Bulog dari impor tahun lalu.
"Ombudsman menilai jalan pintas ke depan ini harapannya Bapanas turun untuk menunda peraturan badan soal mutu label beras," katanya.
Selain itu, Yeka menilai pemerintah juga perlu memantau terkait harga beras di pasar tradisional dan pasar moderen. Menurutnya, pemerintah perlu mencabut harga eceran tertinggi (HET) untuk neras premium.
Lihat Juga :
