Fahri Hamzah Kritik Keras BP Tapera: Kebanyakan Bohongin Pak Menteri
Rabu, 13 Agustus 2025 - 21:01 WIB
loading...
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melontarkan kritik keras kepada BP Tapera. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melontarkan kritik keras kepada BP Tapera . Sebab dinilai lebih dominan untuk mengatur program perumahan ketimbang Kementerian PKP sendiri.
Fahri Hamzah menjelaskan, BP Tapera merupakan sebuah lembaga yang bertugas menyalurkan program perumahan. Bukan justru mengatur sendiri alias memberikan kuota terhadap calon penerima manfaat FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) .
"Terus terang saja, kayak Tapera, saya mohon Tapera ini. Kayaknya Tapera ini kebanyakan bohongin pak Menteri (PKP), salah terus. Kok kayak dia yang dominan," ujar Wamen PKP, Fahri Hamzah saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Rabu (13/8/2025).
Baca Juga: Bank Himbara Bakal Dapat Suntikan Rp130 Triliun dari Danantara, Buat Apa?
Lebih jauh, Fahri Hamzah menjelaskan, tugas Kementerian PKP terkait penyaluran FLPP adalah membantu untuk mencairkan anggaran dari Kementerian Keuangan. Namun menurutnya, BP Tapera salah mengartikan ketika meminta anggarannya justru kepada Kementerian PKP.
"FLPP itu kan diluar (tugas) kita, tugas Kementerian (PKP) hanya membantu kepada Kementerian Keuangan supaya keluar anggaran. Itu anggarannya ada di Kementerian Keuangan dipindahin ke Tapera, cuman Tapera menganggap seolah ini pekerjaan Kementerian (PKP), itu bohong dia," kata Fahri Hamzah.
"Termasuk dia (Tapera) memakai mekanisme untuk ngasih kuota. Kuota itu tidak boleh sembarangan. Inti dari UU Tapera itu, dia ngurusin UMR (Upah Minimum Rerata), kok sekarang didorong naik ke kelas menengah atas, sampai ke gaji Rp14 juta, loh itu meninggalkan UMR dong. Harusnya ini (UMR) yang dilayani, kalau gaji tinggi tidak perlu subsidi dong," sambungnya.
Baca Juga: Harta Kekayaan Fahri Hamzah, Wamen Perumahan yang Merangkap Jabatan Jadi Komisaris BTN
Fahri Hamzah juga menyoroti mengkotak-kotakan pemberian kuota perumahan subsidi. Seperti kuota khusus untuk guru, wartawan, ASN, dan lain sebagainya. Menurutnya, tugas fundamental BP Tapera sendiri adalah melayani MBR hingga melakukan pendataan keanggotaan.
"Itu mandat UU Tapera, orang kalau se-tahun (keanggotaan) baru dapat jatah rumah. Artinya Anda harus punya basis keanggotaan, baru orang bisa mengantri punya rumah," pungkasnya.
Fahri Hamzah menjelaskan, BP Tapera merupakan sebuah lembaga yang bertugas menyalurkan program perumahan. Bukan justru mengatur sendiri alias memberikan kuota terhadap calon penerima manfaat FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) .
"Terus terang saja, kayak Tapera, saya mohon Tapera ini. Kayaknya Tapera ini kebanyakan bohongin pak Menteri (PKP), salah terus. Kok kayak dia yang dominan," ujar Wamen PKP, Fahri Hamzah saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Rabu (13/8/2025).
Baca Juga: Bank Himbara Bakal Dapat Suntikan Rp130 Triliun dari Danantara, Buat Apa?
Lebih jauh, Fahri Hamzah menjelaskan, tugas Kementerian PKP terkait penyaluran FLPP adalah membantu untuk mencairkan anggaran dari Kementerian Keuangan. Namun menurutnya, BP Tapera salah mengartikan ketika meminta anggarannya justru kepada Kementerian PKP.
"FLPP itu kan diluar (tugas) kita, tugas Kementerian (PKP) hanya membantu kepada Kementerian Keuangan supaya keluar anggaran. Itu anggarannya ada di Kementerian Keuangan dipindahin ke Tapera, cuman Tapera menganggap seolah ini pekerjaan Kementerian (PKP), itu bohong dia," kata Fahri Hamzah.
"Termasuk dia (Tapera) memakai mekanisme untuk ngasih kuota. Kuota itu tidak boleh sembarangan. Inti dari UU Tapera itu, dia ngurusin UMR (Upah Minimum Rerata), kok sekarang didorong naik ke kelas menengah atas, sampai ke gaji Rp14 juta, loh itu meninggalkan UMR dong. Harusnya ini (UMR) yang dilayani, kalau gaji tinggi tidak perlu subsidi dong," sambungnya.
Baca Juga: Harta Kekayaan Fahri Hamzah, Wamen Perumahan yang Merangkap Jabatan Jadi Komisaris BTN
Fahri Hamzah juga menyoroti mengkotak-kotakan pemberian kuota perumahan subsidi. Seperti kuota khusus untuk guru, wartawan, ASN, dan lain sebagainya. Menurutnya, tugas fundamental BP Tapera sendiri adalah melayani MBR hingga melakukan pendataan keanggotaan.
"Itu mandat UU Tapera, orang kalau se-tahun (keanggotaan) baru dapat jatah rumah. Artinya Anda harus punya basis keanggotaan, baru orang bisa mengantri punya rumah," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
