Prabowo Minta Defisit APBN Nol Persen, Ini Jawaban Sri Mulyani
Minggu, 17 Agustus 2025 - 20:22 WIB
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menyiapkan langkah bertahap untuk memperkecil defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuju anggaran seimbang (balance budget). Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan defisit APBN dapat mencapai nol persen pada akhir periode pemerintahannya hingga 2029.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, fokus utama saat ini adalah pembahasan Rancangan APBN (RAPBN) 2026. Namun, arah menuju defisit nol persen tetap menjadi pertimbangan pemerintah dalam perencanaan fiskal jangka menengah.
"Untuk balance budget 2–3 tahun, kita lihat di 2026 dulu ya, belum mulai 2026. Tapi saya melihat sinyal dari Presiden, jadi nanti kita juga akan siapkan sesuai yang diharapkan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8).
Baca Juga: Kejar Target Pajak Rp2.576 Triliun, PPN 12% Diprediksi Naik di 2026
Ia menjelaskan, penyusunan kebijakan defisit harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan belanja negara dan kemampuan penerimaan.
“Kita melihat setahap demi setahap. Tahun 2025 juga masih empat bulan lagi, kita kawal bersama, 2026 kita siapkan, dan kemudian arah yang diminta Presiden adalah agar Indonesia suatu saat bisa balance budget,” katanya.
Defisit APBN 2026 ditargetkan tetap terkendali dengan disiplin fiskal yang ketat. Pemerintah memproyeksikan rasio defisit pada tahun tersebut berada di level 2,48% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dari proyeksi defisit 2025 sebesar 2,78%.
Untuk mendukung pencapaian target, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi peningkatan penerimaan negara, antara lain memperkuat basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Langkah itu akan dipadukan dengan upaya efisiensi belanja serta penguatan program prioritas nasional agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga. "Saya rasa itu adalah sesuatu yang harus terus dihitung dan pasti akan dilaporkan kepada Presiden," tambah Sri Mulyani.
Baca Juga: Prabowo Targetkan APBN Tanpa Defisit 2 Tahun Lagi
Hingga saat ini, pemerintah tetap menjaga rasio defisit APBN di bawah 3% dari PDB sesuai amanat undang-undang. Dalam pidato Nota Keuangan, Jumat (15/8), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan harapannya agar Indonesia bisa memiliki APBN tanpa defisit di masa pemerintahannya.
"Adalah harapan saya, cita-cita saya, apakah dalam 2027, atau 2028, saya ingin berdiri di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali," kata Prabowo.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, fokus utama saat ini adalah pembahasan Rancangan APBN (RAPBN) 2026. Namun, arah menuju defisit nol persen tetap menjadi pertimbangan pemerintah dalam perencanaan fiskal jangka menengah.
"Untuk balance budget 2–3 tahun, kita lihat di 2026 dulu ya, belum mulai 2026. Tapi saya melihat sinyal dari Presiden, jadi nanti kita juga akan siapkan sesuai yang diharapkan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8).
Baca Juga: Kejar Target Pajak Rp2.576 Triliun, PPN 12% Diprediksi Naik di 2026
Ia menjelaskan, penyusunan kebijakan defisit harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan belanja negara dan kemampuan penerimaan.
“Kita melihat setahap demi setahap. Tahun 2025 juga masih empat bulan lagi, kita kawal bersama, 2026 kita siapkan, dan kemudian arah yang diminta Presiden adalah agar Indonesia suatu saat bisa balance budget,” katanya.
Defisit APBN 2026 ditargetkan tetap terkendali dengan disiplin fiskal yang ketat. Pemerintah memproyeksikan rasio defisit pada tahun tersebut berada di level 2,48% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dari proyeksi defisit 2025 sebesar 2,78%.
Untuk mendukung pencapaian target, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi peningkatan penerimaan negara, antara lain memperkuat basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Langkah itu akan dipadukan dengan upaya efisiensi belanja serta penguatan program prioritas nasional agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga. "Saya rasa itu adalah sesuatu yang harus terus dihitung dan pasti akan dilaporkan kepada Presiden," tambah Sri Mulyani.
Baca Juga: Prabowo Targetkan APBN Tanpa Defisit 2 Tahun Lagi
Hingga saat ini, pemerintah tetap menjaga rasio defisit APBN di bawah 3% dari PDB sesuai amanat undang-undang. Dalam pidato Nota Keuangan, Jumat (15/8), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan harapannya agar Indonesia bisa memiliki APBN tanpa defisit di masa pemerintahannya.
"Adalah harapan saya, cita-cita saya, apakah dalam 2027, atau 2028, saya ingin berdiri di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali," kata Prabowo.
(nng)
Lihat Juga :
