Bank BUMN Diguyur Rp200 Triliun, Ekonom: Masalahnya Nggak Ada Permintaan Kredit
Minggu, 14 September 2025 - 16:25 WIB
loading...
Pemerintah baru saja menempatkan dana sebesar Rp200 triliun dari rekening di Bank Indonesia. FOTO/Antara/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah baru saja menempatkan dana sebesar Rp200 triliun dari rekening di Bank Indonesia (BI) ke lima bank BUMN, yakni BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI. Langkah ini bertujuan meningkatkan likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan kredit, sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, apakah suntikan dana besar ini akan efektif tanpa pembenahan sektor riil yang menjadi tulang punggung ekonomi.
Menurut Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, misalnya mencapai 8 persen, memang membutuhkan dukungan kebijakan fiskal dan moneter. Namun, pada akhirnya, kekuatan sektor riil-lah yang paling menentukan laju pertumbuhan ekonomi.
"Kalau hanya mengalirkan Rp200 triliun dari bank sentral ke bank umum tanpa memperbaiki sektor riil, efeknya ke ekonomi riil akan sangat terbatas," ujar Eko dalam diskusi Sentimen Publik terhadap Reshuffle Kabinet yang digelar secara daring, baru-baru ini.
Sektor riil yang dimaksud mencakup usaha-usaha produktif yang menyerap tenaga kerja dan menghasilkan barang serta jasa. Saat ini, masalah utama bukanlah likuiditas perbankan yang kering, melainkan lemahnya permintaan kredit dari pelaku usaha.
Data menunjukkan angka kredit yang disetujui bank tetapi belum ditarik (undisbursed loan) masih tinggi, menandakan iklim usaha belum kondusif dan pelaku usaha enggan atau belum mampu memanfaatkan kredit. Kondisi ini berimplikasi pada sektor riil yang stagnan, sehingga pertumbuhan ekonomi sulit meningkat signifikan.
Baca Juga: Si Kaya Makin Kaya, Kelas Menengah Makin Susah, Ini Buktinya
Dampaknya, pengangguran sulit ditekan dan daya beli masyarakat tetap lemah. Jika sektor riil tidak tumbuh, maka penyerapan tenaga kerja juga terbatas, memperparah masalah pengangguran dan menurunkan konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama perekonomian.
Eko menegaskan agar suntikan dana Rp200 triliun ini efektif, pemerintah harus melakukan reformasi struktural di sektor riil. Langkah-langkah seperti deregulasi, pemberantasan premanisme yang mengganggu usaha, pemberian kredit murah, serta peningkatan akses pasar sangat penting.
Selain itu, pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM juga diperlukan agar mereka mampu memanfaatkan kredit dan memperluas usahanya. Kebijakan fiskal harus lebih pro-stimulasi dengan efisiensi anggaran yang terukur agar APBN tetap optimal dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak esensial.
Realokasi anggaran ke belanja produktif yang berdampak cepat, seperti infrastruktur digital, irigasi, jalan, dan perbaikan logistik, juga sangat krusial untuk mendukung sektor riil.
Percepatan belanja strategis di sektor pangan, energi, UMKM, dan kesehatan harus dilakukan agar tidak menumpuk di akhir tahun dan segera memberikan dampak positif pada ekonomi. Dana transfer ke daerah juga harus dimanfaatkan secara produktif tanpa dipotong karena pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu tumpuan utama pertumbuhan nasional.
Sementara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dana tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan tidak boleh dipakai membeli Surat Berharga Negara (SBN). Bank mitra juga diwajibkan melaporkan penggunaan dana setiap bulan kepada Kemenkeu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Baca Juga: 5 Bank BUMN Diguyur Rp200 Triliun, Segini Rincian Porsinya
Namun, sentimen publik terhadap reshuffle kabinet dan kebijakan ekonomi masih didominasi skeptisisme. Analisis big data dari Continuum Data Indonesia menunjukkan 64,4 persen warganet pesimistis reshuffle akan membawa perubahan signifikan tanpa evaluasi kinerja yang menyeluruh.
Mereka menuntut langkah konkret yang benar-benar memudahkan usaha dan mengurangi beban pajak yang selama ini dianggap memberatkan. Secara keseluruhan, suntikan dana Rp200 triliun ke bank BUMN merupakan langkah strategis yang berpotensi memperkuat likuiditas dan mendorong pertumbuhan kredit.
Namun, tanpa perbaikan iklim usaha dan reformasi sektor riil, dana tersebut berisiko menjadi sia-sia dan tidak mampu mengatasi masalah pengangguran serta lemahnya daya beli masyarakat.
Sebab itu, pengelolaan dana ini harus dilakukan dengan hati-hati dan terintegrasi dengan kebijakan yang mendukung sektor riil secara menyeluruh. Hanya dengan demikian, suntikan dana besar ini dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia.
Menurut Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, misalnya mencapai 8 persen, memang membutuhkan dukungan kebijakan fiskal dan moneter. Namun, pada akhirnya, kekuatan sektor riil-lah yang paling menentukan laju pertumbuhan ekonomi.
"Kalau hanya mengalirkan Rp200 triliun dari bank sentral ke bank umum tanpa memperbaiki sektor riil, efeknya ke ekonomi riil akan sangat terbatas," ujar Eko dalam diskusi Sentimen Publik terhadap Reshuffle Kabinet yang digelar secara daring, baru-baru ini.
Sektor riil yang dimaksud mencakup usaha-usaha produktif yang menyerap tenaga kerja dan menghasilkan barang serta jasa. Saat ini, masalah utama bukanlah likuiditas perbankan yang kering, melainkan lemahnya permintaan kredit dari pelaku usaha.
Data menunjukkan angka kredit yang disetujui bank tetapi belum ditarik (undisbursed loan) masih tinggi, menandakan iklim usaha belum kondusif dan pelaku usaha enggan atau belum mampu memanfaatkan kredit. Kondisi ini berimplikasi pada sektor riil yang stagnan, sehingga pertumbuhan ekonomi sulit meningkat signifikan.
Baca Juga: Si Kaya Makin Kaya, Kelas Menengah Makin Susah, Ini Buktinya
Dampaknya, pengangguran sulit ditekan dan daya beli masyarakat tetap lemah. Jika sektor riil tidak tumbuh, maka penyerapan tenaga kerja juga terbatas, memperparah masalah pengangguran dan menurunkan konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama perekonomian.
Eko menegaskan agar suntikan dana Rp200 triliun ini efektif, pemerintah harus melakukan reformasi struktural di sektor riil. Langkah-langkah seperti deregulasi, pemberantasan premanisme yang mengganggu usaha, pemberian kredit murah, serta peningkatan akses pasar sangat penting.
Selain itu, pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM juga diperlukan agar mereka mampu memanfaatkan kredit dan memperluas usahanya. Kebijakan fiskal harus lebih pro-stimulasi dengan efisiensi anggaran yang terukur agar APBN tetap optimal dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak esensial.
Realokasi anggaran ke belanja produktif yang berdampak cepat, seperti infrastruktur digital, irigasi, jalan, dan perbaikan logistik, juga sangat krusial untuk mendukung sektor riil.
Percepatan belanja strategis di sektor pangan, energi, UMKM, dan kesehatan harus dilakukan agar tidak menumpuk di akhir tahun dan segera memberikan dampak positif pada ekonomi. Dana transfer ke daerah juga harus dimanfaatkan secara produktif tanpa dipotong karena pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu tumpuan utama pertumbuhan nasional.
Risiko Pengelolaan Dana
Risiko besar muncul jika dana Rp200 triliun ini hanya berputar di sistem perbankan tanpa tersalur ke sektor riil. Dana tersebut bisa menjadi "dana menganggur" yang tidak memberikan multiplier effect bagi perekonomian. Bank akan kesulitan mencari debitur yang layak dan mau meminjam, sementara pelaku usaha masih menghadapi berbagai kendala struktural.Sementara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dana tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan tidak boleh dipakai membeli Surat Berharga Negara (SBN). Bank mitra juga diwajibkan melaporkan penggunaan dana setiap bulan kepada Kemenkeu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Baca Juga: 5 Bank BUMN Diguyur Rp200 Triliun, Segini Rincian Porsinya
Namun, sentimen publik terhadap reshuffle kabinet dan kebijakan ekonomi masih didominasi skeptisisme. Analisis big data dari Continuum Data Indonesia menunjukkan 64,4 persen warganet pesimistis reshuffle akan membawa perubahan signifikan tanpa evaluasi kinerja yang menyeluruh.
Mereka menuntut langkah konkret yang benar-benar memudahkan usaha dan mengurangi beban pajak yang selama ini dianggap memberatkan. Secara keseluruhan, suntikan dana Rp200 triliun ke bank BUMN merupakan langkah strategis yang berpotensi memperkuat likuiditas dan mendorong pertumbuhan kredit.
Namun, tanpa perbaikan iklim usaha dan reformasi sektor riil, dana tersebut berisiko menjadi sia-sia dan tidak mampu mengatasi masalah pengangguran serta lemahnya daya beli masyarakat.
Sebab itu, pengelolaan dana ini harus dilakukan dengan hati-hati dan terintegrasi dengan kebijakan yang mendukung sektor riil secara menyeluruh. Hanya dengan demikian, suntikan dana besar ini dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia.
(nng)
Lihat Juga :
