Negara Rugi Rp71 Triliun per Tahun Akibat Kemacetan Lalu Lintas
Jum'at, 19 September 2025 - 07:30 WIB
loading...
A
A
A
Aan mengatakan, lewat pembiayaan dari world bank tersebut, akan dikerjakan pengintegrasian transportasi perkotaan di Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang) dan Cekungan Bandung, karena dinilai sebagai salah dua kota termacet di Indonesia.
"Dengan adanya angkutan umum massal perkotaan yang ramah lingkungan dan modern nantinya, diharapkan dapat mengubah pola pergerakan masyarakat sehingga bisa beralih ke angkutan umum," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Project Management Unit Mastran Project, Ahmad Yani menyebut program BRT di Mebidang akan melayani 14 rute dengan 527 unit bus dan 32 halte (on coridor) & 696 halte (off coridor). Sementara, untuk kawasan metropolitan Bandung akan melayani 21 rute dengan 579 unit bus dan 34 halte (on coridor) & 768 halte (off coridor).
Dalam pekerjaan ini, masing-masing pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab. Untuk pemerintah pusat bertanggung jawab pada pekerjaan konstruksi pembangunan infrastruktur BRT untuk menjamin integrasi BRT dengan jaringan transportasi eksisting serta Pemasangan dan operasional Intelligent Transportation System (ITS)/Sistem Transportasi Cerdas.
Sedang Pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab untuk melakukan subkomponen pengadaan, operasional, dan pemeliharaan armada, termasuk operator, kemudian penyiapan lahan dan perizinan, serta mitigasi sosial dan lingkungan.
"Dengan adanya angkutan umum massal perkotaan yang ramah lingkungan dan modern nantinya, diharapkan dapat mengubah pola pergerakan masyarakat sehingga bisa beralih ke angkutan umum," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Project Management Unit Mastran Project, Ahmad Yani menyebut program BRT di Mebidang akan melayani 14 rute dengan 527 unit bus dan 32 halte (on coridor) & 696 halte (off coridor). Sementara, untuk kawasan metropolitan Bandung akan melayani 21 rute dengan 579 unit bus dan 34 halte (on coridor) & 768 halte (off coridor).
Dalam pekerjaan ini, masing-masing pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab. Untuk pemerintah pusat bertanggung jawab pada pekerjaan konstruksi pembangunan infrastruktur BRT untuk menjamin integrasi BRT dengan jaringan transportasi eksisting serta Pemasangan dan operasional Intelligent Transportation System (ITS)/Sistem Transportasi Cerdas.
Sedang Pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab untuk melakukan subkomponen pengadaan, operasional, dan pemeliharaan armada, termasuk operator, kemudian penyiapan lahan dan perizinan, serta mitigasi sosial dan lingkungan.
Lihat Juga :
