Perusakan Kebun Sawit Dinilai Ancam Stabilitas Ekonomi Nasional
Senin, 22 September 2025 - 11:18 WIB
loading...
Perusakan kebun sawit berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala besar. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah secara resmi telah mengambilalih 3,1 juta hektare dari total 5 juta hektare kebun sawit yang dinilai melanggar hukum, termasuk karena masuk kawasan hutan. Pengelolaan kebun sawit seluas 1,5 juta hektar tersebut kini telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Namun, lahan sawit sitaan itu menghadapi tantangan serius, mulai dari perusakan oleh massa hingga lemahnya pengamanan di lapangan.
Pengamat Ekonomi Persawitan Dr. Eugenia Mardanugraha, menilai situasi ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala besar jika tidak segera ditangani dengan serius.
"Potensi produksi yang hilang dari 3,1 juta hektare lahan bisa mencapai 10,85 hingga 12,4 juta ton CPO (crude palm oil) per tahun. Dengan harga rata-rata Rp12–14 juta per ton, kerugian negara bisa mencapai Rp130–174 triliun per tahun. Itu belum termasuk dampak turunan terhadap tenaga kerja, penerimaan pajak, dan devisa ekspor," ujar Eugenia dalam keterangan tertulis, Senin (22/9).
Baca Juga: LPEM UI: Penyitaan Membabi Buta Akan Merusak Image Sawit Indonesia di Mata Dunia
Ia mengingatkan, gangguan di lahan seluas itu mengancam stabilitas produksi sawit nasional. Penurunan pasokan CPO berisiko menekan ketersediaan bahan baku industri domestik, mengurangi devisa ekspor, sekaligus memicu kenaikan harga minyak goreng dan biodiesel di dalam negeri.
"Kondisi ini akan merusak iklim investasi dan menciptakan ketidakpastian jangka panjang bagi industri sawit Indonesia," tambah anggota anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini.
Dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (15/8), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menguasai kembali 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dinilai melanggar aturan termasuk masuk Kawasan hutan.
Sampai awal September 2025, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyerahkan lahan sawit kepada PT Agrinas Palma Nusantara yang luasnya mencapai 1,5 juta hektar. Kebun sawit tersebut memiliki nilai aset indikatif Rp150 triliun. Adapun, penerimaan negara tercatat: Rp325 miliar dari escrow account, Rp184,8 miliar dari pajak, dan Rp1,2 triliun dari PBB serta pajak lain.
Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Jenderal TNI (Purn.) Agus Sutomo menyatakan pengelolaan tersebut bukan hanya urusan bisnis, namun amanah besar untuk kesejahteraan rakyat.
"Kami berkomitmen menjaga amanah negara dengan mengelola aset ini secara profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Revitalisasi kebun menjadi prioritas agar lahan ini kembali produktif, sehingga hasilnya benar-benar memberi manfaat untuk rakyat," ujarnya dikutip dari website resmi Agrinaspalma.
Lebih jauh, Eugenia menyampaikan Agrinas perlu segera memprioritaskan strategi perlindungan aset. Langkah yang disarankan antara lain memperkuat patroli keamanan terpadu, memanfaatkan teknologi seperti CCTV, drone, dan sistem monitoring digital, serta melibatkan masyarakat sekitar agar turut memiliki kepentingan menjaga kebun.
"Selain itu, Agrinas perlu merekrut tenaga sawit profesional yang berpengalaman, baik dalam menjaga kebun maupun mengelola produksi. Di sisi produksi, peremajaan (replanting) dan pemeliharaan intensif wajib dipastikan agar pasokan tetap terjaga," jelasnya.
Baca Juga: Hasil Riset Sawit yang Didanai BPDP Diharapkan Dapat Diaplikasikan Petani
Eugenia menekankan bahwa pemerintah juga memegang peran krusial dalam memastikan pengelolaan kebun sawit sitaan ini berjalan optimal. Regulasi yang tegas, mekanisme pengawasan ketat, serta dukungan berupa koordinasi dengan aparat keamanan menjadi kunci. “Pemerintah juga perlu memberi insentif untuk investasi keamanan dan produktivitas, serta menjatuhkan sanksi jika terjadi pembiaran yang merugikan ekonomi negara,” katanya.
Dari perspektif investasi, ia menilai persepsi investor bisa memburuk apabila pemerintah dianggap abai dalam menjaga aset strategis ini. “Hal itu bisa menurunkan valuasi industri sawit, menahan masuknya investasi baru, serta meningkatkan persepsi risiko terhadap tata kelola perkebunan sawit nasional,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk pengamanan skala besar. Dengan jutaan hektare lahan, penggunaan drone, satelit, dan sistem keamanan digital menjadi keharusan. “Teknologi bisa meningkatkan efisiensi pemantauan, mendeteksi potensi penjarahan lebih cepat, sekaligus menjaga produktivitas dan kepercayaan investor,” kata Eugenia.
Jika pengamanan kebun sawit tidak segera dijadikan prioritas utama, ia mengingatkan akan ada konsekuensi serius terhadap ketahanan pangan dan energi nasional. Pasokan minyak goreng dan bahan baku biodiesel bisa terganggu, memicu fluktuasi harga yang merugikan masyarakat.
"Harapan kami, pemerintah mendorong pengelolaan sawit yang benar-benar produktif. Agrinas dituntut untuk menghasilkan minimal dua kali lipat dibandingkan pemilik lama, sehingga kontribusinya terhadap ekspor, penerimaan negara, serta ketahanan pangan dan energi bisa maksimal," tandas Eugenia.
Pengamat Ekonomi Persawitan Dr. Eugenia Mardanugraha, menilai situasi ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala besar jika tidak segera ditangani dengan serius.
"Potensi produksi yang hilang dari 3,1 juta hektare lahan bisa mencapai 10,85 hingga 12,4 juta ton CPO (crude palm oil) per tahun. Dengan harga rata-rata Rp12–14 juta per ton, kerugian negara bisa mencapai Rp130–174 triliun per tahun. Itu belum termasuk dampak turunan terhadap tenaga kerja, penerimaan pajak, dan devisa ekspor," ujar Eugenia dalam keterangan tertulis, Senin (22/9).
Baca Juga: LPEM UI: Penyitaan Membabi Buta Akan Merusak Image Sawit Indonesia di Mata Dunia
Ia mengingatkan, gangguan di lahan seluas itu mengancam stabilitas produksi sawit nasional. Penurunan pasokan CPO berisiko menekan ketersediaan bahan baku industri domestik, mengurangi devisa ekspor, sekaligus memicu kenaikan harga minyak goreng dan biodiesel di dalam negeri.
"Kondisi ini akan merusak iklim investasi dan menciptakan ketidakpastian jangka panjang bagi industri sawit Indonesia," tambah anggota anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini.
Dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (15/8), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menguasai kembali 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dinilai melanggar aturan termasuk masuk Kawasan hutan.
Sampai awal September 2025, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyerahkan lahan sawit kepada PT Agrinas Palma Nusantara yang luasnya mencapai 1,5 juta hektar. Kebun sawit tersebut memiliki nilai aset indikatif Rp150 triliun. Adapun, penerimaan negara tercatat: Rp325 miliar dari escrow account, Rp184,8 miliar dari pajak, dan Rp1,2 triliun dari PBB serta pajak lain.
Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Jenderal TNI (Purn.) Agus Sutomo menyatakan pengelolaan tersebut bukan hanya urusan bisnis, namun amanah besar untuk kesejahteraan rakyat.
"Kami berkomitmen menjaga amanah negara dengan mengelola aset ini secara profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Revitalisasi kebun menjadi prioritas agar lahan ini kembali produktif, sehingga hasilnya benar-benar memberi manfaat untuk rakyat," ujarnya dikutip dari website resmi Agrinaspalma.
Lebih jauh, Eugenia menyampaikan Agrinas perlu segera memprioritaskan strategi perlindungan aset. Langkah yang disarankan antara lain memperkuat patroli keamanan terpadu, memanfaatkan teknologi seperti CCTV, drone, dan sistem monitoring digital, serta melibatkan masyarakat sekitar agar turut memiliki kepentingan menjaga kebun.
"Selain itu, Agrinas perlu merekrut tenaga sawit profesional yang berpengalaman, baik dalam menjaga kebun maupun mengelola produksi. Di sisi produksi, peremajaan (replanting) dan pemeliharaan intensif wajib dipastikan agar pasokan tetap terjaga," jelasnya.
Baca Juga: Hasil Riset Sawit yang Didanai BPDP Diharapkan Dapat Diaplikasikan Petani
Eugenia menekankan bahwa pemerintah juga memegang peran krusial dalam memastikan pengelolaan kebun sawit sitaan ini berjalan optimal. Regulasi yang tegas, mekanisme pengawasan ketat, serta dukungan berupa koordinasi dengan aparat keamanan menjadi kunci. “Pemerintah juga perlu memberi insentif untuk investasi keamanan dan produktivitas, serta menjatuhkan sanksi jika terjadi pembiaran yang merugikan ekonomi negara,” katanya.
Dari perspektif investasi, ia menilai persepsi investor bisa memburuk apabila pemerintah dianggap abai dalam menjaga aset strategis ini. “Hal itu bisa menurunkan valuasi industri sawit, menahan masuknya investasi baru, serta meningkatkan persepsi risiko terhadap tata kelola perkebunan sawit nasional,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk pengamanan skala besar. Dengan jutaan hektare lahan, penggunaan drone, satelit, dan sistem keamanan digital menjadi keharusan. “Teknologi bisa meningkatkan efisiensi pemantauan, mendeteksi potensi penjarahan lebih cepat, sekaligus menjaga produktivitas dan kepercayaan investor,” kata Eugenia.
Jika pengamanan kebun sawit tidak segera dijadikan prioritas utama, ia mengingatkan akan ada konsekuensi serius terhadap ketahanan pangan dan energi nasional. Pasokan minyak goreng dan bahan baku biodiesel bisa terganggu, memicu fluktuasi harga yang merugikan masyarakat.
"Harapan kami, pemerintah mendorong pengelolaan sawit yang benar-benar produktif. Agrinas dituntut untuk menghasilkan minimal dua kali lipat dibandingkan pemilik lama, sehingga kontribusinya terhadap ekspor, penerimaan negara, serta ketahanan pangan dan energi bisa maksimal," tandas Eugenia.
(nng)
Lihat Juga :
