BUMN Bakal Dipangkas Jadi 200 Perusahaan, Ini Bocoran Pemerintah
Kamis, 25 September 2025 - 10:14 WIB
loading...
Pemerintah akan merampingkan jumlah BUMN dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi 200. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berencana merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi 200. Langkah tersebut merupakan bagian dari revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang saat ini sedang dibahas bersama DPR RI.
"Dari sekitar 1.000 BUMN, banyak yang tidak berjalan optimal. Harapannya, jumlah perusahaan pelat merah bisa dirampingkan menjadi sekitar 400 hingga 200 BUMN," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dikutip dari kanal YouTube TV Parlemen, Kamis (25/9).
Menurut dia perampingan dilakukan karena banyak BUMN yang tidak efektif. Prasetyo menegaskan pemerintah membuka ruang masukan dari DPR terkait optimalisasi, hilirisasi, dan industrialisasi yang berhubungan dengan peran BUMN. "Kami membuka diri agar seluruh pihak dapat memberikan masukan dalam penyempurnaan revisi undang-undang ini," ujarnya.
Baca Juga: Mensesneg: Kementerian BUMN Kemungkinan Turun Status Jadi Badan
Ia juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perlunya pembenahan manajemen BUMN. Presiden menekankan pentingnya efisiensi dalam struktur organisasi perusahaan pelat merah.
Salah satu arahan presiden adalah penghapusan pemberian tantiem serta pengurangan jumlah komisaris di tiap BUMN. "Selain itu, pendapatan komisaris maupun direksi akan dirasionalisasi. Presiden juga menyoroti praktik rangkap jabatan yang sejak awal tahun menjadi perhatian," tutur Prasetyo.
Dia menegaskan, arahan presiden mencakup langkah strategis untuk memastikan BUMN tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga berkontribusi nyata pada pembangunan nasional.
Baca Juga: Kementerian BUMN Turun Kasta Jadi Badan, Dasco Kasih Bocoran Kapan Rampung
Berdasarkan laporan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, proses konsolidasi yang berlangsung saat ini telah memangkas jumlah BUMN dari 888 perusahaan dan ditargetkan hanya menyisakan kurang dari 200. Perampingan ini diharapkan membuat BUMN lebih efisien, kompetitif, dan mampu menghadapi tantangan global. "Kita ingin BUMN menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional yang efektif dan transparan," jelasnya.
"Dari sekitar 1.000 BUMN, banyak yang tidak berjalan optimal. Harapannya, jumlah perusahaan pelat merah bisa dirampingkan menjadi sekitar 400 hingga 200 BUMN," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dikutip dari kanal YouTube TV Parlemen, Kamis (25/9).
Menurut dia perampingan dilakukan karena banyak BUMN yang tidak efektif. Prasetyo menegaskan pemerintah membuka ruang masukan dari DPR terkait optimalisasi, hilirisasi, dan industrialisasi yang berhubungan dengan peran BUMN. "Kami membuka diri agar seluruh pihak dapat memberikan masukan dalam penyempurnaan revisi undang-undang ini," ujarnya.
Baca Juga: Mensesneg: Kementerian BUMN Kemungkinan Turun Status Jadi Badan
Ia juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perlunya pembenahan manajemen BUMN. Presiden menekankan pentingnya efisiensi dalam struktur organisasi perusahaan pelat merah.
Salah satu arahan presiden adalah penghapusan pemberian tantiem serta pengurangan jumlah komisaris di tiap BUMN. "Selain itu, pendapatan komisaris maupun direksi akan dirasionalisasi. Presiden juga menyoroti praktik rangkap jabatan yang sejak awal tahun menjadi perhatian," tutur Prasetyo.
Dia menegaskan, arahan presiden mencakup langkah strategis untuk memastikan BUMN tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga berkontribusi nyata pada pembangunan nasional.
Baca Juga: Kementerian BUMN Turun Kasta Jadi Badan, Dasco Kasih Bocoran Kapan Rampung
Berdasarkan laporan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, proses konsolidasi yang berlangsung saat ini telah memangkas jumlah BUMN dari 888 perusahaan dan ditargetkan hanya menyisakan kurang dari 200. Perampingan ini diharapkan membuat BUMN lebih efisien, kompetitif, dan mampu menghadapi tantangan global. "Kita ingin BUMN menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional yang efektif dan transparan," jelasnya.
(nng)
Lihat Juga :
