BGN Minta Tambah Anggaran MBG Rp28 Triliun, Ini Syarat dari Purbaya
Kamis, 02 Oktober 2025 - 17:39 WIB
loading...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. FOTO/Kemenkeu/dok.SindoNews
A
A
A
SURABAYA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons usulan Badan Gizi Nasional (BGN) yang meminta tambahan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp28 triliun pada tahun ini.
Penentuan apakah anggaran BGN akan ditambah atau dipangkas bergantung pada kemampuan penyerapan dan pengelolaan.
"MBG pelaksanannya bukan ke saya, tapi nanti saya akan lihat di akhir Oktober seperti apa," ujar Purbaya saat ditemui awak media di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).
Baca Juga: Profil Gus Ubaid, Tokoh Muda NU Stafsus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Purbaya menjelaskan pada prinsipnya jika penyaluran anggaran berjalan baik, maka penambahan dana akan dipertimbangkan. Namun, jika sebaliknya dana bisa dipangkas.
"Kalau bisa diserap yaudah, ketika ini kalau nambah tapi penyaluran bagus ya nambah. Kalau nanti kita perkirakan ternyata dia (BGN) nggak bisa serap sampai akhir Desember dengan dana yang ada, ya kita kurangin gitu aja," tegas dia.
Purbaya mengingatkan bahwa urusan pelaksanaan program MBG berada di tangan BGN. Perlu diketahui, saat ini terjadi krisis kepercayaan publik terhadap kualitas makanan yang disalurkan dalam program MBG.
Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada hari ini mengadakan pertemuan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membahas lonjakan kasus keracunan makanan.
Berdasarkan data BGN, kasus keracunan makanan pada program MBG melonjak tajam dalam dua bulan terakhir. Periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025 mencatat 24 kasus dan Periode 1 Agustus hingga 30 September 2025 mencatat tambahan 51 kasus. Kasus keracunan ini tersebar di Wilayah I (Sumatera), Wilayah II (Jawa), dan Wilayah III (Indonesia Timur), dengan ratusan siswa terdampak.
Baca Juga: Purbaya Ancam Sidak Acak ke Himbara: Saya Muter-muter Biar Mereka Kapok
Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebut penyebab keracunan beragam, mulai dari kesalahan pengadaan bahan baku hingga proses distribusi yang melewati batas aman.
"Pembelian bahan baku seharusnya H-2, ada yang dilakukan H-4. Proses memasak dan distribusi maksimal enam jam, ada yang sampai 12 jam. Hal-hal seperti ini yang kemudian menimbulkan masalah," jelas Dadan.
Penentuan apakah anggaran BGN akan ditambah atau dipangkas bergantung pada kemampuan penyerapan dan pengelolaan.
"MBG pelaksanannya bukan ke saya, tapi nanti saya akan lihat di akhir Oktober seperti apa," ujar Purbaya saat ditemui awak media di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).
Baca Juga: Profil Gus Ubaid, Tokoh Muda NU Stafsus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Purbaya menjelaskan pada prinsipnya jika penyaluran anggaran berjalan baik, maka penambahan dana akan dipertimbangkan. Namun, jika sebaliknya dana bisa dipangkas.
"Kalau bisa diserap yaudah, ketika ini kalau nambah tapi penyaluran bagus ya nambah. Kalau nanti kita perkirakan ternyata dia (BGN) nggak bisa serap sampai akhir Desember dengan dana yang ada, ya kita kurangin gitu aja," tegas dia.
Purbaya mengingatkan bahwa urusan pelaksanaan program MBG berada di tangan BGN. Perlu diketahui, saat ini terjadi krisis kepercayaan publik terhadap kualitas makanan yang disalurkan dalam program MBG.
Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada hari ini mengadakan pertemuan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membahas lonjakan kasus keracunan makanan.
Berdasarkan data BGN, kasus keracunan makanan pada program MBG melonjak tajam dalam dua bulan terakhir. Periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025 mencatat 24 kasus dan Periode 1 Agustus hingga 30 September 2025 mencatat tambahan 51 kasus. Kasus keracunan ini tersebar di Wilayah I (Sumatera), Wilayah II (Jawa), dan Wilayah III (Indonesia Timur), dengan ratusan siswa terdampak.
Baca Juga: Purbaya Ancam Sidak Acak ke Himbara: Saya Muter-muter Biar Mereka Kapok
Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebut penyebab keracunan beragam, mulai dari kesalahan pengadaan bahan baku hingga proses distribusi yang melewati batas aman.
"Pembelian bahan baku seharusnya H-2, ada yang dilakukan H-4. Proses memasak dan distribusi maksimal enam jam, ada yang sampai 12 jam. Hal-hal seperti ini yang kemudian menimbulkan masalah," jelas Dadan.
(nng)
Lihat Juga :
