Bahlil Minta Publik Percaya Data BPS: Masa Mau Percaya Media Sosial?
Selasa, 14 Oktober 2025 - 17:25 WIB
loading...
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. FOTO/dok.Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat untuk mempercayai data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber resmi dalam menilai kondisi ekonomi nasional dan dasar kebijakan pemerintah termasuk dalam penyaluran subsidi energi.
Menurut Bahlil, BPS merupakan lembaga negara yang memiliki mandat dan kredibilitas tinggi dalam menyajikan data pembangunan, sehingga hasilnya tidak bisa dibandingkan dengan informasi yang beredar di media sosial.
"BPS ini badan yang harus dipercaya oleh semua orang. Masa mau percaya media sosial daripada BPS? Kan nggak bisa dong," kata Bahlil saat penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian ESDM dan BPS di Jakarta, Selasa (14/10).
Baca Juga: Leadership Jelek, Presiden Prabowo Diminta Evaluasi Kinerja Bahlil
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan mekanisme baru penyaluran subsidi energi yang mencakup bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan listrik. Kebijakan baru tersebut akan berbasis pada data yang disusun BPS agar subsidi dapat lebih tepat sasaran.
"Saya dari awal berdiskusi terus dengan Bu Widy (Kepala BPS). Mungkin perlu satu atau dua kali putaran rapat lagi sebelum diterapkan. Untuk subsidi LPG, BBM, dan listrik nanti BPS akan menjadi rujukan utamanya," ujar Bahlil.
Ia menambahkan, saat ini Kementerian ESDM masih mengumpulkan data dari PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) untuk melengkapi basis data tersebut. Diharapkan, pada 2026 sistem ini dapat rampung dan digunakan secara menyeluruh. "Insyaallah semakin cepat semakin baik. Tapi apalah artinya cepat kalau datanya tidak akurat," ujarnya.
Sementara, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan, kerja sama dengan Kementerian ESDM merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem statistik nasional dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang berbasis data dan bukti empiris.
"Kolaborasi ini meneguhkan komitmen bersama tentang pentingnya data bagi perencanaan dan kebijakan publik yang lebih akurat dan berbasis bukti," ujar Amalia.
Baca Juga: Disebut Bahlil Salah Baca Data Harga Asli LPG 3 Kg, Begini Respons Purbaya
Ia menambahkan, pembangunan sistem statistik nasional memerlukan sinergi lintas lembaga agar data yang dihasilkan BPS semakin berkualitas dan berdaya guna. "Kami ingin memastikan bahwa data BPS dapat menjadi rujukan utama bagi kementerian, termasuk Kementerian ESDM, dalam mengambil keputusan strategis," pungkasnya.
Menurut Bahlil, BPS merupakan lembaga negara yang memiliki mandat dan kredibilitas tinggi dalam menyajikan data pembangunan, sehingga hasilnya tidak bisa dibandingkan dengan informasi yang beredar di media sosial.
"BPS ini badan yang harus dipercaya oleh semua orang. Masa mau percaya media sosial daripada BPS? Kan nggak bisa dong," kata Bahlil saat penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian ESDM dan BPS di Jakarta, Selasa (14/10).
Baca Juga: Leadership Jelek, Presiden Prabowo Diminta Evaluasi Kinerja Bahlil
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan mekanisme baru penyaluran subsidi energi yang mencakup bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan listrik. Kebijakan baru tersebut akan berbasis pada data yang disusun BPS agar subsidi dapat lebih tepat sasaran.
"Saya dari awal berdiskusi terus dengan Bu Widy (Kepala BPS). Mungkin perlu satu atau dua kali putaran rapat lagi sebelum diterapkan. Untuk subsidi LPG, BBM, dan listrik nanti BPS akan menjadi rujukan utamanya," ujar Bahlil.
Ia menambahkan, saat ini Kementerian ESDM masih mengumpulkan data dari PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) untuk melengkapi basis data tersebut. Diharapkan, pada 2026 sistem ini dapat rampung dan digunakan secara menyeluruh. "Insyaallah semakin cepat semakin baik. Tapi apalah artinya cepat kalau datanya tidak akurat," ujarnya.
Sementara, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan, kerja sama dengan Kementerian ESDM merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem statistik nasional dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang berbasis data dan bukti empiris.
"Kolaborasi ini meneguhkan komitmen bersama tentang pentingnya data bagi perencanaan dan kebijakan publik yang lebih akurat dan berbasis bukti," ujar Amalia.
Baca Juga: Disebut Bahlil Salah Baca Data Harga Asli LPG 3 Kg, Begini Respons Purbaya
Ia menambahkan, pembangunan sistem statistik nasional memerlukan sinergi lintas lembaga agar data yang dihasilkan BPS semakin berkualitas dan berdaya guna. "Kami ingin memastikan bahwa data BPS dapat menjadi rujukan utama bagi kementerian, termasuk Kementerian ESDM, dalam mengambil keputusan strategis," pungkasnya.
(nng)
Lihat Juga :
