Pengembangan PLTP Dinilai Bisa Selaras dengan Konservasi Alam
Jum'at, 28 November 2025 - 18:24 WIB
loading...
Pengembangan energi panas bumi dinilai mampu berjalan seiring dengan upaya konservasi alam. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pengembangan energi panas bumi dinilai mampu berjalan seiring dengan upaya konservasi alam, seiring meningkatnya kebutuhan energi nasional dan komitmen Indonesia mencapai net zero emission (NZE) pada 2060. Pemerintah menilai percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) geothermal tak hanya menyediakan pasokan listrik bersih, tetapi juga memastikan kawasan taman nasional dan ekosistem tetap terlindungi.
Proyek pemanfaatan panas bumi di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dikembangkan berdasarkan kajian ilmiah, proses perizinan ketat, dan penggunaan ruang yang telah lama dimanfaatkan masyarakat. Sejak 2022, tahapan eksplorasi berjalan mulai dari survei geologi, geofisika, geokimia, hingga pembukaan akses jalan pada zona pemanfaatan taman nasional.
"Yang digunakan adalah lahan eksisting, bukan kawasan hutan di zona inti. Prinsip konservasi tetap menjadi dasar, dan masyarakat justru dilibatkan sebagai mitra," ujar Kepala Balai Besar TNGGP, Arief Mahmud, dikutip pada Jumat (28/11/2025).
Baca Juga: 55 Pembangkit Energi Baru Terbarukan Menelan Nilai Investasi Rp25 Triliun, Tersebar di 15 Daerah
Area eksplorasi yang digunakan tercatat sangat kecil, hanya sekitar 0,02 persen dari total luas taman nasional. Proyek yang berada di Wilayah Kerja Panas Bumi Cipanas berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2778 K/30/MEM/2014 itu juga tidak melibatkan pembukaan hutan primer maupun wilayah ekologis penting. Seluruh kegiatan teknis dipastikan mengikuti standar internasional, mulai dari desain sumur berlapis casing hingga penggunaan blowout preventer (BOP). "Setiap tahapan harus melalui evaluasi risiko dan memenuhi standar konservasi," kata Subkoordinator Penyiapan dan Evaluasi EBTKE, Andi Susmanto.
Dia menyebut pengembangan PLTP menjadi bagian penting dalam strategi transisi energi nasional. Staf Khusus Menteri ESDM, Pradana Indraputra, menyatakan bahwa langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah mencapai NZE pada 2060 melalui pengembangan energi rendah karbon.
Menurut dia, PLTP menjadi tonggak penting menuju kemandirian energi nasional. Selain mengalirkan listrik ke rumah tangga, teknologi ini juga menurunkan emisi sektor kelistrikan secara signifikan. Keberhasilan proyek panas bumi di Jawa Barat dinilai dapat direplikasi di wilayah lain untuk mempercepat swasembada energi bersih.
Di tingkat lokal, proyek panas bumi di Cipanas diproyeksikan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat berupa penyerapan tenaga kerja, peningkatan keterampilan teknis, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di sekitar wilayah operasi. Panas bumi juga memiliki karakter unik karena stabil, beroperasi 24 jam, dan menghasilkan emisi karbon sangat rendah.
Pengembangan energi panas bumi di Indonesia juga didukung potensi sumber daya yang besar. Indonesia menyimpan sekitar 40–50 persen cadangan panas bumi dunia, dengan potensi 23.000–24.000 megawatt atau setara kebutuhan listrik Pulau Jawa. Energi ini dinilai mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Baca Juga: Dukung RUPTL 2025-2034, PLN IP Siap Tambah Kapasitas Pembangkit EBT
Pemerintah memastikan proses pengembangan dilakukan secara transparan, melibatkan akademisi, masyarakat, media, serta lembaga independen. Dengan pendekatan ilmiah dan pengawasan lintas kementerian, pengembangan PLTP diharapkan menjadi contoh nyata bahwa energi terbarukan dapat dikembangkan tanpa mengorbankan ekosistem konservasi.
Panas bumi menjadi salah satu solusi strategis bagi Jawa Barat, provinsi dengan kebutuhan energi terbesar di Indonesia. Upaya memperluas bauran energi bersih dinilai penting untuk menopang kegiatan industri dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan PLTP di kawasan konservasi disebut menunjukkan bahwa pembangunan energi bersih dapat berjalan selaras dengan perlindungan alam.
Proyek pemanfaatan panas bumi di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dikembangkan berdasarkan kajian ilmiah, proses perizinan ketat, dan penggunaan ruang yang telah lama dimanfaatkan masyarakat. Sejak 2022, tahapan eksplorasi berjalan mulai dari survei geologi, geofisika, geokimia, hingga pembukaan akses jalan pada zona pemanfaatan taman nasional.
"Yang digunakan adalah lahan eksisting, bukan kawasan hutan di zona inti. Prinsip konservasi tetap menjadi dasar, dan masyarakat justru dilibatkan sebagai mitra," ujar Kepala Balai Besar TNGGP, Arief Mahmud, dikutip pada Jumat (28/11/2025).
Baca Juga: 55 Pembangkit Energi Baru Terbarukan Menelan Nilai Investasi Rp25 Triliun, Tersebar di 15 Daerah
Area eksplorasi yang digunakan tercatat sangat kecil, hanya sekitar 0,02 persen dari total luas taman nasional. Proyek yang berada di Wilayah Kerja Panas Bumi Cipanas berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2778 K/30/MEM/2014 itu juga tidak melibatkan pembukaan hutan primer maupun wilayah ekologis penting. Seluruh kegiatan teknis dipastikan mengikuti standar internasional, mulai dari desain sumur berlapis casing hingga penggunaan blowout preventer (BOP). "Setiap tahapan harus melalui evaluasi risiko dan memenuhi standar konservasi," kata Subkoordinator Penyiapan dan Evaluasi EBTKE, Andi Susmanto.
Dia menyebut pengembangan PLTP menjadi bagian penting dalam strategi transisi energi nasional. Staf Khusus Menteri ESDM, Pradana Indraputra, menyatakan bahwa langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah mencapai NZE pada 2060 melalui pengembangan energi rendah karbon.
Menurut dia, PLTP menjadi tonggak penting menuju kemandirian energi nasional. Selain mengalirkan listrik ke rumah tangga, teknologi ini juga menurunkan emisi sektor kelistrikan secara signifikan. Keberhasilan proyek panas bumi di Jawa Barat dinilai dapat direplikasi di wilayah lain untuk mempercepat swasembada energi bersih.
Di tingkat lokal, proyek panas bumi di Cipanas diproyeksikan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat berupa penyerapan tenaga kerja, peningkatan keterampilan teknis, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di sekitar wilayah operasi. Panas bumi juga memiliki karakter unik karena stabil, beroperasi 24 jam, dan menghasilkan emisi karbon sangat rendah.
Pengembangan energi panas bumi di Indonesia juga didukung potensi sumber daya yang besar. Indonesia menyimpan sekitar 40–50 persen cadangan panas bumi dunia, dengan potensi 23.000–24.000 megawatt atau setara kebutuhan listrik Pulau Jawa. Energi ini dinilai mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Baca Juga: Dukung RUPTL 2025-2034, PLN IP Siap Tambah Kapasitas Pembangkit EBT
Pemerintah memastikan proses pengembangan dilakukan secara transparan, melibatkan akademisi, masyarakat, media, serta lembaga independen. Dengan pendekatan ilmiah dan pengawasan lintas kementerian, pengembangan PLTP diharapkan menjadi contoh nyata bahwa energi terbarukan dapat dikembangkan tanpa mengorbankan ekosistem konservasi.
Panas bumi menjadi salah satu solusi strategis bagi Jawa Barat, provinsi dengan kebutuhan energi terbesar di Indonesia. Upaya memperluas bauran energi bersih dinilai penting untuk menopang kegiatan industri dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan PLTP di kawasan konservasi disebut menunjukkan bahwa pembangunan energi bersih dapat berjalan selaras dengan perlindungan alam.
(nng)
Lihat Juga :
