Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi Digital, Indonesia Perkuat Investasi Strategis Nasional
Sabtu, 06 Desember 2025 - 23:15 WIB
loading...
Penerapan QRIS dalam pembayaran misalnya, diharapkan mendorong masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terlibat dalam pertumbuhan ekonomi digital. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, bahwa sektor keuangan digital merupakan salah satu pendorong ekonomi digital. Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard ( QRIS ) dalam pembayaran misalnya, diharapkan mendorong masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terlibat dalam pertumbuhan ekonomi digital .
Hingga Semester I-2025, Bank Indonesia mencatat ada sebanyak 57 juta pengguna QRIS di Indonesia dengan 39,3 juta di antaranya merupakan merchant yang didominasi pelaku UMKM sebesar 93,16%. Baca Juga: Pengguna QRIS di Jakarta Capai 6,1 Juta, Kuasai 40% Pangsa Nasional
“Kita menyadari bahwa bersama peluang besar ini, muncul pula tantangan baru yaitu memastikan keamanan sistem pembayaran, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan membangun kepercayaan agar inovasi keuangan digital tumbuh secara berkelanjutan dan bertanggung jawab,” tutur Airlangga dalam Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025, di Jakarta dikutip Sabtu (6/12/2025).
Selain mendorong digitalisasi UMKM untuk lebih naik kelas, peningkatan investasi asing, dan penguatan perusahaan nasional, menjadi beberapa langkah strategis yang diambil guna menguatkan ekonomi digital. Terlebih, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029.
Meski begitu, transformasi digital tidak bisa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, sehingga dibutuhkan model pendanaan yang fleksibel dan profesional. Pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mengelola aset strategis negara dan menarik co-investment global.
Kehadiran Danantara diharapkan menjadi sumber pendanaan mandiri untuk proyek strategis nasional tanpa ketergantungan pada modal asing guna mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan optimalisasi sumber daya alam (SDA) untuk kesejahteraan rakyat.
Pada peta jalan investasi Danantara Investment Management (DIM) tahun 2026, badan pengelola investasi ini dirancang untuk menjalankan mandat ganda; menghasilkan imbal hasil berkelanjutan sekaligus memberikan dampak ekonomi nasional. Pendekatannya dilakukan dengan memadukan investasi strategis jangka panjang dengan investasi privat dan publik yang memberikan arus kas lebih stabil.
Baca Juga: Indonesia Kalah Jauh, Menko Airlangga: Hanya Punya 25 Startup AI, Singapura Hampir 300
“Mandat menghadirkan imbal hasil yang sehat bagi negara, sambil memastikan setiap investasi memperkuat ketahanan ekonomi dan mendorong transformasi nasional,” jelas CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani.
Dalam memperkuat ekonomi Indonesia yang lebih mumpuni, Danantara juga diharapkan mampu mendukung arah investasi digital, baik dari segi infrastruktur hingga peningkatan kapasitas talenta digital. Dengan menjunjung transparansi kepada publik, Danantara diharapkan dapat semakin memuluskan jalannya dalam memastikan investasi untuk kepentingan nasional jangka panjang.
Hingga Semester I-2025, Bank Indonesia mencatat ada sebanyak 57 juta pengguna QRIS di Indonesia dengan 39,3 juta di antaranya merupakan merchant yang didominasi pelaku UMKM sebesar 93,16%. Baca Juga: Pengguna QRIS di Jakarta Capai 6,1 Juta, Kuasai 40% Pangsa Nasional
“Kita menyadari bahwa bersama peluang besar ini, muncul pula tantangan baru yaitu memastikan keamanan sistem pembayaran, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan membangun kepercayaan agar inovasi keuangan digital tumbuh secara berkelanjutan dan bertanggung jawab,” tutur Airlangga dalam Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025, di Jakarta dikutip Sabtu (6/12/2025).
Selain mendorong digitalisasi UMKM untuk lebih naik kelas, peningkatan investasi asing, dan penguatan perusahaan nasional, menjadi beberapa langkah strategis yang diambil guna menguatkan ekonomi digital. Terlebih, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029.
Meski begitu, transformasi digital tidak bisa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, sehingga dibutuhkan model pendanaan yang fleksibel dan profesional. Pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mengelola aset strategis negara dan menarik co-investment global.
Kehadiran Danantara diharapkan menjadi sumber pendanaan mandiri untuk proyek strategis nasional tanpa ketergantungan pada modal asing guna mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan optimalisasi sumber daya alam (SDA) untuk kesejahteraan rakyat.
Pada peta jalan investasi Danantara Investment Management (DIM) tahun 2026, badan pengelola investasi ini dirancang untuk menjalankan mandat ganda; menghasilkan imbal hasil berkelanjutan sekaligus memberikan dampak ekonomi nasional. Pendekatannya dilakukan dengan memadukan investasi strategis jangka panjang dengan investasi privat dan publik yang memberikan arus kas lebih stabil.
Baca Juga: Indonesia Kalah Jauh, Menko Airlangga: Hanya Punya 25 Startup AI, Singapura Hampir 300
“Mandat menghadirkan imbal hasil yang sehat bagi negara, sambil memastikan setiap investasi memperkuat ketahanan ekonomi dan mendorong transformasi nasional,” jelas CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani.
Dalam memperkuat ekonomi Indonesia yang lebih mumpuni, Danantara juga diharapkan mampu mendukung arah investasi digital, baik dari segi infrastruktur hingga peningkatan kapasitas talenta digital. Dengan menjunjung transparansi kepada publik, Danantara diharapkan dapat semakin memuluskan jalannya dalam memastikan investasi untuk kepentingan nasional jangka panjang.
(akr)
Lihat Juga :
