Pemerintah Tarik Utang Rp614,9 Triliun, Buat Apa?
Kamis, 18 Desember 2025 - 19:58 WIB
loading...
Kementerian Keuangan melaporkan bahwa realisasi pembiayaan utang hingga November 2025 telah mencapai Rp614,9 triliun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) melaporkan bahwa realisasi pembiayaan utang hingga November 2025 telah mencapai Rp614,9 triliun. Angka ini setara dengan 84% dari total target (outlook) tahunan sebesar Rp731,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa penarikan utang ini dilakukan untuk menutup defisit anggaran yang diproyeksikan berada di level 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Saat ini defisitnya adalah 2,35 persen dari PDB. Ini on track menuju desain dari APBN. Biasanya sukanya disebutnya pakai 'tekor'. Jadi, defisit saat ini 2,35 persen dari PDB itu on track," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (18/12/2025).
Baca Juga: Defisit APBN November 2025 Membengkak Tembus Rp560,3 Triliun, Begini Kata Purbaya
Untuk menjaga agar pembiayaan tetap terkendali dan tidak membebani pasar secara berlebihan, pemerintah telah mendapatkan persetujuan dari DPR untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun. Penggunaan dana cadangan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baru.
Suahasil menjelaskan, bahwa pengelolaan kas dan utang dilakukan secara aktif melalui beberapa langkah antisipatif seperti prefunding dan ketersediaan cash yang memadai, active cash and debt management dan penempatan dana sebesar Rp200 triliun di perbankan umum untuk menjaga likuiditas.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah saat ini adalah banyaknya SBN yang diterbitkan pada masa pandemi Covid-19 yang kini mulai memasuki masa jatuh tempo pada periode 2025, 2026, 2027, hingga 2028. Baca Juga: Pemerintah Sudah Kucurkan Subsidi dan Kompensasi Rp345,1 T, Wamenkeu: Kuota Memadai
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menjalankan strategi debt switching (pertukaran utang). Langkah ini tidak hanya dilakukan dengan Bank Indonesia (BI), tetapi juga melibatkan lembaga multilateral dan institusi keuangan lainnya.
"Jadi, debt switching bukan hanya kita lakukan dengan BI, tapi tempatnya Pak Suminto (Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) itu juga aktif melakukan debt switching dengan berbagai macam lembaga multilateral dan lembaga yang lain. Ini bukan hanya khusus dengan Bank Indonesia," pungkas Suahasil.
Sinergi antara Kemenkeu dan BI terus diperkuat untuk menangani peralihan instrumen pembiayaan ini, guna memastikan stabilitas pasar keuangan domestik tetap terjaga di tengah beban jatuh tempo yang cukup besar dalam beberapa tahun ke depan.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa penarikan utang ini dilakukan untuk menutup defisit anggaran yang diproyeksikan berada di level 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Saat ini defisitnya adalah 2,35 persen dari PDB. Ini on track menuju desain dari APBN. Biasanya sukanya disebutnya pakai 'tekor'. Jadi, defisit saat ini 2,35 persen dari PDB itu on track," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (18/12/2025).
Baca Juga: Defisit APBN November 2025 Membengkak Tembus Rp560,3 Triliun, Begini Kata Purbaya
Untuk menjaga agar pembiayaan tetap terkendali dan tidak membebani pasar secara berlebihan, pemerintah telah mendapatkan persetujuan dari DPR untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun. Penggunaan dana cadangan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baru.
Suahasil menjelaskan, bahwa pengelolaan kas dan utang dilakukan secara aktif melalui beberapa langkah antisipatif seperti prefunding dan ketersediaan cash yang memadai, active cash and debt management dan penempatan dana sebesar Rp200 triliun di perbankan umum untuk menjaga likuiditas.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah saat ini adalah banyaknya SBN yang diterbitkan pada masa pandemi Covid-19 yang kini mulai memasuki masa jatuh tempo pada periode 2025, 2026, 2027, hingga 2028. Baca Juga: Pemerintah Sudah Kucurkan Subsidi dan Kompensasi Rp345,1 T, Wamenkeu: Kuota Memadai
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menjalankan strategi debt switching (pertukaran utang). Langkah ini tidak hanya dilakukan dengan Bank Indonesia (BI), tetapi juga melibatkan lembaga multilateral dan institusi keuangan lainnya.
"Jadi, debt switching bukan hanya kita lakukan dengan BI, tapi tempatnya Pak Suminto (Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) itu juga aktif melakukan debt switching dengan berbagai macam lembaga multilateral dan lembaga yang lain. Ini bukan hanya khusus dengan Bank Indonesia," pungkas Suahasil.
Sinergi antara Kemenkeu dan BI terus diperkuat untuk menangani peralihan instrumen pembiayaan ini, guna memastikan stabilitas pasar keuangan domestik tetap terjaga di tengah beban jatuh tempo yang cukup besar dalam beberapa tahun ke depan.
(akr)
Lihat Juga :
