Pemerintah Targetkan Kawasan Perbatasan jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Baru
Minggu, 08 Februari 2026 - 19:41 WIB
loading...
Wamendagri Ribka Haluk saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah pusat memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat transformasi kawasan perbatasan di Tanah Papua menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Optimalisasi fungsi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) diarahkan tidak hanya sebagai simbol kedaulatan, tetapi juga sebagai penggerak aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Upaya tersebut melibatkan koordinasi kementerian dan lembaga terkait dengan dukungan DPR RI untuk mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah Otonomi Khusus (Otsus). Sinergi kebijakan diharapkan memberi ruang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, pembangunan di perbatasan harus disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi bagi warga setempat,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam keterangan tertulis, Minggu (8/2/2026).
Baca Juga: PLBN Skouw, Gerbang Perbatasan yang Jadi Magnet Wisata Baru di Ujung Timur Indonesia
Ribka menjelaskan pembangunan PLBN akan disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah. Presiden juga menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri PPN/Bappenas untuk mengoordinasikan anggaran dan program pembangunan secara terintegrasi agar percepatan ekonomi di wilayah perbatasan berjalan efektif.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai kompleksitas persoalan di perbatasan Papua membutuhkan penanganan lintas sektor yang lebih luas. DPR RI berencana meningkatkan status Panitia Kerja menjadi Panitia Khusus guna memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Upaya tersebut melibatkan koordinasi kementerian dan lembaga terkait dengan dukungan DPR RI untuk mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah Otonomi Khusus (Otsus). Sinergi kebijakan diharapkan memberi ruang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, pembangunan di perbatasan harus disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi bagi warga setempat,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam keterangan tertulis, Minggu (8/2/2026).
Baca Juga: PLBN Skouw, Gerbang Perbatasan yang Jadi Magnet Wisata Baru di Ujung Timur Indonesia
Ribka menjelaskan pembangunan PLBN akan disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah. Presiden juga menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri PPN/Bappenas untuk mengoordinasikan anggaran dan program pembangunan secara terintegrasi agar percepatan ekonomi di wilayah perbatasan berjalan efektif.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai kompleksitas persoalan di perbatasan Papua membutuhkan penanganan lintas sektor yang lebih luas. DPR RI berencana meningkatkan status Panitia Kerja menjadi Panitia Khusus guna memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Lihat Juga :
