Pemerintah Targetkan Kawasan Perbatasan jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Baru
Minggu, 08 Februari 2026 - 19:41 WIB
loading...
Wamendagri Ribka Haluk saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah pusat memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat transformasi kawasan perbatasan di Tanah Papua menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Optimalisasi fungsi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) diarahkan tidak hanya sebagai simbol kedaulatan, tetapi juga sebagai penggerak aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Upaya tersebut melibatkan koordinasi kementerian dan lembaga terkait dengan dukungan DPR RI untuk mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah Otonomi Khusus (Otsus). Sinergi kebijakan diharapkan memberi ruang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, pembangunan di perbatasan harus disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi bagi warga setempat,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam keterangan tertulis, Minggu (8/2/2026).
Baca Juga: PLBN Skouw, Gerbang Perbatasan yang Jadi Magnet Wisata Baru di Ujung Timur Indonesia
Ribka menjelaskan pembangunan PLBN akan disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah. Presiden juga menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri PPN/Bappenas untuk mengoordinasikan anggaran dan program pembangunan secara terintegrasi agar percepatan ekonomi di wilayah perbatasan berjalan efektif.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai kompleksitas persoalan di perbatasan Papua membutuhkan penanganan lintas sektor yang lebih luas. DPR RI berencana meningkatkan status Panitia Kerja menjadi Panitia Khusus guna memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Menurut Rifqinizamy, pembentukan Pansus bertujuan memberikan payung regulasi dan kewenangan lebih kokoh bagi daerah perbatasan dalam meningkatkan pelayanan publik serta akses ekonomi. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) saat ini menjadi penggerak koordinasi bagi puluhan instansi, namun penguatan kelembagaan dinilai tetap diperlukan agar kebijakan berjalan efektif di lapangan.
Baca Juga: Kemendagri Inisiasi Penguatan Kerukunan melalui Optimalisasi Fungsi Sosial Rumah Ibadah
Pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur fisik di wilayah perbatasan akan terus berlanjut pada 2026. Dua PLBN baru dijadwalkan dibangun di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan sebagai bagian dari upaya mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat konektivitas ekonomi.
Peninjauan langsung ke PLBN Skouw dilakukan untuk memverifikasi kesiapan infrastruktur dan mengidentifikasi kendala di lapangan. Dengan dukungan infrastruktur dan regulasi yang memadai, pemerintah optimistis kawasan perbatasan Papua dapat berkembang menjadi simpul perdagangan lintas batas dan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Upaya tersebut melibatkan koordinasi kementerian dan lembaga terkait dengan dukungan DPR RI untuk mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah Otonomi Khusus (Otsus). Sinergi kebijakan diharapkan memberi ruang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, pembangunan di perbatasan harus disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi bagi warga setempat,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam keterangan tertulis, Minggu (8/2/2026).
Baca Juga: PLBN Skouw, Gerbang Perbatasan yang Jadi Magnet Wisata Baru di Ujung Timur Indonesia
Ribka menjelaskan pembangunan PLBN akan disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah. Presiden juga menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri PPN/Bappenas untuk mengoordinasikan anggaran dan program pembangunan secara terintegrasi agar percepatan ekonomi di wilayah perbatasan berjalan efektif.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai kompleksitas persoalan di perbatasan Papua membutuhkan penanganan lintas sektor yang lebih luas. DPR RI berencana meningkatkan status Panitia Kerja menjadi Panitia Khusus guna memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Menurut Rifqinizamy, pembentukan Pansus bertujuan memberikan payung regulasi dan kewenangan lebih kokoh bagi daerah perbatasan dalam meningkatkan pelayanan publik serta akses ekonomi. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) saat ini menjadi penggerak koordinasi bagi puluhan instansi, namun penguatan kelembagaan dinilai tetap diperlukan agar kebijakan berjalan efektif di lapangan.
Baca Juga: Kemendagri Inisiasi Penguatan Kerukunan melalui Optimalisasi Fungsi Sosial Rumah Ibadah
Pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur fisik di wilayah perbatasan akan terus berlanjut pada 2026. Dua PLBN baru dijadwalkan dibangun di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan sebagai bagian dari upaya mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat konektivitas ekonomi.
Peninjauan langsung ke PLBN Skouw dilakukan untuk memverifikasi kesiapan infrastruktur dan mengidentifikasi kendala di lapangan. Dengan dukungan infrastruktur dan regulasi yang memadai, pemerintah optimistis kawasan perbatasan Papua dapat berkembang menjadi simpul perdagangan lintas batas dan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
(nng)
Lihat Juga :
