Menko AHY Apresiasi Kinerja Kementrans dalam Transformasi Transmigrasi 2026
Senin, 23 Februari 2026 - 13:20 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengapresiasi kinerja Kementerian Transmigrasi atas capaian nyata program transformasi transmigrasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Transformasi Transmigrasi Tahun 2026, Kamis (5/2/2026).
Apresiasi disampaikan Menko AHY atas keberhasilan Kementerian Transmigrasi dalam mengawal program revitalisasi dan transformasi kawasan transmigrasi yang semakin terarah, kolaboratif, dan berdampak langsung bagi masyarakat, meskipun baru kembali berdiri sebagai kementerian mandiri.
"Visi, misi, dan kolaborasi yang tengah dijalankan, saya rasa bisa kita ikuti dan apresiasi dan tidak ada alasan lain untuk tidak memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Transmigrasi dan semua pihak yang juga telah menjadi bagian besar dari program-program tadi," ujar Menko AHY dalam arahannya.
Baca Juga: Pascabencana Sumatera, Kementrans Fokus Pulihkan Kawasan Transmigrasi
Dalam Rakor tersebut, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara memaparkan capaian program transformasi transmigrasi melalui 5T, yaitu Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Gotong Royong, dan Transmigrasi Karya Nusa. Ia menegaskan bahwa transmigrasi kini tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, tetapi membangun ekosistem ekonomi baru di 154 kawasan transmigrasi.
"Strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita memiliki misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan lebih dari 8 persen," kata Mentrans Iftitah.
Melalui program Transmigrasi Tuntas, Kementerian Transmigrasi telah memberikan kepastian hukum lahan dengan menerbitkan sertifikat hak milik bagi transmigran di 154 kawasan transmigrasi melalui kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dan pihak terkait.
"Dengan moto ‘Tuntas Lahan Tuntas Harapan’, kami menyelesaikan sedikit demi sedikit permasalahan lahan yang terbengkalai selama puluhan tahun. Sertifikat tanah bukan sekadar dokumen, tapi kepastian hukum, di 2025, lebih dari 13.000 transmigran akhirnya memperoleh SHM," ucap Mentrans.
Sementara itu, program Transmigrasi Patriot telah menerjunkan 2.000 peneliti dari 24 perguruan tinggi ke kawasan transmigrasi untuk memetakan potensi ekonomi daerah, dengan menghasilkan sekitar 400 output penelitian.
"Misinya untuk memetakan dan membuka potensi ekonomi di kawasan-kawasan transmigrasi, ini merupakan kolaborasi 24 perguruan tinggi tanah air. 44 guru besar, 356 lulusan magister dan doktoral, 846 lulusan sarjana, dan 754 mahasiswa, memiliki 400 output penelitian," ujar Menteri Iftitah.
Program Transmigrasi Lokal memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk memperoleh hak sebagai transmigran tanpa harus berpindah wilayah, sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.
"Masyarakat lokal yang sudah tinggal di kawasan transmigrasi dapat diberikan hak sebagai transmigran tanpa harus berpindah tempat. Yang berpindah adalah kesejahteraannya dalam arti luas, tidak hanya ekonomi, tetapi juga rasa adil dan keamanannya," kata Menteri Iftitah.
Adapun program Transmigrasi Gotong Royong dilaksanakan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam penggunaan APBN untuk membangun infrastruktur dan sarana pendukung di kawasan transmigrasi, sementara Transmigrasi Karya Nusa berhasil membuka lapangan kerja, salah satunya melalui pilot project kawasan transmigrasi Melolo, Nusa Tenggara Timur, yang menyerap tenaga kerja di sektor industri gula. Dalam arahannya, Menko AHY menegaskan peran strategis Kementerian Transmigrasi dalam pembangunan kewilayahan dan pemerataan kesejahteraan.
"Ada dua kata kunci program yang sedang dikawal oleh Kementerian Transmigrasi. Yaitu program revitalisasi dan program transformasi. Revitalisasi backbone-nya adalah basic infrastructure (infrastruktur dasar),” ucapnya. “Bicara pembangunan kewilayahan sebetulnya salah satu backbone-nya adalah Kementerian Transmigrasi. Karena yang langsung masuk ke wilayah-wilayah dan melakukan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan itu tentunya adalah Kementerian Transmigrasi," lanjutnya.
Baca Juga: Kementrans Salurkan Bantuan Warga Kawasan Transmigrasi Terdampak Bencana di Aceh
Menko AHY juga menyoroti besarnya potensi ekonomi kawasan transmigrasi di berbagai sektor. "Ada banyak sekali potensi di kawasan transmigrasi. Ada yang sektor pertambangan, ada yang pertanian, pertenakan, ada juga perkebunan, dan saya bisa memvalidasi itu karena saya sering mendapat kiriman durian, duku, mangga, dengan catatan produk transmigran. Waduh, saya bangga sekali itu karena buahnya memang berkualitas," katanya.
Rakor Transformasi Transmigrasi 2026 dihadiri oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, pimpinan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI–Polri, akademisi, serta mitra strategis.
Forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk menyelaraskan program transmigrasi tahun 2025 dan rencana kerja 2026, sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia dalam mendorong pemerataan pembangunan, ketahanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Apresiasi disampaikan Menko AHY atas keberhasilan Kementerian Transmigrasi dalam mengawal program revitalisasi dan transformasi kawasan transmigrasi yang semakin terarah, kolaboratif, dan berdampak langsung bagi masyarakat, meskipun baru kembali berdiri sebagai kementerian mandiri.
"Visi, misi, dan kolaborasi yang tengah dijalankan, saya rasa bisa kita ikuti dan apresiasi dan tidak ada alasan lain untuk tidak memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Transmigrasi dan semua pihak yang juga telah menjadi bagian besar dari program-program tadi," ujar Menko AHY dalam arahannya.
Baca Juga: Pascabencana Sumatera, Kementrans Fokus Pulihkan Kawasan Transmigrasi
Dalam Rakor tersebut, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara memaparkan capaian program transformasi transmigrasi melalui 5T, yaitu Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Gotong Royong, dan Transmigrasi Karya Nusa. Ia menegaskan bahwa transmigrasi kini tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, tetapi membangun ekosistem ekonomi baru di 154 kawasan transmigrasi.
"Strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita memiliki misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan lebih dari 8 persen," kata Mentrans Iftitah.
Melalui program Transmigrasi Tuntas, Kementerian Transmigrasi telah memberikan kepastian hukum lahan dengan menerbitkan sertifikat hak milik bagi transmigran di 154 kawasan transmigrasi melalui kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dan pihak terkait.
"Dengan moto ‘Tuntas Lahan Tuntas Harapan’, kami menyelesaikan sedikit demi sedikit permasalahan lahan yang terbengkalai selama puluhan tahun. Sertifikat tanah bukan sekadar dokumen, tapi kepastian hukum, di 2025, lebih dari 13.000 transmigran akhirnya memperoleh SHM," ucap Mentrans.
Sementara itu, program Transmigrasi Patriot telah menerjunkan 2.000 peneliti dari 24 perguruan tinggi ke kawasan transmigrasi untuk memetakan potensi ekonomi daerah, dengan menghasilkan sekitar 400 output penelitian.
"Misinya untuk memetakan dan membuka potensi ekonomi di kawasan-kawasan transmigrasi, ini merupakan kolaborasi 24 perguruan tinggi tanah air. 44 guru besar, 356 lulusan magister dan doktoral, 846 lulusan sarjana, dan 754 mahasiswa, memiliki 400 output penelitian," ujar Menteri Iftitah.
Program Transmigrasi Lokal memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk memperoleh hak sebagai transmigran tanpa harus berpindah wilayah, sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.
"Masyarakat lokal yang sudah tinggal di kawasan transmigrasi dapat diberikan hak sebagai transmigran tanpa harus berpindah tempat. Yang berpindah adalah kesejahteraannya dalam arti luas, tidak hanya ekonomi, tetapi juga rasa adil dan keamanannya," kata Menteri Iftitah.
Adapun program Transmigrasi Gotong Royong dilaksanakan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam penggunaan APBN untuk membangun infrastruktur dan sarana pendukung di kawasan transmigrasi, sementara Transmigrasi Karya Nusa berhasil membuka lapangan kerja, salah satunya melalui pilot project kawasan transmigrasi Melolo, Nusa Tenggara Timur, yang menyerap tenaga kerja di sektor industri gula. Dalam arahannya, Menko AHY menegaskan peran strategis Kementerian Transmigrasi dalam pembangunan kewilayahan dan pemerataan kesejahteraan.
"Ada dua kata kunci program yang sedang dikawal oleh Kementerian Transmigrasi. Yaitu program revitalisasi dan program transformasi. Revitalisasi backbone-nya adalah basic infrastructure (infrastruktur dasar),” ucapnya. “Bicara pembangunan kewilayahan sebetulnya salah satu backbone-nya adalah Kementerian Transmigrasi. Karena yang langsung masuk ke wilayah-wilayah dan melakukan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan itu tentunya adalah Kementerian Transmigrasi," lanjutnya.
Baca Juga: Kementrans Salurkan Bantuan Warga Kawasan Transmigrasi Terdampak Bencana di Aceh
Menko AHY juga menyoroti besarnya potensi ekonomi kawasan transmigrasi di berbagai sektor. "Ada banyak sekali potensi di kawasan transmigrasi. Ada yang sektor pertambangan, ada yang pertanian, pertenakan, ada juga perkebunan, dan saya bisa memvalidasi itu karena saya sering mendapat kiriman durian, duku, mangga, dengan catatan produk transmigran. Waduh, saya bangga sekali itu karena buahnya memang berkualitas," katanya.
Rakor Transformasi Transmigrasi 2026 dihadiri oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, pimpinan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI–Polri, akademisi, serta mitra strategis.
Forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk menyelaraskan program transmigrasi tahun 2025 dan rencana kerja 2026, sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia dalam mendorong pemerataan pembangunan, ketahanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(nng)
Lihat Juga :
