Kejar Investasi Rp13.000 Triliun, Pemerintah Gencarkan Kemudahan Izin Usaha lewat OSS
Kamis, 26 Februari 2026 - 15:12 WIB
loading...
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi mencapai Rp13.032 triliun hingga 2029. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi mencapai Rp13.032 triliun hingga 2029, yang berasal dari skema Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Atas dasar itu, pemerintah terus menggencarkan sosialiasi agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada sistem One Singgle Submission (OSS) , dapat masif dipahami para pelaku usaha.
"Ada angka konsolidasi dalam 5 tahun pemerintahan ini realisasi investasi sekitar 13.000 triliun. Pelayanan perizinan ini adalah salah satu hal yang penting dalam memberikan kontribusi terhadap pergerakan angka realisasi investasi," kata Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu di kantor BKPM, Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Baca Juga: Investasi 2025 Tembus Rp1.931 T Belum Selaras dengan Keamanan dan Kesejahteraan Pekerja
Todotua menekankan, PP 28/2025 soal perizinan berusaha pada sistem OSS ini merupakan reformasi pelayanan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum pada dunia usaha maupun investor. Mulai dari kepastian batas waktu proses perizinan berusaha hingga memastikan mekanisme perizinan satu pintu hanya melalui sistem OSS.
Atas dasar itu, pemerintah terus menggencarkan sosialiasi agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada sistem One Singgle Submission (OSS) , dapat masif dipahami para pelaku usaha.
"Ada angka konsolidasi dalam 5 tahun pemerintahan ini realisasi investasi sekitar 13.000 triliun. Pelayanan perizinan ini adalah salah satu hal yang penting dalam memberikan kontribusi terhadap pergerakan angka realisasi investasi," kata Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu di kantor BKPM, Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Baca Juga: Investasi 2025 Tembus Rp1.931 T Belum Selaras dengan Keamanan dan Kesejahteraan Pekerja
Todotua menekankan, PP 28/2025 soal perizinan berusaha pada sistem OSS ini merupakan reformasi pelayanan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum pada dunia usaha maupun investor. Mulai dari kepastian batas waktu proses perizinan berusaha hingga memastikan mekanisme perizinan satu pintu hanya melalui sistem OSS.
Lihat Juga :
