Indonesia Butuh Investasi Rp3.000 Triliun demi Transisi Energi, Dari Mana Duitnya?
Rabu, 11 Maret 2026 - 10:17 WIB
loading...
Pemerintah Indonesia mematok angka fantastis untuk mewujudkan transisi energi bersih di tanah air, diprediksi mencapai angka Rp3.000 triliun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia mematok angka fantastis untuk mewujudkan transisi energi bersih di tanah air. Tak tanggung-tanggung, kebutuhan investasi guna mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT) diprediksi mencapai Rp3.000 triliun.
Investasi jumbo ini sejalan dengan target ambisius pembangunan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT hingga 69,5 gigawatt, sebagaimana tercantum dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Farah Heliantina menegaskan, bahwa secara regulasi dan payung hukum, Indonesia sebenarnya sudah siap melangkah. Baca Juga: Prabowo Bentuk Satgas Konversi PLTS dan Motor Listrik, Bahlil Ditunjuk Jadi Koordinator
“Semuanya sudah lengkap, tinggal bagaimana kita melakukan itu sesuai dengan RUPTL, RUKN, dan arahan Bapak Presiden tentang Asta Cita,” ujar Farah dalam acara Green Energy Transition Indonesia Day 2026 yang digaggas oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jakarta, Selasa (10/3).
Guna menambal kebutuhan ribuan triliun tersebut, pemerintah mengandalkan berbagai skema pendanaan internasional, salah satunya melalui Just Energy Transition Partnership (JETP). Dana tersebut terdiri dari pembiayaan konsesional dan komersial yang ditujukan untuk mendukung pengembangan energi bersih di Indonesia.
“Sebenarnya kan di JETP itu ada 10 yang terkait dengan konsensional, 10 billion, dan 10 memang yang komersil,” ujarnya.
![Indonesia Butuh Investasi Rp3.000 Triliun demi Transisi Energi, Dari Mana Duitnya?]()
Untuk mempercepat realisasi pendanaan tersebut, pemerintah juga telah membentuk unit khusus yang bertugas mengoordinasikan implementasi penyaluran dana bagi proyek transisi energi. Baca Juga: Gas Tetap Jadi Pilar Transisi Energi, Tantangan Pasokan dan Infrastruktur Masih Besar
“Sekarang sudah ada namanya JETP Delivery Unit, kita set up JETP Delivery Unit yang fokus nanti kepada implementasi untuk penyaluran funds dari yang 10 billion yang konsensional dan 10 billion yang terkait dengan yang komersil,” kata Farah.
Meski demikian, penyaluran dana tersebut masih perlu dipercepat. Hingga saat ini, realisasi penyaluran pendanaan diperkirakan baru mencapai sekitar 18% dari total komitmen yang ada.
“Kalau sampai hari ini itu kita sekurang lebih hampir 18 persen sudah tersalurkan. Jadi diharapkan sampai 2029-2030 ini sudah bisa diimplementasikan semua,” ujarnya.
Selain aspek pembiayaan, Farah menekankan bahwa transisi energi juga harus tetap memastikan masyarakat dapat memperoleh akses energi yang terjangkau. “Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana masyarakat dapat energi yang affordable, accessible, dan accessibility,” tutupnya.
Investasi jumbo ini sejalan dengan target ambisius pembangunan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT hingga 69,5 gigawatt, sebagaimana tercantum dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Farah Heliantina menegaskan, bahwa secara regulasi dan payung hukum, Indonesia sebenarnya sudah siap melangkah. Baca Juga: Prabowo Bentuk Satgas Konversi PLTS dan Motor Listrik, Bahlil Ditunjuk Jadi Koordinator
“Semuanya sudah lengkap, tinggal bagaimana kita melakukan itu sesuai dengan RUPTL, RUKN, dan arahan Bapak Presiden tentang Asta Cita,” ujar Farah dalam acara Green Energy Transition Indonesia Day 2026 yang digaggas oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jakarta, Selasa (10/3).
Guna menambal kebutuhan ribuan triliun tersebut, pemerintah mengandalkan berbagai skema pendanaan internasional, salah satunya melalui Just Energy Transition Partnership (JETP). Dana tersebut terdiri dari pembiayaan konsesional dan komersial yang ditujukan untuk mendukung pengembangan energi bersih di Indonesia.
“Sebenarnya kan di JETP itu ada 10 yang terkait dengan konsensional, 10 billion, dan 10 memang yang komersil,” ujarnya.
Untuk mempercepat realisasi pendanaan tersebut, pemerintah juga telah membentuk unit khusus yang bertugas mengoordinasikan implementasi penyaluran dana bagi proyek transisi energi. Baca Juga: Gas Tetap Jadi Pilar Transisi Energi, Tantangan Pasokan dan Infrastruktur Masih Besar
“Sekarang sudah ada namanya JETP Delivery Unit, kita set up JETP Delivery Unit yang fokus nanti kepada implementasi untuk penyaluran funds dari yang 10 billion yang konsensional dan 10 billion yang terkait dengan yang komersil,” kata Farah.
Meski demikian, penyaluran dana tersebut masih perlu dipercepat. Hingga saat ini, realisasi penyaluran pendanaan diperkirakan baru mencapai sekitar 18% dari total komitmen yang ada.
“Kalau sampai hari ini itu kita sekurang lebih hampir 18 persen sudah tersalurkan. Jadi diharapkan sampai 2029-2030 ini sudah bisa diimplementasikan semua,” ujarnya.
Selain aspek pembiayaan, Farah menekankan bahwa transisi energi juga harus tetap memastikan masyarakat dapat memperoleh akses energi yang terjangkau. “Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana masyarakat dapat energi yang affordable, accessible, dan accessibility,” tutupnya.
(akr)
Lihat Juga :
