Insentif Daerah dan Relaksasi Regulasi Momentum Percepatan Swasta Investasi SPKLU

Kamis, 07 Mei 2026 - 14:40 WIB
loading...
Insentif Daerah dan...
Dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan ekosistem kendaraan listrik, termasuk melalui pembebasan pajak daerah dan relaksasi ganjil genap untuk kendaraan listrik jadi sinyal positif. Foto/Dok. SindoNews
A A A
JAKARTA - Dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan ekosistem kendaraan listrik , termasuk melalui pembebasan pajak daerah dan relaksasi ganjil genap untuk kendaraan listrik jadi sinyal positif. Kondisi ini mempercepat pertumbuhan investasi infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik ( SPKLU ) oleh sektor swasta di Indonesia.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum ASPELUSI sekaligus Managing Director pengembang SPKLU swasta Utomo Charge+ di bawah bendera PT Utomo Mobilitas Bersih Indonesia, Anthony Utomo. Menurutnya, langkah ini tidak hanya mendorong peningkatan adopsi kendaraan listrik di masyarakat, namun juga menciptakan kepastian pasar bagi para pelaku usaha yang ingin investasi pada infrastruktur pendukung mobilitas listrik nasional. Baca juga: Mendagri Perintahkan Gubernur Gratiskan Pajak Kendaraan Listrik

“Ketika pemerintah daerah memberikan insentif nyata kepada pengguna kendaraan listrik, maka efek dominonya langsung terasa kepada industri pendukung, khususnya sektor SPKLU. Ini membuka keyakinan bagi swasta bahwa pasar EV Indonesia akan tumbuh lebih cepat dan lebih sehat,” katanya, Kamis (7/5/2026).

Anthony menjelaskan, selama ini tantangan utama investasi SPKLU bukan hanya pada aspek teknologi dan investasi awal, tetapi juga terkait kepastian utilisasi dan pertumbuhan populasi kendaraan listrik. Dengan adanya kebijakan pembebasan pajak kendaraan listrik serta relaksasi aturan ganjil genap, maka daya tarik kepemilikan EV meningkat secara signifikan. Terutama di kota-kota besar dengan tingkat mobilitas tinggi.

ASPELUSI menilai, momentum ini perlu segera direspons dengan percepatan pembangunan jaringan charging station oleh sektor swasta secara lebih masif dan terdistribusi. “Kami melihat ini bukan lagi sekadar bisnis charging station, tetapi bagian dari transformasi sistem energi dan mobilitas nasional. Swasta harus mulai melihat SPKLU sebagai infrastruktur masa depan, sama pentingnya dengan SPBU pada era kendaraan konvensional,” tambahnya.

Lebih lanjut, ASPELUSI menekankan bahwa keterlibatan swasta sangat penting mengingat kebutuhan investasi infrastruktur EV di Indonesia akan sangat besar dalam beberapa tahun ke depan. Kolaborasi antara pemerintah, PLN, operator charging, pemilik lahan, pusat perbelanjaan, kawasan komersial, hingga pelaku logistik dan fleet akan menjadi kunci percepatan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Anthony juga menyampaikan bahwa tren elektrifikasi tidak hanya terjadi pada kendaraan pribadi, namun mulai bergerak ke sektor komersial dan logistic. Termasuk ride-hailing, kendaraan operasional perusahaan, hingga truk listrik. Baca juga: Menguak Mitos Mobil Listrik: Fast Charging dan Ngecas 20%-80% Bikin Baterai Cepat Soak?

“Kami melihat Indonesia sedang bergerak menuju era electric mobility economy. Oleh karena itu, regulasi yang mendukung harus terus dijaga konsistensinya agar investasi swasta dapat masuk dengan confidence yang tinggi,” jelasnya.

ASPELUSI berharap dukungan pemerintah daerah dapat terus diperluas melalui kebijakan-kebijakan lain yang pro terhadap pengembangan ekosistem EV. Seperti kemudahan perizinan lokasi SPKLU, integrasi dengan kawasan publik dan transit, hingga insentif terhadap penggunaan energi bersih.

Sebagai asosiasi yang menaungi pelaku industri SPKLU swasta di Indonesia, ASPELUSI menyatakan komitmennya menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong percepatan elektrifikasi transportasi nasional. Juga penguatan ketahanan energi Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
(poe)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
MUF Dorong Adopsi Kendaraan...
MUF Dorong Adopsi Kendaraan Listrik bagi Nasabah Bank Mandiri lewat EV Coffee & Drive
Pascaramai Diprotes,...
Pascaramai Diprotes, Menkeu Purbaya Klaim 95,45% Pencairan JHT Bebas Pajak
Pajak JHT Diminta Hapus,...
Pajak JHT Diminta Hapus, Begini Janji Menkeu Purbaya
Insentif Kendaraan Listrik...
Insentif Kendaraan Listrik Mundur Jauh, Begini Kata Purbaya
EV Services: Membangun...
EV Services: Membangun Ekosistem Kendaraan Listrik yang Semakin Terintegrasi
Insentif Motor Listrik...
Insentif Motor Listrik Ditunda Satu Bulan, Menko Airlangga: Masih Dikaji
Perkuat Transisi Kendaraan...
Perkuat Transisi Kendaraan Listrik Lewat Langkah Hijau Grab untuk Indonesia
Fakta Baru Pasar Mobil...
Fakta Baru Pasar Mobil Eropa: Mobil Bensin Turun, EV dan Merek China Melesat
Standar Keselamatan...
Standar Keselamatan Kendaraan Listrik Baru China Lebih Ketat!
Rekomendasi
Keterbatasan SDM Jadi...
Keterbatasan SDM Jadi Tantangan di Papua, Talius Tabuni Dukung Penguatan Program Beasiswa Puncak Cerdas
Polri Kini Punya 54...
Polri Kini Punya 54 Jenderal Baru pada 2026 usai Kapolri Berikan Kenaikan Pangkat
Pejabat AS Bertemu Hamas...
Pejabat AS Bertemu Hamas Saat Washington Sampaikan Tuntutan Gaza pada Israel
Berita Terkini
Merger Enam BPR Dapat...
Merger Enam BPR Dapat Restu OJK, Lintas 5 Provinsi di Sumatera
Penuhi Target 100 GW...
Penuhi Target 100 GW PLTS, Kesiapan SDM Lokal Jadi Syarat Mutlak
MUF Dorong Adopsi Kendaraan...
MUF Dorong Adopsi Kendaraan Listrik bagi Nasabah Bank Mandiri lewat EV Coffee & Drive
Bursa Saham RI Diguncang...
Bursa Saham RI Diguncang MSCI, OJK Garansi Pasar Modal RI Tak Akan Turun Kasta
Bulog Buka Gudang untuk...
Bulog Buka Gudang untuk Mahasiswa UGM, Dirut: Lihat Langsung Pengelolaan Cadangan Beras
Redesign BUMN Via Danantara,...
Redesign BUMN Via Danantara, Langkah Strategis Optimalkan Perlindungan Direksi atas Keputusan Bisnis
Infografis
5 Alasan Perdamaian...
5 Alasan Perdamaian Amerika Serikat dan Iran Sulit Terwujud
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved