Prabowo Desain Defisit RAPBN 2027 Lebih Rendah di Level 1,8-2,4% PDB
Rabu, 20 Mei 2026 - 11:16 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan arsitektur awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 dengan postur fiskal yang dirancang lebih sehat dan disiplin. Dalam Sidang Paripurna DPR RI, Kepala Negara mendesain kebijakan fiskal dengan memangkas target angka defisit anggaran ke kisaran 1,80% hingga maksimal 2,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Dari sisi pembiayaan defisit kita di tahun 2027 defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya di hadapan Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5).
Baca Juga: Prabowo Pidato di DPR Hari Ini, Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal
Presiden menegaskan bahwa perbaikan tata kelola serta penyehatan struktur anggaran ini merupakan instrumen krusial demi mewujudkan kemandirian ekonomi nasional secara jangka panjang. Bagi Kepala Negara, APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan wujud nyata dari alat perjuangan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berdaulat.
Rancangan defisit dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 ini terhitung sangat konservatif sekaligus progresif jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka target tersebut jauh lebih rendah daripada target defisit yang tertuang dalam UU APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68% dari PDB.
Baca Juga: Disambut Puan Maharani, Presiden Prabowo Hadiri Rapat Paripurna DPR
Kebijakan pengetatan ini sekaligus menjadi langkah evaluasi pemerintah atas realisasi defisit APBN pada tahun anggaran 2025 yang sempat melebar ke angka Rp695,1 triliun atau setara 2,92% PDB. Realisasi pada tahun pertama jalannya pemerintahan tersebut diketahui melampaui plafon target awal yang telah ditetapkan sebesar 2,78% PDB atau senilai Rp662 triliun.
Guna mewujudkan postur anggaran yang kokoh, pemerintah mengombinasikan efisiensi belanja dengan optimalisasi pendapatan. Sektor belanja negara dirancang tetap produktif pada kisaran 13,62% sampai 14,80% PDB, sementara target penerimaan atau pendapatan negara dipatok pada level 11,82% hingga 12,40% PDB.
Selain postur pembiayaan, dokumen KEM-PPKF 2027 tersebut juga merinci indikator-indikator asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan pacu pembangunan nasional. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang cukup optimistis di level 5,8% hingga 6,5%, dengan laju inflasi yang dijaga ketat pada kisaran 1,5% hingga 3,5%.
Adapun asumsi dasar ekonomi makro lainnya yang disepakati dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027 ini meliputi nilai tukar rupiah sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS dan suku bunga SBN 10 tahun di level 6,5% sampai 7,3%. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok 70 hingga 95 dolar AS per barel, dengan target lifting minyak 602 ribu–615 ribu barel per hari serta lifting gas 934 ribu–977 ribu barel setara minyak per hari.
"Dari sisi pembiayaan defisit kita di tahun 2027 defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya di hadapan Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5).
Baca Juga: Prabowo Pidato di DPR Hari Ini, Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal
Presiden menegaskan bahwa perbaikan tata kelola serta penyehatan struktur anggaran ini merupakan instrumen krusial demi mewujudkan kemandirian ekonomi nasional secara jangka panjang. Bagi Kepala Negara, APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan wujud nyata dari alat perjuangan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berdaulat.
Rancangan defisit dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 ini terhitung sangat konservatif sekaligus progresif jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka target tersebut jauh lebih rendah daripada target defisit yang tertuang dalam UU APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68% dari PDB.
Baca Juga: Disambut Puan Maharani, Presiden Prabowo Hadiri Rapat Paripurna DPR
Kebijakan pengetatan ini sekaligus menjadi langkah evaluasi pemerintah atas realisasi defisit APBN pada tahun anggaran 2025 yang sempat melebar ke angka Rp695,1 triliun atau setara 2,92% PDB. Realisasi pada tahun pertama jalannya pemerintahan tersebut diketahui melampaui plafon target awal yang telah ditetapkan sebesar 2,78% PDB atau senilai Rp662 triliun.
Guna mewujudkan postur anggaran yang kokoh, pemerintah mengombinasikan efisiensi belanja dengan optimalisasi pendapatan. Sektor belanja negara dirancang tetap produktif pada kisaran 13,62% sampai 14,80% PDB, sementara target penerimaan atau pendapatan negara dipatok pada level 11,82% hingga 12,40% PDB.
Selain postur pembiayaan, dokumen KEM-PPKF 2027 tersebut juga merinci indikator-indikator asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan pacu pembangunan nasional. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang cukup optimistis di level 5,8% hingga 6,5%, dengan laju inflasi yang dijaga ketat pada kisaran 1,5% hingga 3,5%.
Adapun asumsi dasar ekonomi makro lainnya yang disepakati dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027 ini meliputi nilai tukar rupiah sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS dan suku bunga SBN 10 tahun di level 6,5% sampai 7,3%. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok 70 hingga 95 dolar AS per barel, dengan target lifting minyak 602 ribu–615 ribu barel per hari serta lifting gas 934 ribu–977 ribu barel setara minyak per hari.
(nng)
Lihat Juga :
