Ketahanan Energi Nasional Dinilai Masih Rapuh di Tengah Tekanan Global
Minggu, 31 Mei 2026 - 09:00 WIB
loading...
A
A
A
Sementara itu Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna menyoroti lambatnya realisasi energi terbarukan di Indonesia. Ia menyebut kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terbesar di Indonesia saat ini baru sekitar 200 megawatt dan membutuhkan waktu pembangunan hingga tiga tahun.
“India membangun kapasitas serupa setiap minggu. China mungkin setiap tiga hari,” kata Putra.
Menurutnya, Indonesia tertinggal dibanding negara-negara Asia Tenggara lain dalam pengembangan energi surya, termasuk Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia.
Putra menyebut dominasi batu bara masih sangat tinggi dalam bauran energi nasional, yakni sekitar 55% dari total kapasitas pembangkit listrik sebesar 107 gigawatt. Di sisi lain, pendanaan pembangunan PLTU baru semakin sulit diperoleh karena tren global mulai meninggalkan energi fosil.
Ia juga menyinggung penurunan produksi minyak nasional yang telah berlangsung selama 25 tahun terakhir, sementara produksi gas mulai menunjukkan tren serupa. “Di Indonesia, kalau ukurannya jumlah seminar, mungkin energi bersih sudah menang. Tapi bukan investasi,” sindirnya.
Dari perspektif fiskal dan tata kelola, Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi menilai kondisi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) saat ini berada dalam tekanan berat. Selain itu yang menjadi sorotan yakni operasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dinilai belum transparan, hingga rencana pembentukan badan ekspor satu pintu yang dianggap berpotensi menciptakan monopoli baru.
Menurut Uchok, transfer ke daerah (TKD) disebut mengalami pemangkasan besar dari lebih Rp900 triliun menjadi sekitar Rp692 triliun, sehingga banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan fiskal.
Ia juga mengungkapkan kewajiban pembayaran utang negara pada 2026 mencapai Rp832 triliun, sementara kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi nasional dinilai mulai melemah. “Investor tahu bahwa Indonesia tidak punya cukup uang. Makanya mereka pada lari,” katanya.
“India membangun kapasitas serupa setiap minggu. China mungkin setiap tiga hari,” kata Putra.
Menurutnya, Indonesia tertinggal dibanding negara-negara Asia Tenggara lain dalam pengembangan energi surya, termasuk Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia.
Putra menyebut dominasi batu bara masih sangat tinggi dalam bauran energi nasional, yakni sekitar 55% dari total kapasitas pembangkit listrik sebesar 107 gigawatt. Di sisi lain, pendanaan pembangunan PLTU baru semakin sulit diperoleh karena tren global mulai meninggalkan energi fosil.
Ia juga menyinggung penurunan produksi minyak nasional yang telah berlangsung selama 25 tahun terakhir, sementara produksi gas mulai menunjukkan tren serupa. “Di Indonesia, kalau ukurannya jumlah seminar, mungkin energi bersih sudah menang. Tapi bukan investasi,” sindirnya.
Dari perspektif fiskal dan tata kelola, Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi menilai kondisi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) saat ini berada dalam tekanan berat. Selain itu yang menjadi sorotan yakni operasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dinilai belum transparan, hingga rencana pembentukan badan ekspor satu pintu yang dianggap berpotensi menciptakan monopoli baru.
Menurut Uchok, transfer ke daerah (TKD) disebut mengalami pemangkasan besar dari lebih Rp900 triliun menjadi sekitar Rp692 triliun, sehingga banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan fiskal.
Ia juga mengungkapkan kewajiban pembayaran utang negara pada 2026 mencapai Rp832 triliun, sementara kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi nasional dinilai mulai melemah. “Investor tahu bahwa Indonesia tidak punya cukup uang. Makanya mereka pada lari,” katanya.
Lihat Juga :
