Dorong Bioenergi, PLN EPI Siap Serap 10 Juta Ton Biomassa di 2030
Sabtu, 20 Juni 2026 - 14:19 WIB
loading...
A
A
A
Saat ini PLN EPI telah mengembangkan fasilitas produksi biomassa di Tasikmalaya dan Ciamis melalui kolaborasi dengan petani, koperasi, BUMDes, UMKM, BUMD, dan mitra swasta. Untuk memenuhi target biomassa tahun lalu, PLN EPI bekerja sama dengan sekitar 150 mitra di berbagai daerah.
Secara keseluruhan, PLN EPI memperkirakan pengembangan bioenergi hingga 2030 dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp5,1 triliun, tambahan penerimaan negara Rp670 miliar, pemanfaatan limbah hingga 20 juta ton, serta menciptakan sekitar 150 ribu lapangan kerja hijau.
Kendati demikian, pengembangan bioenergi diakui masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kepastian harga dan penguatan ekosistem industri. Untuk itu, PLN EPI mengusulkan pembentukan Indonesian Bioenergy Index (IBI) sebagai acuan harga nasional bioenergi.
"Kami berharap ke depan ada Indonesian Bioenergy Index atau IBI. sehingga pasar menjadi lebih stabil, investor lebih percaya diri, dan industri bioenergi bisa berkembang lebih cepat," tutur Hokkop.
Johni menambahkan keberhasilan program biomassa sangat bergantung pada kepastian pasokan bahan baku, standar kualitas, dukungan harga yang kompetitif, serta koordinasi kebijakan lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi bioenergi nasional. Dengan sumber daya yang melimpah dan dukungan kebijakan yang tepat, bioenergi berpeluang menjadi penggerak utama transisi energi, ketahanan energi, serta ekonomi hijau Indonesia menuju NZE 2060.
Di akhir acara, Satya Widya Yudha selaku pemimpin rapat dari DEN menyampaikan tiga kesimpulan tindak lanjut untuk mempercepat pengembangan industri bioenergi nasional. Pertama, DEN akan mendorong dukungan kebijakan lintas sektor, antara lain meminta Kementerian ESDM mengkaji pembentukan Indonesian Bioenergy Index (IBEI) sebagai acuan harga yang independen dari harga energi fosil, mandatori cofiring biomasa pada PLTU batubara, serta penyusunan standar mutu, sertifikasi, dan traceability produk bioenergi.
PLN EPI diminta mengkaji pemetaan rantai pasok dan keekonomian harga biomasa, sementara Kementerian Keuangan diharapkan menyiapkan insentif fiskal dan nonfiskal. Kedua, DEN akan memfasilitasi sinkronisasi pembangunan infrastruktur energi dan logistik biomassa, terutama di wilayah sentra produksi. Ketiga, DEN akan membentuk forum koordinasi strategis lintas sektor dari hulu hingga hilir untuk menyinkronkan kebijakan dan mengawasi implementasinya.
Secara keseluruhan, PLN EPI memperkirakan pengembangan bioenergi hingga 2030 dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp5,1 triliun, tambahan penerimaan negara Rp670 miliar, pemanfaatan limbah hingga 20 juta ton, serta menciptakan sekitar 150 ribu lapangan kerja hijau.
Kendati demikian, pengembangan bioenergi diakui masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kepastian harga dan penguatan ekosistem industri. Untuk itu, PLN EPI mengusulkan pembentukan Indonesian Bioenergy Index (IBI) sebagai acuan harga nasional bioenergi.
"Kami berharap ke depan ada Indonesian Bioenergy Index atau IBI. sehingga pasar menjadi lebih stabil, investor lebih percaya diri, dan industri bioenergi bisa berkembang lebih cepat," tutur Hokkop.
Johni menambahkan keberhasilan program biomassa sangat bergantung pada kepastian pasokan bahan baku, standar kualitas, dukungan harga yang kompetitif, serta koordinasi kebijakan lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi bioenergi nasional. Dengan sumber daya yang melimpah dan dukungan kebijakan yang tepat, bioenergi berpeluang menjadi penggerak utama transisi energi, ketahanan energi, serta ekonomi hijau Indonesia menuju NZE 2060.
Di akhir acara, Satya Widya Yudha selaku pemimpin rapat dari DEN menyampaikan tiga kesimpulan tindak lanjut untuk mempercepat pengembangan industri bioenergi nasional. Pertama, DEN akan mendorong dukungan kebijakan lintas sektor, antara lain meminta Kementerian ESDM mengkaji pembentukan Indonesian Bioenergy Index (IBEI) sebagai acuan harga yang independen dari harga energi fosil, mandatori cofiring biomasa pada PLTU batubara, serta penyusunan standar mutu, sertifikasi, dan traceability produk bioenergi.
PLN EPI diminta mengkaji pemetaan rantai pasok dan keekonomian harga biomasa, sementara Kementerian Keuangan diharapkan menyiapkan insentif fiskal dan nonfiskal. Kedua, DEN akan memfasilitasi sinkronisasi pembangunan infrastruktur energi dan logistik biomassa, terutama di wilayah sentra produksi. Ketiga, DEN akan membentuk forum koordinasi strategis lintas sektor dari hulu hingga hilir untuk menyinkronkan kebijakan dan mengawasi implementasinya.
(akr)
Lihat Juga :
