Upayakan Modal Kerja untuk UMKM, Hipmi Colek BNI

JAKARTA - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ( BPP Hipmi ) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ( BNI ) untuk pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kerja sama ini sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah

Sekretaris Jenderal BPP Hipmi Bagas Adhadirgha mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman antara Hipmi dan BNI tersebut adalah untuk memberikan komitmen serta dukungan secara terpusat kepada UMKM. Harapannya, MoU tersebut akan menjadi dasar bagi pegiat UMKM anggota Hipmi di daerah untuk bersinergi secara langsung dengan BNI terkait modal kerja.

(Baca Juga: Menteri Teten Ungkap Kunci yang Bisa Pulihkan UMKM, Apa Itu?)

"Sekarang yang kita butuhkan adalah program modal kerja untuk meningkatkan kembali semangat dan roda perekonomian. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu formulasi bagaimana caranya permodalan untuk menggerakkan roda ekonomi ini bisa berjalan," ujar Bagas dalam keterangan resminya, Rabu (28/10/2020).

Menurutnya, hingga 2023, perekonomian Indonesia masih dalam kondisi penyesuaian. Ia menilai, peran bank sangat vital karena banyak pelaku usaha yang membutuhkan modal kerja untuk memutar kembali usahanya.

"Harapannya MoU ini menjadi salah satu insentif buat teman-teman dan selanjutnya ini juga amanat dari Presiden sewaktu kita dilantik bahwa Hipmi ini akan menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan akan menjadi mitra strategis bagi investor-investor lokal maupun internasional yang akan masuk ke daerah-daerah di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Bagas, MoU ini menjadi sebuah tonggak awal baik kepengurusan sekarang di era pandemi untuk bekerja sama dengan institusi perbankan sebesar BNI. Dia berharap kerja sama ini bisa dimanfaatkan oleh anggota Hipmi di seluruh Indonesia.

"Kami akan minta juga di daerah apabila terjadi proses kreditnya berhasil atau berjalan dari MoU ini kami akan minta datanya, sehingga bisa menjadi rujukan pelaporan kami terhadap pemerintah bahwa kerja sama ini konkrit dan bisa dieksekusi," tuturnya.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani menambahkan, nota kesepahaman dengan BNI ini memiliki muatan yang cukup luas, karena mengakomodir tidak hanya komitmen dukungan untuk akses pinjaman komersial sektor kecil bagi UMKM saja, namun juga mencakup kredit program, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk aksesibilitas pinjaman kepada mitra binaan dimana anggota Hipmi yang bertindak sebagai pendamping.

(Baca Juga: Platform Online Konsultanku dan Hipmi Dukung Pertumbuhan UKM)

"Teman-teman UMKM dengan skala usahanya kalau kita mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, maka UMKM itu adalah yang modalnya sampai dengan Rp10 miliar dan perputaran omzetnya sampai dengan Rp50 miliar per tahun. Kira-kira 70% anggota Hipmi ada di skala tersebut," jelas Ajib.

Dengan adanya MoU ini, lanjut Ajib, anggota Hipmi di 34 provinsi bisa mengoptimalkan peluang yang ada. Menurutnya, rata-rata mereka untuk memulai usaha baru dalam kondisi pandemi ini membutuhkan relaksasi permodalan.

"Hipmi sadar bahwa bank, termasuk BNI, adalah sebuah industri keuangan yang highly regulated, sebuah industri yang harus prudent ketika akan melakukan kredit kepada para debiturnya. Dalam kondisi pandemi ini, tentunya teman-teman di daerah membutuhkan hal-hal defiasi kebijakan," ujarnya.