Penyaluran BLT Dana Desa Gelombang II Terhambat, Ini Kata Kemendes
Rabu, 11 November 2020 - 06:16 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) , mencatat keterlambatan distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa gelombang dua disebabkan banyak faktor. Salah satunya adalah prosedur verifikasi data calon penerima BLT Dana Desa.
Staf Khusus Menteri Desa PDTT, Abdul Malik Haramain menjelaskan, pemerintah desa harus melakukan penyesuaian data calon penerima. Penyesuaian dilakukan karena terjadi perubahan jumlah dari calon penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial tersebut.
(Baca juga: Money Follow Program di Tengah Covid-19 )
Perihal hal tersebut, Abdul menyontohkan, pemerintah desa akan kembali mencocokan data gelombang satu dan dua. Di mana, ketika ada peserta yang pada gelombang satu memperoleh bantuan BLT namun, pada gelombang kedua dia tidak lagi menerima karena sudah bekerja. Dengan demikian, status orang tersebut sebagai penerima akan dihapus dari daftar kepesertaan.
"Mereka harus Musyawarah Desa (Musdes) lagi untuk mengalokasikan BLT Dana Desa untuk tahap kedua untuk memastikan data. Jangan sampai data calon penerima gelombang pertama dapat, tapi gelombang kedua dapat lagi padahal dia sudah berdaya. Atau data calon penerima di gelombang pertama itu, tidak masuk tapi digelombang kedua masuk. Ini bisa saja terjadi," ujar Abdul dalam Webinar, Jakarta, Selasa (10/11/2020).
Tak sampai di situ, pencocokan atau perubahan data pun harus mendapat persetujuan dari Bupati atau Walikota daerah setempat. Setelah pencocokan itu, pihak Dinas sosial kembali melakukan verifikasi kembali dengan data base yang mereka miliki.
Jadi, distribusi BLT gelombang kedua harus melalui verifikasi data untuk memastikan berapa alokasi anggaran yang mereka miliki dan bisa dialokasikan untuk BLT gelombang kedua.
Staf Khusus Menteri Desa PDTT, Abdul Malik Haramain menjelaskan, pemerintah desa harus melakukan penyesuaian data calon penerima. Penyesuaian dilakukan karena terjadi perubahan jumlah dari calon penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial tersebut.
(Baca juga: Money Follow Program di Tengah Covid-19 )
Perihal hal tersebut, Abdul menyontohkan, pemerintah desa akan kembali mencocokan data gelombang satu dan dua. Di mana, ketika ada peserta yang pada gelombang satu memperoleh bantuan BLT namun, pada gelombang kedua dia tidak lagi menerima karena sudah bekerja. Dengan demikian, status orang tersebut sebagai penerima akan dihapus dari daftar kepesertaan.
"Mereka harus Musyawarah Desa (Musdes) lagi untuk mengalokasikan BLT Dana Desa untuk tahap kedua untuk memastikan data. Jangan sampai data calon penerima gelombang pertama dapat, tapi gelombang kedua dapat lagi padahal dia sudah berdaya. Atau data calon penerima di gelombang pertama itu, tidak masuk tapi digelombang kedua masuk. Ini bisa saja terjadi," ujar Abdul dalam Webinar, Jakarta, Selasa (10/11/2020).
Tak sampai di situ, pencocokan atau perubahan data pun harus mendapat persetujuan dari Bupati atau Walikota daerah setempat. Setelah pencocokan itu, pihak Dinas sosial kembali melakukan verifikasi kembali dengan data base yang mereka miliki.
Jadi, distribusi BLT gelombang kedua harus melalui verifikasi data untuk memastikan berapa alokasi anggaran yang mereka miliki dan bisa dialokasikan untuk BLT gelombang kedua.
Lihat Juga :
