Proyek Infrastruktur Dorong Pemulihan Ekonomi

JAKARTA - Pemerintah kembali menggeber proyek infrastruktur yang akan digarap mulai tahun depan. Dalam kurun sembilan bulan terakhir, banyak proyek infrastuktur yang terhambat akibat hantaman pandemi Covid-19. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting mengembalikan tren positif pertumbuhan ekonomi.



"Dalam sembilan bulan ini semua negara di dunia, termasuk Indonesia, merasakan dampak pandemi COVID-19 yang salah satunya adalah pelemahan sektor-sektor produktif dan kontraksi ekonomi nasional," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Jakarta, kemarin. Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam mengembalikan tren positif pertumbuhan ekonomi. (Baca: Nasihat yang Paling Baik adalah Kematian)

Meskipun pandemi melanda sejak Maret 2020 silam, namun kondisi Indonesia diklaim relatif lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang mengalami penurunan ekonomi lebih besar. Pemerintah pun telah melakukan beragam upaya agar pemulihan ekonomi nasional bisa segera tercapai. Salah satunya dengan peningkatan daya beli masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. "Multiplier effect pembangunan infrastruktur akan mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor lainnya sehingga menjadi daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional," kata Basuki.

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintahan Presiden Joko Widodo juga mengembangkan 10 kawasan metropolitan. Pengembangan kawasan metropolitan itu, diharapkan memicu pengembangan kawasan lainnya seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Saat ini, pengembangan KSPN difokuskan untuk Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang. (Baca juga: Tips Mudah Mengelola Hipertensi)

Sedangkan infrastruktur jalan tol, ada sembilan ruas sepanjang 350 kilometer (km) yang segera digarap dengan nilai sekitar Rp142,51 triliun. Pembangunan jalan tol memiliki peran penting sebagai backbone dalam konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik di Indonesia. Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan lelang sangat penting dalam mendukung pengembangan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di Indonesia. "Kita meyakini hanya dengan ketersediaan konektivitas yang lebih baik, maka investasi dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi lebih baik," Basuki.

Sembilan ruas tol itu adalah Kamal-Teluk-Naga-Rajeg (39,20 km) senilai Rp18,51 triliun, akses Patimban (37,7 km) senilai Rp 6,36 triliun. Kemudian ruas Bogor-Serpong melewati Parung (31,17 km) senilai Rp 8,95 triliun. Kemudian Sentul Selatan-Karawang Barat (61,50 km) dengan nilai investasi Rp 15,20 triliun, Semanan-Balaraja (32,39 km) senilai Rp 15,53 triliun, Harbour Toll Road Semarang (21,03 km) dengan investasi Rp 12,05 triliun. Juga ruas Cikunir-Karawaci (40 km) senilai Rp 26,15 triliun, Cikunir-Ulujami elevated (21,50 km) dengan nilai investasi Rp 20,05 triliun dan Gilimanuk - Mengwi (95,51 km) dengan investasi Rp 19,71 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran infrastruktur ditetapkan sebesar Rp413,8 triliun. Anggaran itu lebih besar dibandingkan alokasi anggaran pada 2020 yang hanya Rp281,1 triliun. Besarnya anggaran infrastruktur itu, karena pemerintah ingin mengejar beberapa proyek yang tertunda akibat pandemi Covid-19. (Lihat videonya: Arab Saudi tutup Kembali Izin Umrah untuk Jamaah Indonesia)

Menkeu mengungkapkan, kenaikan anggaran infrastruktur tersebut diharapkan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi. Selain itu, agar terjadi pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Inedonesia. "Mulai jalan, konektivitas jembatan, bandara, kereta api, air dan energi," tegasnya. (Michelle Natalia)