Gerakan Ekonomi di Masa Pandemi, Belanja Pemerintah Harus Dipercepat

JAKARTA - Belanja pemerintah menjadi instrumen penting untuk menggerakkan perekonomian di masa pandemi Covid-19. Karena itu, kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) harus menggunakan anggarannya.

Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 kepada para menteri/kepala lembaga dan pemerintah daerah di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Dalam rangka percepatan belanja pemerintah itu, Presiden menginstruksikan kepada K/L dan pemda melakukan lelang pada Desember 2020. “Lakukan lelang sedini mungkin. Di bulan Desember ini,” kata Presiden kemarin. (Baca: Jangan Lupa Doa Ini di Pagi Hari)

Menurut Jokowi, kecepatan melakukan lelang diharapkan langsung dapat menggerakkan ekonomi di kuartal I tahun depan. “Ini agar bisa menggerakkan ekonomi pada kuartal I/2021. Artinya pada Januari sudah ada pergerakan karena lelang sudah dilakukan setelah DIPA ini nanti diserahkan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, pemerintah tahun depan mengalokasikan belanja APBN sebesar Rp2.750 triliun atau meningkat sekitar 0,4% dibandingkan belanja APBN 2020. Alokasi ini terdiri atas belanja K/L sebesar Rp1.032 triliun serta dana transfer daerah dan dana desa sebesar Rp795,5 triliun.

Presiden mengatakan, alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Misalnya di bidang kesehatan dialokasikan Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan teknologi informasi Rp26 triliun.

Pada kesempatan tersebut Presiden menginstruksikan para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah melakukan reformasi anggaran. Anggaran ke depan harus difokuskan untuk dapat menggerakkan ekonomi nasional maupun daerah. Ditegaskan Presiden bahwa semua rupiah yang dialokasikan harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. “Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan tepat sasaran. Seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” katanya. (Baca juga: Bantuan Subsidi Upah Guru Masih Bisa Diambil Sampai Juni 2021)

Jokowi menekankan bahwa dalam menghadapi ketidakpastian diperlukan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. “Fleksibilitas dalam penggunaan anggaran sangat penting. Tugas utama kita adalah memecahkan masalah yang ada di bawah, memecahkan masalah rakyat, memecahkan masalah masyarakat dan membantu rakyat,” imbaunya.

Meski begitu, Jokowi mengingatkan bahwa penggunaan anggaran harus tetap hati-hati dan akuntabel. “Tentu saja, sekali lagi, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD,” ujarnya.

Presiden juga mengatakan, bahwa 2020 merupakan tahun yang sangat sulit dan tidak mudah dilalui. Dia menyebut tahun depan Indonesia masih akan menghadapi ketidakpastian ekonomi. “Pada 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh ketidakpastian,” katanya. (Baca juga: Pesona Jatiluwih Tetap Bisa Dinikmati di Masa Pandemi)

Dia pun menekankan tahun depan dalam merumuskan kebijakan harus tetap berpegang pada kecepatan dan ketepatan. “Kecepatan, ketepatan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita. Baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi,” ungkapnya.