Gerakan Ekonomi di Masa Pandemi, Belanja Pemerintah Harus Dipercepat

JAKARTA - Belanja pemerintah menjadi instrumen penting untuk menggerakkan perekonomian di masa pandemi Covid-19. Karena itu, kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) harus menggunakan anggarannya.

Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 kepada para menteri/kepala lembaga dan pemerintah daerah di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Dalam rangka percepatan belanja pemerintah itu, Presiden menginstruksikan kepada K/L dan pemda melakukan lelang pada Desember 2020. “Lakukan lelang sedini mungkin. Di bulan Desember ini,” kata Presiden kemarin. (Baca: Jangan Lupa Doa Ini di Pagi Hari)

Menurut Jokowi, kecepatan melakukan lelang diharapkan langsung dapat menggerakkan ekonomi di kuartal I tahun depan. “Ini agar bisa menggerakkan ekonomi pada kuartal I/2021. Artinya pada Januari sudah ada pergerakan karena lelang sudah dilakukan setelah DIPA ini nanti diserahkan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, pemerintah tahun depan mengalokasikan belanja APBN sebesar Rp2.750 triliun atau meningkat sekitar 0,4% dibandingkan belanja APBN 2020. Alokasi ini terdiri atas belanja K/L sebesar Rp1.032 triliun serta dana transfer daerah dan dana desa sebesar Rp795,5 triliun.

Presiden mengatakan, alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Misalnya di bidang kesehatan dialokasikan Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan teknologi informasi Rp26 triliun.

Pada kesempatan tersebut Presiden menginstruksikan para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah melakukan reformasi anggaran. Anggaran ke depan harus difokuskan untuk dapat menggerakkan ekonomi nasional maupun daerah. Ditegaskan Presiden bahwa semua rupiah yang dialokasikan harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. “Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan tepat sasaran. Seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” katanya. (Baca juga: Bantuan Subsidi Upah Guru Masih Bisa Diambil Sampai Juni 2021)

Jokowi menekankan bahwa dalam menghadapi ketidakpastian diperlukan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. “Fleksibilitas dalam penggunaan anggaran sangat penting. Tugas utama kita adalah memecahkan masalah yang ada di bawah, memecahkan masalah rakyat, memecahkan masalah masyarakat dan membantu rakyat,” imbaunya.

Meski begitu, Jokowi mengingatkan bahwa penggunaan anggaran harus tetap hati-hati dan akuntabel. “Tentu saja, sekali lagi, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD,” ujarnya.

Presiden juga mengatakan, bahwa 2020 merupakan tahun yang sangat sulit dan tidak mudah dilalui. Dia menyebut tahun depan Indonesia masih akan menghadapi ketidakpastian ekonomi. “Pada 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh ketidakpastian,” katanya. (Baca juga: Pesona Jatiluwih Tetap Bisa Dinikmati di Masa Pandemi)

Dia pun menekankan tahun depan dalam merumuskan kebijakan harus tetap berpegang pada kecepatan dan ketepatan. “Kecepatan, ketepatan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita. Baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi,” ungkapnya.

Tahun depan pemerintah akan fokus pada empat hal. Pertama, penanganan kesehatan. “Ini masih dalam hal penanganan Covid-19. Utamanya nanti akan fokus kepada vaksinasi. Karena itu, anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian, dan pengembangan sangat diperlukan,” ujarnya.

Kedua, berkaitan dengan perlindungan sosial bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Ketiga, berkaitan dengan pemulihan ekonomi. “Terutama dukungan buat UMKM dan dunia usaha. Ini penting sekali,” ucapnya. (Baca juga: Pentagon Berniat Kembangkan Senjata Anti Rudal Hipersonik)

Keempat, fokus melakukan reformasi struktural di beberapa sektor. “Untuk membangun fondasi yang lebih kuat kita akan melakukan reformasi struktural. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lain-lain,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh menteri, kepala lembaga, dan pemimpin daerah untuk mempercepat realisasi belanja di awal 2021. Sebab, hal itu penting untuk memulihkan perekonomian nasional. “Kami harap agar DIPA kementerian, lembaga, dan daftar alokasi TKDD 2021 dapat segera ditindaklanjuti sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal 2021,” ucapnya.

Penyerahan (DIPA) Tahun Anggaran 2021 ke seluruh K/L, serta rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) kepada pemda memang dipercepat. Hal ini dilakukan untuk memulihkan ekonomi dengan cepat. “Proses penyerahan DIPA K/L dan daftar TKDD alokasi APBN 2021 yang dilaksanakan lebih awal diharapkan dapat mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan berbagai prioritas pembangunan strategis,” bebernya. (Lihat videonya: KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta)

Menkeu mengatakan, sebagaimana Perpres Nomor 72/2020, APBN 2020 diperkirakan mengalami defisit 6,34% dari PDB atau sekitar Rp1.039 triliun. “Defisit yang sangat besar diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari pelemahan ekonomi sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran minus 1,7% hingga minus 0,6% untuk 2020 ini,” ujarnya. (Dita Angga Rusiana/Rina Anggraeni)