Tarik Ulur UMP 2021

loading...
Tarik Ulur UMP 2021
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Hampir tiap tahun upah minimal provinsi (UMP) selalu saja menjadi polemik. Biasanya yang dipersoalkan besaran nilai UMP.



Namun kini beda. Hal yang dipersoalkan ada tidaknya kenaikan UMP. Tentu saja kalangan pekerja/buruh menuntut adanya kenaikan, sementara pengusaha bersikap sebaliknya. (Baca: Ketika Ujian Kekurangan Harta Menerpa)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pun turun tangan. Sebagai regulator, Menaker meminta pemerintah daerah (pemda) tidak menaikkan UMP pada 2021 . Beleid itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).



Penerbitan SE tersebut diklaim telah berdasarkan kajian yang dilakukan secara mendalam oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dampak Covid-19 terhadap pengupahan. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh, termasuk dalam membayar upah.

Keputusan Menaker itu pun menuai penolakan. Bendahara Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani (KSPSI AGN) Mustopo menuturkan, keputusan Menaker ini menjadi dilema bagi nasib pekerja. Penetapan UMP 2021 bukan menjadi ukuran normal dengan kondisi pandemi yang sudah berjalan sembilan bulan. (Baca juga: Mendikbud: Hak untuk Guru Akan Terus Diperjuangkan)

Menurut dia, masih banyak perusahaan yang tidak terdampak pandemi Covid-19. “Tapi dengan adanya surat edaran (SE) dari Ibu Menaker pimpinan perusahaan akan melaksanakan SE tersebut,” katanya.



Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan, untuk menentukan UMP adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015, bukan SE Menaker. Karena itu, Said Iqbal meminta para kepala daerah untuk tidak mengikuti terbitnya SE Menaker tersebut.
halaman ke-1 dari 3
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top