Ini Potensi Ekonomi Syariah dalam Upaya Pemulihan Dampak Pandemi

JAKARTA - Indonesia Islamic Festival (IIFEST) 2020 tengah digelar. Acara ini webinar yang pertama kalinya diselenggarakan oleh Dyandra Promosindo bersama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 26-27 November 2020.

Mengawali hari pertama, dibuka dengan keynote speech dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Ma’ruf Amin dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Luky Alfirman.

Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber diantaranya Achmad Sudrajat (Ketua LAZISNU), Prof. Muhammad Nuh, DEA (Ketua Badan Wakaf Indonesia), Prof. Dian Masyita (Guru Besar UNPAD & Dekan FEB Univ. Islam Internasional Indonesia), SN Permana Lazuardy (Kasudit Legislasi Rencana Investasi –Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia) dan Royzani Sjachril (Wakil Sekjen Bidang Perbankan Syariah Real Estate Indonesia).

Prof. Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa pemerintah tengah dan akan terus mengupayakan kebijakan taktis dan strategis. Diantaranya adalah refocusing dan realokasiAPBN anggaran tahun 2020 untuk memberikan stimulus kepada perekonomian yang melemah.

"Langkah konkret melalui program Program Ekonomi Nasional (PEN) yang didukung alokasi anggaran sebesar 695,2 triliun rupiah, lebih dari 60% dialokasikan menjaga tingkat kesejahteraan rumah tangga UMK dan korporasi," Jelasnya.

Prioritas pengembangan ekonomi dan keuangan keuangan syariah sekarang ini dikatakan Wapres, difokuskan kepada empat hal yaitu pengembangan dan perluasan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial dan kegiatan usaha syariah.

Kondisi krisis maupun pasca krisis ini pemerintah akan terus memperkuat kapasitas pelaku usaha bisnis syariah skala mikro kecil dan menengah terutama dalam kebutuhan dasar masyarakat selama pandemi penguatan dilakukan antara lain dengan memfasilitasi UMKM, untuk memasarkan produksi melalui digital sehingga UMKM Indonesia dapat menjadi bagian dari global halal value chain untuk memacu pertumbuhan usaha dan ketahanan ekonomi umat.

Sementara itu, Luky Alfirman, selaku Dirjen Pengelolaan Pebiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan bantuan operasional pendidikan Madrasah dan sebagainya sebesar Rp2,38 triliun rupiah untuk membantu sekitar 21.1173 tembaga pesantren dan 62.153 lembaga Madrasah Diniyah serta 112.008 lembaga pendidikan Al-Quran tentang pendidikan untuk pembelajaran secara daring bagi Pesantren selama 3 bulan sebesar Rp211,7 miliar diberikan sebesar Rp5 Juta perbulan kepada 14.115 lembaga.

"Pemerintah mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), penguatan program literasi nasional keuangan syariah, penerbitan instrumen keuangan syariah seperti CWLS dan kebijakan yang mendukung ekonomi dan tarian seperti undang –undang jaminan produk halal, undang-undang perbankan syariah undang-undang wakaf dan lainnya," Paparnya.

Pentingnya Peran Infaq, Sodaqoh dan Wakaf di tengah Pandemi diuraikan Achmad Sudrajat (Ketua LAZIZNU). Ia menguraikan potensi Indonesia yang tidak didapati dari luar negeri adalah budaya yang sangat filantropi dan nilai-nilai gotong royong yang luar biasa.