Menteri Suharso Sampaikan Sasaran Pembangunan Nasional Pasca Covid-19
Selasa, 12 Mei 2020 - 15:47 WIB
loading...
A
A
A
RKP 2021 mengusung tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” yang adaptif dan responsif sebagai upaya pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19. Pembangunan 2021 akan difokuskan pada Pemulihan Ekonomi untuk (1) Sektor Industri, Pariwisata, dan Investasi; (2) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; (3) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial; dan (4) Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.
RKP Tahun 2021 mencakup tujuh Prioritas Nasional (PN) yang kemudian akan dilakukan penekanan pada PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; PN-3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; PN-5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; serta PN-6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
“Target pembangunan 2020 dan 2021 tentu akan terkoreksi. Pertumbuhan Ekonomi pada triwulan pertama, diumumkan oleh BPS, mencapai 2,97 persen dan mudah-mudahan kita benar-benar bisa rerata 2,3 persen pada tahun 2020 ini,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Sasaran pembangunan nasionalpada 2021 yang ingin dicapai adalah pulihnya perekonomian nasional pascapandemi Covid-19 yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5–5,5 persen serta beberapa target lain sepertitingkat kemiskinan di angka 9,2-9,7 persen, tingkat pengangguran terbuka pada 7,5- 8,2 persen, rasio gini pada 0,377 – 0,379, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 72,78 – 72,90.
Sebagai implementasi dari prinsip Money Follow Program, alokasi pagu indikatif pada K/L diutamakan untuk pemulihan ekonomi sesuai tema RKP 2021. Berkaitan dengan pemulihan ekonomi ke depan, langkah konkret dalam penyusunan RKP 2021 dimulai dari MajorProjects yang terkait langsung dengan pemulihan ekonomi, yaitu: (1) Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas dengan pendanaan Rp3,2 triliun; (2) Sembilan Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter dengan pendanaan Rp0,6 triliun.
Di dalam pembangunan Kawasan industri dan Smelter ini belanja pemerintah merupakan fasilitator untuk swasta berperan; (3) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas dengan pendanaan Rp1,3 triliun; (4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 dengan pendanaan Rp4,3 triliun; dan (5) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu yang pendanaannya oleh BUMN/Swasta.
RKP Tahun 2021 mencakup tujuh Prioritas Nasional (PN) yang kemudian akan dilakukan penekanan pada PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; PN-3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; PN-5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; serta PN-6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
“Target pembangunan 2020 dan 2021 tentu akan terkoreksi. Pertumbuhan Ekonomi pada triwulan pertama, diumumkan oleh BPS, mencapai 2,97 persen dan mudah-mudahan kita benar-benar bisa rerata 2,3 persen pada tahun 2020 ini,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Sasaran pembangunan nasionalpada 2021 yang ingin dicapai adalah pulihnya perekonomian nasional pascapandemi Covid-19 yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5–5,5 persen serta beberapa target lain sepertitingkat kemiskinan di angka 9,2-9,7 persen, tingkat pengangguran terbuka pada 7,5- 8,2 persen, rasio gini pada 0,377 – 0,379, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 72,78 – 72,90.
Sebagai implementasi dari prinsip Money Follow Program, alokasi pagu indikatif pada K/L diutamakan untuk pemulihan ekonomi sesuai tema RKP 2021. Berkaitan dengan pemulihan ekonomi ke depan, langkah konkret dalam penyusunan RKP 2021 dimulai dari MajorProjects yang terkait langsung dengan pemulihan ekonomi, yaitu: (1) Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas dengan pendanaan Rp3,2 triliun; (2) Sembilan Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter dengan pendanaan Rp0,6 triliun.
Di dalam pembangunan Kawasan industri dan Smelter ini belanja pemerintah merupakan fasilitator untuk swasta berperan; (3) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas dengan pendanaan Rp1,3 triliun; (4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 dengan pendanaan Rp4,3 triliun; dan (5) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu yang pendanaannya oleh BUMN/Swasta.
Lihat Juga :
