Ingatkan Netralitas ASN, Menteri Tjahjo: Hak Politik Hanya di Bilik Suara
Rabu, 09 Desember 2020 - 09:25 WIB
loading...
Simulasi Pilkada. Foto/Dok SINDOphoto/Yulianto
A
A
A
JAKARTA - Hari ini pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak berlangsung. Namun bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk menjaga metralitasnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, para ASN tetap memiliki hak politik untuk memilih pemimpinnya. Hanya saja, hak politik tersebut hanya dilakukan sebatasa di bilik suara.
Menurutnya, bilik suara menjadi tempat dimana segala ekspresi partisan dan ekspresi politik untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan. Di luar bilik suara, ASN tidak perlu mengumbar ekspresi politiknya karena marwah sebagai alat negara yang harus ia jaga.
“Saya sendiri kurang sepakat kalau hak pilih ASN dicabut karena salah satu ciri negara demokrasi yang matang adalah supremasi sipil dimana hak pilih betul-betul diwadahi,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (9/12/2020).
(Baca juga: Ada Ogoh-ogoh Setinggi 3,5 Meter di TPS Badung )
Menurut Tjahjo, kesadaran ini menjadi perhatian penting dalam penegakan netralitas ASN, khususnya ketika Pilkada serentak 2020 berlangsung. Tjahjo mengungkapkan sebenarnya potensi gangguan netralitas justru datang dari individu ASN itu sendiri.
Menurut Tjahjo, gangguan netralitas justru dikarenakan masih banyak ASN yang gagal paham. Karena beberapa ASN masih berdalih jika posisi ASN selalu berada di tempat yang serba salah.
(Baca juga: Banyak 'Racun' di Pilkada Serentak, MenpanRB Ingatkan ASN Hindari Politik Uang )
“Mereka selalu berdalih posisi ASN itu dilematis, maju kena mundur kena, netral pun kena. Barangkali sebenarnya tidak demikian karena aturannya sudah jelas,” jelasnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, para ASN tetap memiliki hak politik untuk memilih pemimpinnya. Hanya saja, hak politik tersebut hanya dilakukan sebatasa di bilik suara.
Menurutnya, bilik suara menjadi tempat dimana segala ekspresi partisan dan ekspresi politik untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan. Di luar bilik suara, ASN tidak perlu mengumbar ekspresi politiknya karena marwah sebagai alat negara yang harus ia jaga.
“Saya sendiri kurang sepakat kalau hak pilih ASN dicabut karena salah satu ciri negara demokrasi yang matang adalah supremasi sipil dimana hak pilih betul-betul diwadahi,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (9/12/2020).
(Baca juga: Ada Ogoh-ogoh Setinggi 3,5 Meter di TPS Badung )
Menurut Tjahjo, kesadaran ini menjadi perhatian penting dalam penegakan netralitas ASN, khususnya ketika Pilkada serentak 2020 berlangsung. Tjahjo mengungkapkan sebenarnya potensi gangguan netralitas justru datang dari individu ASN itu sendiri.
Menurut Tjahjo, gangguan netralitas justru dikarenakan masih banyak ASN yang gagal paham. Karena beberapa ASN masih berdalih jika posisi ASN selalu berada di tempat yang serba salah.
(Baca juga: Banyak 'Racun' di Pilkada Serentak, MenpanRB Ingatkan ASN Hindari Politik Uang )
“Mereka selalu berdalih posisi ASN itu dilematis, maju kena mundur kena, netral pun kena. Barangkali sebenarnya tidak demikian karena aturannya sudah jelas,” jelasnya.
(ind)
Lihat Juga :
