Rombak Eselon ASN, Ma’ruf Amin Pesan Ini ke Kepala BKN dan Menteri Tjahjo
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah saat ini sedang gencar melakukan reformasi birokrasi. Salah satunya adalah dengan melakukan penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jabatan eselonisasi yang terjadi di pemerintahan.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, reformasi birokrasi menjadi momentum yang tepat untuk mendukung upaya peningkatan kompetensi dan keahlian ASN. Namun tetap hal ini harus diikuti dengan berbagai standarisasi kompetensi dasar yang dimiliki oleh seluruh ASN termasuk pemahaman dan penguasaan teknologi informasi.
“Proses pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang sedang dilakukan Pemerintah, harus diikuti dengan berbagai standarisasi kompetensi dasar yang dimiliki oleh seluruh ASN,” ujarnya dalam acara Rakornas Kepegawaian secara Virtual, Kamis (17/12/2020).
(Baca Juga: Gaji PNS Bakal Berbasis Kinerja )
Menurut Ma’ruf Amin, literasi digital para ASN ini penting salam mewujudkan digitalisasi pemerintahan. Misalnya melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang diperlukan guna menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, sekaligus untuk memperkuat daya saing Indonesia.
“Dalam era digital saat ini, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi beserta inovasinya harus menjadi kapasitas yang built-in dari birokrasi kita,” jelasnya.
(Baca Juga: Perombakan Gaji PNS Disebut Terkait Kondisi Keuangan Negara, Baik atau Buruk? )
Oleh karena itu lanjut Ma’ruf Amin, pentingnya dukungan SDM dan teknologi informasi untuk terus didorong . Sehingga bisa menghasilkan pelayanan publik dan birokrasi yang lincah.
“Dukungan SDM dan teknologi informasi harus dimajukan secara bersamaan dan terintegrasi guna menjawab tuntutan dan kebutuhan akan pelayanan publik dan birokrasi yang dinamis, lincah, efektif, dan efisien,” jelasnya.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, reformasi birokrasi menjadi momentum yang tepat untuk mendukung upaya peningkatan kompetensi dan keahlian ASN. Namun tetap hal ini harus diikuti dengan berbagai standarisasi kompetensi dasar yang dimiliki oleh seluruh ASN termasuk pemahaman dan penguasaan teknologi informasi.
“Proses pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang sedang dilakukan Pemerintah, harus diikuti dengan berbagai standarisasi kompetensi dasar yang dimiliki oleh seluruh ASN,” ujarnya dalam acara Rakornas Kepegawaian secara Virtual, Kamis (17/12/2020).
(Baca Juga: Gaji PNS Bakal Berbasis Kinerja )
Menurut Ma’ruf Amin, literasi digital para ASN ini penting salam mewujudkan digitalisasi pemerintahan. Misalnya melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang diperlukan guna menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, sekaligus untuk memperkuat daya saing Indonesia.
“Dalam era digital saat ini, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi beserta inovasinya harus menjadi kapasitas yang built-in dari birokrasi kita,” jelasnya.
(Baca Juga: Perombakan Gaji PNS Disebut Terkait Kondisi Keuangan Negara, Baik atau Buruk? )
Oleh karena itu lanjut Ma’ruf Amin, pentingnya dukungan SDM dan teknologi informasi untuk terus didorong . Sehingga bisa menghasilkan pelayanan publik dan birokrasi yang lincah.
“Dukungan SDM dan teknologi informasi harus dimajukan secara bersamaan dan terintegrasi guna menjawab tuntutan dan kebutuhan akan pelayanan publik dan birokrasi yang dinamis, lincah, efektif, dan efisien,” jelasnya.
(akr)