Tutup Tahun 2020, Ekonom Nilai Asumsi Makro Pemerintah Belum Terealisasi

JAKARTA - Memasuki akhir 2020, Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai Rp2.468,2 triliun. Penyerapan tersebut setara 90,1 persen dari pagu anggaran tahun ini.

Di mana, realisasi belanja negara itu terdiri atas belanja kementerian dan lembaga Rp1.975,2 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp761,3 triliun.

Lantas, bagaimana capaian pemerintah di sisi ekonomi makro? Meleset dari target atau kah terealisasi? Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menyebut, pemerintah belum mencapai target dari asumsi makronya. Salah satu penyebabnya adalah lambatnya respon pemerintah terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

( )

"Saat awal, APBN 2020 asumsinya sangat optimis ya. Pertumbuhan ekonomi asumsinya 5,3 persen, tapi sepanjang tahun Indonesia masuk resesi ekonomi. Bahkan, akhir tahun pertumbuhan diperkirakan negatif -3.5 persen. Jauh meleset asumsi makro karena pemerintah over confidences dan terlambat juga mendesain stimulus PEN," ujar Bhima saat dihubungi, Jumat (25/12/2020).

Persoalan lain juga perihal inflasi. Asumsinya awalnya adalah 3,1 persen, namun hingga November 2020 inflasi tahun kalender hanya menyentuh 1,2 persen. Ini bukan pencapaian, melainkan masalah dari sisi permintaan karena kenaikan harga barang cenderung rendah.

"Kalau inflasi terlalu rendah berarti gairah konsumsi juga rendah. Sementara itu, beberapa bantuan dikorupsi yang akhirnya efek ke pemulihan ekonomi jadi kurang maksimal," kata dia.

Asumsi makro memang tidak sesuai dengan aktualisasinya. Di sisi belanja, pemerintah menargetkan belanja sebesar Rp2.540,4 triliun. Angka itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.683,5 triliun dan belanja pemerintah daerah mencapai Rp856,9 triliun. Meski begitu, hingga saat ini belanja pemerintah mencapai baru menyentuh Rp2.468,2 triliun.

( )

Dalam postur APBN baru, pemerintah sadar bila penerimaan negara diperkirakan mengalami penurunan, namun belanja negara meningkat sehingga akan terjadi pelebaran defisit menjadi sekitar 5,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam belanja pemerintah, fokus utama pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan PEN dengan mendukung anggaran kesehatan, memperluas social safety net untuk menjaga daya beli, serta mendukung dunia usaha dan industri.

Langkah-langkah extraordinary ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga diperlukan fleksibiltas APBN yang memastikan ketersedian anggaran dengan tetap menjaga kesinambungan keuangan negara.