Rp274 T APBD Belum Terserap, DPR: Inovasi Kebijakan Pembangunan Daerah Rendah

JAKARTA - Tahun 2020 tinggal menghitung hari, tapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih tersisa Rp274 triliun. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta pemerintah pusat melakukan pembinaan serius terhadap pemerintah daerah (Pemda) yang daya serap anggarannya rendah.

Anggota Komisi XI Said Abdullah mengatakan ada banyak faktor yang membuat dana APBD yang masih tersisa. Beberapa penyebabnya, antara lain, pembatasan sosial yang mengakibatkan belanja daerah tidak maksimal dan perjalanan dinas daerah yang digantikan pertemuan daring. (Baca juga: Daya Serap Anggaran Rendah, Komitmen Pemda Tangani Covid-19 Dipertanyakan)

“Pembatasan sosial berdampak pada tidak mudahnya melaksanakan kegiatan-kegiatan secara fisik dengan mobilitas tinggi, termasuk rapat di kantor dan pengerjaan proyek di lapangan. Namun, rendahnya serapan belanja daerah juga bukan hal baru dalam realisasi dana transfer ke daerah,” ujarnya kepada SINDONews, Senin (28/12/2020). (Baca juga: Masalah Klasik Dibalik Rendahnya Serapan Anggaran Daerah)

Dia mengungkapkan sebelum pandemi Covid-19, banyak dana transfer daerah yang mengendap di rekening simpanan pemda. Tahun lalu, dana yang mengendap mencapai Rp234 triliun. “Hal ini terjadi karena kurangnya inovasi kebijakan pembangunan di daerah,” ucapnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga mengungkapkan jumlah dana yang belum terserap oleh daerah mencapai Rp274 triliun. Dia menyebut sejumlah daerah, seperti Kabupaten Sumbawa Barat, Sumba Tengah, dan Gianyar belum mengalirkan sama sekali dana penanganan dampak ekonomi akibat pandemi. “Kemendagri, Bappenas, dan Kemenkeu sebagai pembina pemda pada bidang masing-masing harus lebih intensif melakukan pembinaan terhadap daerah-daerah seperti. Tujuannya, agar ke depan kemampuan inovasi mereka lebih baik,” pungkasnya.