Kunjungi Kadin, Sandiaga Siap Bangun Infrastruktur Wisata Yacht

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyatakan siap untuk mengembangkan wisata bahari di Indonesia dengan strategi memudahkan koordinasi lintas sektor pemerintahan.

Salah satu isu yang menghalangi adalah minimnya pelancong kapal mewah atau yacht mancanegara menghabiskan banyak waktu di Indonesia. Tantangannya adalah minimnya infrastruktur pelabuhan yacht dan pungutan dari berbagai instansi.

“Wisata bahari sangat bersinggungan dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Pemda. Nanti akan kita mudahkan karena pemerintah harus berkolaborasi dengan pengusaha swasta anggota Kadin,” ujar Sandiaga saat berdiskusi dengan anggota Kadin yang didampingi oleh Wakil Menparekraf Angela Tanoesoedibjo di Jakarta, Selasa (29/12/2020).



Dia menjelaskan isu tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang ingin mengembangkan destinasi Labuan Bajo dan lainnya. Selain itu juga ada beberapa daerah potensial lain seperti Bintan, Belitung, ataupun Jakarta.

“Kita punya sistem kolaborasi pemerintah dan swasta dalam PPP. Tapi pastikan banyak yang mau investasi. Sementara Kadin yang akan seleksi proposal dari pelaku yang berintegritas. Nanti saya akan koordinasi dengan Pemda, lalu BBM dari Kementerian ESDM, sampai Badan Keamanan Laut. Kita akan kejar wisata laut ini karena memiliki high value khususnya demi membuka lapangan kerja yang luas,” katanya.

Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan kegelisahannya karena minimnya dermaga kapal mewah di Indonesia. Sedangkan di negara tetangga dermaga kapal mewah jauh lebih lengkap. Misalnya di Singapura ada empat dermaga ataupun di kawasan Phuket saja memiliki empat pelabuhan.



“Biasanya turis parkir kapalnya ataupun sewa kapal di Thailand karena infrastrukturnya lebih baik. Sektor ini bagus juga untuk penyerapan tenaga kerja,” kata Rosan dalam kesempatan sama.

Dia melanjutkan para turis asing yang menyewa kapal di Thailand lalu berlayar sampai Australia. Untuk itu menurutnya Labuan Bajo, Bali, dan Bintan harus digarap karena itu semua merupakan jalur pelayaran kapal mewah. Diharapkan nantinya turis maritim mau singgah lalu berbelanja atau spending di wilayah Indonesia.

“Sekarang kita ketinggalan dari Malaysia yang jauh lebih aktif menggelar wisata kelautan. Mereka bisa tiga hingga empat kali setahun mengadakan festival kapal besar. Sementara turis asing dengan kapalnya kapok ke Indonesia karena dimintai banyak pungutan,” ujarnya.