Refleksi 2020 dan Resolusi 2021 Kerja Keras BKKBN Menekan Angka Kelahiran Masa Covid-19

JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas untuk pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana untuk menciptakan kondisi keluarga yang baik dan berkualitas.

Semenjak pandemi Covid-19 yang dimulai sejak Februari 2020 telah berdampak pada program KB dan memiliki pengaruh kehidupan keluarga. Angka drop out keserta KB selama pandemi terjadi kenaikan.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam wawancara melalui virtual mengatakan bahwa, dampak pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap capaian program KB secara nasional. Di beberapa daerah tingkat penggunaan alat kontrasepsi bisa mencapai 50%.

Oleh karena itu beliau berpesan agar PLKB di seluruh Indonesia pro aktif mendistribusikan alkon (alat kontrasepsi) sederhana terutama Pil dan Kondom agar tidak terjadi peserta KB istirahat yang cukup tinggi. Sebab apabila terjadi peserta KB istirahat yang tinggi akan terjadi pula kehamilan yang tidak diinginkan pada pasangan usia subur.

Apa yang menjadi kekhawatiran Kepala BKKBN Pusat tersebut cukup beralasan. Apabila saat ini partisipasi masyarakat menjadi peserta KB tingkat partisipasi masyarakat akan menurun cukup tajam. Sehingga kondisi ini cukup mengkhawatirkan bagi program KB terutama dampaknya terhadap angka kelahiran (TFR).

Dipastikan apabila kondisi pandemik ini berlanjut, akan terjadi banyak kehamilan yang tidak diinginkan. Puncaknya akan terjadi baby bom yang tinggi di Indonesia. Demikian juga dengan cakupan peserta KB baru akan terjadi penurunan yang cukup signifikan dari unmet need yang telah ditetapkan.

Adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membatasi ruang gerak masyarakat untuk mencegah/memutus mata rantai penularan virus Covid 19 ikut andil menurunkan partisipasi masyarakat untuk memperoleh pelayanan KB. KIE dan penyuluhan KB yang biasanya dilakukan secara masal dan terbuka di posyandu-posyandu, untuk sementara waktu dihentikan
karena adanya larangan kerumunan orang dalam jumlah besar.

Demikian juga ruang gerak petugas lapangan KB (PLKB) untuk membinan peserta KB aktif di garda terdepan harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan protocol kesehatan.

Sementara bagi petugas pelayanan khususnya bidan desa di faskes KB juga dihantui rasa khawatir dan ketakutan jika kontak langsung dengan akseptor atau calon akseptor karena minimnya APD di polindes.

Terlepas dari hal-hal tersebut di atas meskipun terjadi penurunan yang drastis terhadap pencapaian akseptor KB baru, PLKB sebagai garda terdepan di desa harus tetap semangat dan bertanggung jawab membina peserta KB aktif agar tidak terjadi drop out yang tinggi pada pengguna alat kontrasepsi modern ini. Jangan sampai setelah diisolasi selama 14 hari di rumah “istri kita negative Covid-19 namun positif hamil”.