Luhut Ingin Pengembangan Desa Wisata Danau Toba Segera Dimulai
Kamis, 16 April 2020 - 23:52 WIB
loading...
Pariwisata dan acara adat Batak di Danau Toba. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ingin pengembangan desa wisata di Destinasi Super Prioritas (DSP) Danau Toba bisa dimulai Juli mendatang. Oleh karena itu harus mulai dibahas siapa saja pelaksananya, bagaimana jadwal kerjanya, hingga berapa dana yang dibutuhkan.
"Juli kita mulai bekerja. Kalau tidak bisa, kita mundur sebulan," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2020).
Luhut menyatakan bakal membagi tugas kepada Kementerian dan Lembaga terkait agar ada langkah integrasi. "Kita ikutkan pula ahli kultur orang Batak. Semua ini sudah tergambar apa yang harus dilakukan tiap kementerian dan lembaga, jadi koordinasi juga harus ketat walaupun kita phsycal distancing".
Terdapat 10 desa wisata yang rencananya akan dikembangkan di DSP Danau Toba, yang tersebar di Kabupaten Humbang Hasundutan (tiga desa), Kabupaten Toba (empat desa) dan Kabupaten Tapanuli Utara (tiga desa).
Dari semua desa tersebut, ada berbagai kebutuhan utama terutama infrastruktur yang wajib dibenahi, di antaranya perbaikan akses jalan (tujuh desa), penyediaan air bersih (lima desa), pelatihan SDM (tiga desa) dan perbaikan rumah adat (dua desa).
Sebanyak tujuh kementerian akan bekerja sama, misalnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mengejar penyelesaian master plan desa wisata dan pendampingan serta pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola desa wisata.
Kemudian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan melakukan pendampingan pengelolaan dana desa untuk kebutuhan bersama dan pendampingan pengelolaan BUMDes.
Ada juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memperbaiki akses jalan menuju dan dalam kawasan desa, perbaikan rumah masyarakat untuk dijadikan homestay, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan IPAL.
Sementara Kementerian Perhubungan akan melaksanakan pembangunan dermaga dan halte pemberhentian bus air dan penyediaan angkutan wisatawan dengan bus air.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menyatakan pihaknya sudah memulai pembangunan berbagai infrastruktur, di mana sebagian sudah dalam proses lelang dan ditargetkan pada tahun 2020 ini sudah terjadwal.
"Program DSP Danau Toba dan lain-lain, seperti yang disampaikan Menko Luhut tadi, sudah mulai bekerjanya dan sudah mulai proses lelang semua, pada bulan Juni-Juli tahun ini sudah bisa dimulai," kata Menteri Basuki.
"Juli kita mulai bekerja. Kalau tidak bisa, kita mundur sebulan," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2020).
Luhut menyatakan bakal membagi tugas kepada Kementerian dan Lembaga terkait agar ada langkah integrasi. "Kita ikutkan pula ahli kultur orang Batak. Semua ini sudah tergambar apa yang harus dilakukan tiap kementerian dan lembaga, jadi koordinasi juga harus ketat walaupun kita phsycal distancing".
Terdapat 10 desa wisata yang rencananya akan dikembangkan di DSP Danau Toba, yang tersebar di Kabupaten Humbang Hasundutan (tiga desa), Kabupaten Toba (empat desa) dan Kabupaten Tapanuli Utara (tiga desa).
Dari semua desa tersebut, ada berbagai kebutuhan utama terutama infrastruktur yang wajib dibenahi, di antaranya perbaikan akses jalan (tujuh desa), penyediaan air bersih (lima desa), pelatihan SDM (tiga desa) dan perbaikan rumah adat (dua desa).
Sebanyak tujuh kementerian akan bekerja sama, misalnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mengejar penyelesaian master plan desa wisata dan pendampingan serta pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola desa wisata.
Kemudian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan melakukan pendampingan pengelolaan dana desa untuk kebutuhan bersama dan pendampingan pengelolaan BUMDes.
Ada juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memperbaiki akses jalan menuju dan dalam kawasan desa, perbaikan rumah masyarakat untuk dijadikan homestay, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan IPAL.
Sementara Kementerian Perhubungan akan melaksanakan pembangunan dermaga dan halte pemberhentian bus air dan penyediaan angkutan wisatawan dengan bus air.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menyatakan pihaknya sudah memulai pembangunan berbagai infrastruktur, di mana sebagian sudah dalam proses lelang dan ditargetkan pada tahun 2020 ini sudah terjadwal.
"Program DSP Danau Toba dan lain-lain, seperti yang disampaikan Menko Luhut tadi, sudah mulai bekerjanya dan sudah mulai proses lelang semua, pada bulan Juni-Juli tahun ini sudah bisa dimulai," kata Menteri Basuki.
(bon)
Lihat Juga :
