Implementasi B40 Akan Sulit Diterapkan di 2021
loading...
A
A
A
JAKARTA - Implementasi program mandatori biodiesel 40% (B40) di tahun 2021 akan sangat sulit akibat fluktuasi harga minyak dan sumber dana alternatif yang belum tentu ada. ( Baca juga:Diserbu Corona, Serapan Biodiesel Anjlok )
Periset Teknologi Energi dan Kendaraan Listrik Institute for Essential Services Reform (IESR) Idoan Marciano mengatakan, untuk subsidi program B30 di tahun 2021 diperkirakan dapat mencapai Rp37 triliun hingga Rp54 triliun, melampaui pendapatan dari pungutan ekspor kelapa sawit.
"Rencana tambahan kapasitas produksi biodiesel di tahun 2021 dapat menyebabkan adanya potensi kelebihan biodiesel untuk diekspor, di saat permintaan khususnya dari China sangat terbatas," ujarnya dalam Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2021, Selasa (26/1/2021).
Dia melanjutkan, pemerintah perlu menentukan alternatif sumber pendanaan program biodiesel. Opsi pungutan pada konsumsi BBM dan DMO perlu ditinjau kembali. ( Baca juga:Wali Kota Depok Siap Donor Plasma Konvalesen )
"Penerapan perpres dan permen tentang ISPO perlu dilakukan dengan baik dan efektif, seperti peringatan pada perusahaan kelapa sawit yang belum bersertifikasi ISPO," tandasnya.
Periset Teknologi Energi dan Kendaraan Listrik Institute for Essential Services Reform (IESR) Idoan Marciano mengatakan, untuk subsidi program B30 di tahun 2021 diperkirakan dapat mencapai Rp37 triliun hingga Rp54 triliun, melampaui pendapatan dari pungutan ekspor kelapa sawit.
"Rencana tambahan kapasitas produksi biodiesel di tahun 2021 dapat menyebabkan adanya potensi kelebihan biodiesel untuk diekspor, di saat permintaan khususnya dari China sangat terbatas," ujarnya dalam Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2021, Selasa (26/1/2021).
Dia melanjutkan, pemerintah perlu menentukan alternatif sumber pendanaan program biodiesel. Opsi pungutan pada konsumsi BBM dan DMO perlu ditinjau kembali. ( Baca juga:Wali Kota Depok Siap Donor Plasma Konvalesen )
"Penerapan perpres dan permen tentang ISPO perlu dilakukan dengan baik dan efektif, seperti peringatan pada perusahaan kelapa sawit yang belum bersertifikasi ISPO," tandasnya.
(uka)