Berkembang di Masa Pandemi Melalui Pendampingan
Rabu, 27 Januari 2021 - 15:19 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Nasional Indonesia bidang Agrbisnis, Pangan dan Kehutanan, Franky O. Widjaja. FOTO/dok.Kadin
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Nasional Indonesia bidang Agrbisnis, Pangan dan Kehutanan, Franky O. Widjaja mengatakan krisis sebagai momentum penguatan sektor pangan dengan cara meningkatkan ekspor sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk pangan impor.
“Pandemi Covid-19 ibarat dua sisi koin yang berbeda. Di satu sisi, hampir seluruh sektor industri mengalami pelambatan, namun pada sisi yang lain, sektor pertanian justru tumbuh di atas 2 persen,” ujarnya dalam webinar bertajuk Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021 yang diselenggarakan oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia melalui keterangan resminya, Rabu (27/1/2021).
Baca Juga: Wakili Kadin, Himsataki Bantu Ciptakan Lapangan Kerja untuk PMI
Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang sejak menyatakan terjadinya pandemi, tetap mengizinkan sektor industri beraktivitas dengan pembatasan serta penerapan protokol kesehatan yang ketat, sehingga gerak perekonomian dapat tetap terjaga. “Sektor pangan dan industri pengolahannya yang mempekerjakan lebih dari 55 juta orang dari keseluruhan 128 juta pekerja di negeri ini mampu terus bertumbuh, berkontribusi terhadap perolehan GDP.” Dalam webinar yang dibuka oleh Ketua Majelis Wali Amanat UI, Saleh Husin ini, hadir pemateri lainnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso serta Rektor UI, Ari Kuncoro.
Langkah revitalisasi yang dapat dilakukan menurut Franky adalah melalui pemberian pendampingan kepada para petani, memanfaatkan skema Inclusive Closed Loop yang selain mampu meningkatkan produksi komoditas pangan secara berkelanjutan, juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani, serta mengurangi pelepasan emisi. “Bentuknya berupa pelatihan praktik pertanian terbaik, penyediaan akses pada bibit unggul dan pupuk, dukungan pendanaan, pendidikan literasi keuangan, dukungan teknologi tepat guna, berikut jaminan pembelian produk (offtaker) oleh perusahaan yang memberikan pendampingan tadi.”
Langkah ini dapat membangun ekosistem sektor pangan berkelanjutan yang dapat dijadikan model bisnis oleh produk unggulan lainnya. “Dukungan kebijakan maupun insentif dari pemerintah berpotensi menghadirkan rantai pasok yang kokoh sehingga hadir lebih banyak lagi food estate yang pengelolaannya mengandalkan peran koperasi, atau mengkorporasikan koperasi, yang ke depan dapat berkontribusi mewujudkan satu triliun dollar bagi ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Perusahaan yang bernaung di bawah KADIN menggandeng pemerintah, lembaga riset dan pendidikan, dan tentunya para petani, sejak 2010 berinisiatif menyelenggarakan Jakarta Food Security Summit (JFSS) setiap dua tahun, di mana dalam gelaran terkini, November 2020, berhasil memberikan pendampingan bagi 1 juta petani, dan mendapatkan target baru dari Presiden Joko Widodo guna menjangkau 2 juta petani pada tahun 2023 mendatang.
Salain itu, dilatarbelakangi meningkatnya jumlah kemiskinan akibat pandemi, KADIN mengusulkan adanya Public-Private Partnership (PPP) bersama Pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. “Kami telah telah mempelajari modul pengentasan kemiskinan yang berhasil diterapkan beberapa negara yang memiliki kesamaan demografi dengan Indonesia seperti Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan,” kata Franky. Dari sana, kalangan usaha akan membuat pusat pelatihan di Jakarta dan sekitarnya, berikut menghadirkan para pelatih dari negara tersebut (train the trainers).
Para Gubernur dan Bupati dapat menugaskan tenaga penyuluh untuk mempelajari modul tersebut, agar masing-masing dapat merancang pelatihan yang sesuai bagi daerah asalnya. Modul yang dirasa cocok, penerapannya dilakukan bekerja sama dengan perusahaan di sana, melalui implementasi program dalam radius 3 (tiga) kilometer dari wilayah operasinya.
Menurut Franky, perusahaan yang terlibat juga mendedikasikan hingga 2 persen dari keuntungan mereka guna mendukung program ini, sementara pemerintah memberikan relaksasi melalui insentif perpajakan bagi perusahaan tersebut, yang alokasinya diaudit secara terbuka.
Baca Juga: Kadin Sebut Surplus Neraca Dagang karena Turunnya Produktivitas Manufaktur
Riset IMF, McKinsey & PwC menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia bisa menduduki peringkat ke 7 dunia tahun 2030. Franky mencontohkan PPP pada sektor agribisnis, pangan dan industri pengolahannya yang mampu membina 1 juta petani di tahun 2020, sehingga pada masa pandemi berhasil meningkatkan produktivitas, dan ke depan sangat berpotensi berkontribusi 1 (satu) triliun USD.
Selain sektor agribisnis, pangan dan pengolahannya, sektor lain yang diharapkan segera bangkit dan masing-masing berkontribusi hingga 1 (satu) trilliun USD adalah industri pariwisata dan ekonomi kreatif, industri mineral dan produk turunannya, industri minyak dan gas bumi serta energi baru terbarukan dan konversi energi, industri jasa keuangan dan asuransi, industri jasa kesehatan dan farmasi, berikut industri teknologi informasi, komunikasi dan digitalisasi. “Kami mengharapkan semua yang hadir berkenan mengkaji masukan ini lebih mendalam agar pemulihan ekonomi Indonesia dapat lebih cepat terlaksana,” kata Franky.
“Pandemi Covid-19 ibarat dua sisi koin yang berbeda. Di satu sisi, hampir seluruh sektor industri mengalami pelambatan, namun pada sisi yang lain, sektor pertanian justru tumbuh di atas 2 persen,” ujarnya dalam webinar bertajuk Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021 yang diselenggarakan oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia melalui keterangan resminya, Rabu (27/1/2021).
Baca Juga: Wakili Kadin, Himsataki Bantu Ciptakan Lapangan Kerja untuk PMI
Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang sejak menyatakan terjadinya pandemi, tetap mengizinkan sektor industri beraktivitas dengan pembatasan serta penerapan protokol kesehatan yang ketat, sehingga gerak perekonomian dapat tetap terjaga. “Sektor pangan dan industri pengolahannya yang mempekerjakan lebih dari 55 juta orang dari keseluruhan 128 juta pekerja di negeri ini mampu terus bertumbuh, berkontribusi terhadap perolehan GDP.” Dalam webinar yang dibuka oleh Ketua Majelis Wali Amanat UI, Saleh Husin ini, hadir pemateri lainnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso serta Rektor UI, Ari Kuncoro.
Langkah revitalisasi yang dapat dilakukan menurut Franky adalah melalui pemberian pendampingan kepada para petani, memanfaatkan skema Inclusive Closed Loop yang selain mampu meningkatkan produksi komoditas pangan secara berkelanjutan, juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani, serta mengurangi pelepasan emisi. “Bentuknya berupa pelatihan praktik pertanian terbaik, penyediaan akses pada bibit unggul dan pupuk, dukungan pendanaan, pendidikan literasi keuangan, dukungan teknologi tepat guna, berikut jaminan pembelian produk (offtaker) oleh perusahaan yang memberikan pendampingan tadi.”
Langkah ini dapat membangun ekosistem sektor pangan berkelanjutan yang dapat dijadikan model bisnis oleh produk unggulan lainnya. “Dukungan kebijakan maupun insentif dari pemerintah berpotensi menghadirkan rantai pasok yang kokoh sehingga hadir lebih banyak lagi food estate yang pengelolaannya mengandalkan peran koperasi, atau mengkorporasikan koperasi, yang ke depan dapat berkontribusi mewujudkan satu triliun dollar bagi ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Perusahaan yang bernaung di bawah KADIN menggandeng pemerintah, lembaga riset dan pendidikan, dan tentunya para petani, sejak 2010 berinisiatif menyelenggarakan Jakarta Food Security Summit (JFSS) setiap dua tahun, di mana dalam gelaran terkini, November 2020, berhasil memberikan pendampingan bagi 1 juta petani, dan mendapatkan target baru dari Presiden Joko Widodo guna menjangkau 2 juta petani pada tahun 2023 mendatang.
Salain itu, dilatarbelakangi meningkatnya jumlah kemiskinan akibat pandemi, KADIN mengusulkan adanya Public-Private Partnership (PPP) bersama Pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. “Kami telah telah mempelajari modul pengentasan kemiskinan yang berhasil diterapkan beberapa negara yang memiliki kesamaan demografi dengan Indonesia seperti Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan,” kata Franky. Dari sana, kalangan usaha akan membuat pusat pelatihan di Jakarta dan sekitarnya, berikut menghadirkan para pelatih dari negara tersebut (train the trainers).
Para Gubernur dan Bupati dapat menugaskan tenaga penyuluh untuk mempelajari modul tersebut, agar masing-masing dapat merancang pelatihan yang sesuai bagi daerah asalnya. Modul yang dirasa cocok, penerapannya dilakukan bekerja sama dengan perusahaan di sana, melalui implementasi program dalam radius 3 (tiga) kilometer dari wilayah operasinya.
Menurut Franky, perusahaan yang terlibat juga mendedikasikan hingga 2 persen dari keuntungan mereka guna mendukung program ini, sementara pemerintah memberikan relaksasi melalui insentif perpajakan bagi perusahaan tersebut, yang alokasinya diaudit secara terbuka.
Baca Juga: Kadin Sebut Surplus Neraca Dagang karena Turunnya Produktivitas Manufaktur
Riset IMF, McKinsey & PwC menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia bisa menduduki peringkat ke 7 dunia tahun 2030. Franky mencontohkan PPP pada sektor agribisnis, pangan dan industri pengolahannya yang mampu membina 1 juta petani di tahun 2020, sehingga pada masa pandemi berhasil meningkatkan produktivitas, dan ke depan sangat berpotensi berkontribusi 1 (satu) triliun USD.
Selain sektor agribisnis, pangan dan pengolahannya, sektor lain yang diharapkan segera bangkit dan masing-masing berkontribusi hingga 1 (satu) trilliun USD adalah industri pariwisata dan ekonomi kreatif, industri mineral dan produk turunannya, industri minyak dan gas bumi serta energi baru terbarukan dan konversi energi, industri jasa keuangan dan asuransi, industri jasa kesehatan dan farmasi, berikut industri teknologi informasi, komunikasi dan digitalisasi. “Kami mengharapkan semua yang hadir berkenan mengkaji masukan ini lebih mendalam agar pemulihan ekonomi Indonesia dapat lebih cepat terlaksana,” kata Franky.
(nng)
Lihat Juga :
