Tuntaskan Pandemi, Ekonomi Bakal Terpulihkan

JAKARTA - Pandemi terkendalikan, perekonomian terakselarasi menjadi kalimat yang menghubungkan pandangan pemerintah, kalangan usaha dan akademikus dalam Webinar Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia bertemakan ‘Harapan, Tantangan, dan Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional’. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program vaksinasi Covid-19 yang tengah berlangsung sebagai game changer dalam langkah pemulihan ekonomi Indonesia.

Menurut Airlangga pada forum yang dibuka oleh Ketua Majelis Amanat UI, Saleh Husin, Rabu (27/1), keberhasilan vaksinasi menjadi bagian tak terpisahan dari strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang selain meliputi alokasi pendanaan bagi sektor kesehatan serta perlindungan sosial, dukungan bagi UMKM dan pembiayaan korporasi, anggaran untuk kementerian maupun lembaga negara serta pemerintah daerah, juga pengesahan UU Cipta Kerja yang diharapkan dapat memangkas hambatan perizinan dan regulasi usaha sehingga investasi mengalir, diikuti dengan terciptanya lapangan kerja. ( Baca juga:Soal Pelonggaran Pembatasan Kegiatan, Menko Airlangga: Februari Nanti )

Langkah lain mengakselarasi pertumbuhan ekonomi tahun ini, ujar Menko adalah merilis Daftar Prioritas Investasi, meresmikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), sekaligus memperkuat substitusi impor guna menjadikan industri nasional semakin dalam, memperbaiki posisi Indonesia dalam global value chain dengan bergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), berikut mempercepat langkah transformasi digital.

“Pandemi adalah peristiwa yang terjadi di luar perkiraan, sehingga kebijakan meresponsnya dilakukan secara extraordinary. Namun berbagai langkah yang disusun dapat berhasil jika pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi saling berkolaborasi dan bersinergi,” ujarnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal serupa, dengan merancang APBN yang mampu mendukung keberlanjutan program PEN, “Kami akan mengelola APBN dengan fokus untuk mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. APBN tahun 2021 didesain dengan spirit ekspansi untuk mendukung pemulihan, namun juga pada saat yang sama mulai konsolidasi menyehatkan kembali APBN kita,” ungkapnya.

Tahun ini pihaknya menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 1.743,6 triliun, yang dinilainya sebagai raihan yang optimistis karena pandemi masih menjadi faktor yang mempengaruhi, sehingga, “Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan akan bekerja sangat keras untuk mencapai target penerimaan perpajakan dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak).

Dari sisi belanja negara akan dibelanjakan sebesar Rp2.750 triliun, dengan rincian belanja Pemerintah pusat mencapai Rp 1.954,5 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp 795,5 triliun. Tak lupa, Menkeu mengharapkan, ”UI dapat menjadi kampus yang reliable dalam kebijakan yang baik dan penting bagi bangsa Indonesia, tidak hanya hari ini, tapi juga ke depan.”

Dukungan terhadap PEN, menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso tergambar dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 di mana OJK, “Akan memberikan ruang relaksasi penyaluran kredit bagi sektor-sektor vital maupun pengungkit ekonomi, misalnya sektor real estat, kepemilikan kendaraan bermotor, dan industri kesehatan Khusus sektor kesehatan perlu kita dukung agar mempunyai kemampuan lebih luas untuk melayani masyarakat.”

Pihaknya juga berupaya agar perkembangan ekonomi pasca pandemi dapat berlangsung berkelanjutan dengan meningkatkan daya saing sektor keuangan Indonesia melalui konsolidasi sektor jasa keuangan, penguatan tata kelola, reformasi industri keuangan nonbank dan pasar modal, serta koordinasi dalam pengawasan lintas sektor, dan pengawasan prakti konglomerasi keuangan. Selain itu, Wimboh menyampaikan ekosistem jasa keuangan akan terus dikembangkan melalui produk berbasis teknologi sehingga semakin inklusif, menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk di antaranya UMKM.

Sementara pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Chatib Basri mengatakan belanja masyarakat kelas bawah yang telah kembali normal, sedangkan kelas menengah hampir normal, namun masyarakat kelas atas berada di bawah normal, atau masih menahan belanja mereka, disebabkan belanja utama kelas atas berupa entertainment.